KABARBURSA.COM – Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih tetap kuat dan resilien meskipun dunia menghadapi ketidakpastian yang meningkat akibat konflik geopolitik global.
Hal tersebut disampaikan Juda dalam Rapimnas Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang digelar di Jakarta pada 5 Maret. Dalam kesempatan tersebut, ia memastikan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap dilakukan secara prudent dan fleksibel.
“Fundamental ekonomi kita masih kuat dan resilient. Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, inflasi terkendali, dan defisit fiskal masih di bawah batas yang ditetapkan undang-undang,” ujar Juda.
Juda menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario untuk menghadapi dampak konflik geopolitik, khususnya yang berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia.
Menurutnya, kondisi fiskal Indonesia masih mampu mengantisipasi lonjakan harga minyak hingga kisaran USD 80–90 per barel tanpa mengganggu stabilitas anggaran negara. Bahkan dalam skenario tersebut, defisit fiskal tetap dapat dijaga di bawah batas 3 persen dari PDB sesuai ketentuan undang-undang.
Di tengah tekanan global, kinerja ekonomi domestik dinilai masih solid. Juda memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 tercatat sekitar 5,11 persen, dengan pertumbuhan pada triwulan IV mencapai sekitar 5,39 persen.
Sementara itu, defisit fiskal tetap terkendali di kisaran 2,92 persen dari PDB, masih berada di bawah batas maksimal 3 persen yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.
Dari sisi utang, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) juga relatif aman, yakni sekitar 40 persen, jauh di bawah batas maksimal 60 persen yang ditetapkan undang-undang.
Menurut Juda, kondisi tersebut menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia yang relatif lebih baik dibandingkan sejumlah negara lain dengan peringkat kredit setara.
Juda menambahkan bahwa fundamental ekonomi yang stabil menjadi modal penting bagi Indonesia untuk mencapai target menjadi negara maju pada 2045.
Saat ini, pendapatan per kapita Indonesia berada di kisaran US$5.000, sementara standar negara maju berada di atas US$13.000 per kapita per tahun.
Ia menekankan pentingnya memanfaatkan momentum bonus demografi yang diperkirakan berlangsung hingga sekitar 2035–2040 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.
“Kalau kita melewatkan periode ini, kita berisiko menjadi negara yang tua sebelum kaya,” kata Juda.
Karena itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, bahkan hingga 8 persen, guna menghindari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).
Untuk mendukung agenda pembangunan tersebut, pemerintah tengah merancang APBN 2026 yang difokuskan pada penguatan pembangunan jangka panjang.
Dalam rancangan tersebut, total belanja negara diperkirakan mencapai sekitar Rp3.847 triliun, sementara penerimaan negara diproyeksikan sekitar Rp3.153 triliun, sehingga defisit anggaran tetap dijaga sekitar 2,68 persen dari PDB.
Menutup paparannya, Juda menyatakan optimisme bahwa kinerja ekonomi pada triwulan I-2026 dapat tumbuh lebih tinggi dibandingkan akhir tahun lalu. Pertumbuhan tersebut diperkirakan terdorong oleh momentum Ramadan serta pencairan Tunjangan Hari Raya (THR).
Dengan berbagai faktor tersebut, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada awal 2026 dapat mencapai sekitar 5,5 persen.(*)