KABARBURSA.COM – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk menaikkan target emisi obligasi berdenominasi renminbi (Panda Bond) menjadi USD3 miliar (sekitar Rp49 triliun).
Langkah berani ini diambil sebagai strategi diversifikasi pembiayaan negara sekaligus menegaskan independensi Indonesia dari penilaian subjektif lembaga pemeringkat kredit Barat seperti Standard & Poor's (S&P) atau Moody's.
Pemerintah optimistis pasar keuangan Cina memiliki likuiditas yang melimpah dan tidak terikat oleh sentimen negatif yang sering kali diembuskan oleh lembaga pemeringkat global.
"Kalau semuanya bisa di-print Panda Bond, ya sudah, Panda Bond aja. Target tinggal kita tingkatkan menjadi 3 miliar dolar AS. Jika pemeringkatan (Barat) itu keluar pun, saya bisa tidak peduli," tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kemenkeu, Jumat, 26 Juni 2026.
Menkeu Purbaya membeberkan hasil pertemuannya dengan pihak S&P baru-baru ini. Meski hasilnya diklaim positif, Purbaya mengkritik cara pandang lembaga pemeringkat internasional tersebut yang dinilai terlalu subjektif dan mengabaikan fondasi kuat ekonomi domestik dengan alasan ketidakpastian pasar.
"Mereka kayak punya mindset tertentu dan terpengaruh oleh subjektivitas. Padahal kan melihat apakah kita mampu bayar utang? Utangnya seperti apa? Makanya kita perlu diversifikasi. Investor di Cina tidak terlalu terpengaruh oleh rating S&P atau Moody's. Mereka melihat peringkat dari lembaga pemeringkat Cina sendiri," ungkap Purbaya.
Pemerintah membocorkan bahwa lembaga pemeringkat internal Cina akan mempublikasikan rating utang Indonesia beberapa hari sebelum Panda Bond resmi dijual pada akhir Juli nanti.
"Hasilnya sih kita sudah tahu, kira-kira amat baik," imbuh Menkeu.
Tentang Panda Bond
Panda Bond adalah obligasi berdenominasi renminbi (RMB atau yuan China) yang diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan, atau lembaga asing di pasar obligasi domestik China. Istilah "Panda" digunakan karena obligasi tersebut diterbitkan di China, sebagaimana Jepang memiliki Samurai Bond dan Eropa memiliki Eurobond.
Secara sederhana, jika Indonesia menerbitkan Panda Bond, artinya pemerintah Indonesia meminjam dana dari investor di China dengan menerbitkan surat utang dalam mata uang yuan, bukan dalam dolar AS maupun rupiah.
Bagaimana mekanismenya?
Misalnya, Pemerintah Indonesia membutuhkan dana sebesar USD3 miliar. Alih-alih menerbitkan obligasi global dalam dolar AS, pemerintah menerbitkan obligasi di pasar China dalam mata uang yuan.
Investor seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, atau manajer investasi di China membeli obligasi tersebut. Pemerintah Indonesia kemudian menerima dana hasil penjualan obligasi dan berkewajiban membayar kupon serta pokok utang dalam mata uang yuan sesuai jatuh tempo.
Lalu, mengapa Indonesia menerbitkan Panda Bond? Ada beberapa tujuan utama. Pertama, mendiversifikasi sumber pembiayaan negara sehingga pemerintah tidak hanya bergantung pada pasar obligasi Amerika Serikat, Eropa, atau Jepang.
Kedua, memperluas basis investor. Pasar obligasi China merupakan salah satu yang terbesar di dunia dengan likuiditas yang sangat besar.
Ketiga, mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS. Dengan menerbitkan obligasi dalam yuan, eksposur terhadap fluktuasi dolar dapat dikurangi, terutama jika sebagian kebutuhan pembayaran pemerintah juga menggunakan mata uang tersebut.
Keempat, mengurangi pengaruh lembaga pemeringkat Barat. Seperti yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, investor di China umumnya juga mempertimbangkan penilaian dari lembaga pemeringkat domestik China, sehingga keputusan investasi mereka tidak sepenuhnya bergantung pada rating dari S&P maupun Moody's.
Keuntungan Panda Bond bagi Indonesia adalah akses ke pasar dengan likuiditas yang sangat besar, basis investor menjadi lebih beragam, sumber pembiayaan negara lebih fleksibel, mengurangi konsentrasi utang dalam dolar AS, dan memperkuat hubungan keuangan Indonesia dengan China.
Di sisi lain, terdapat beberapa risiko yang harus dikelola. Jika nilai tukar yuan menguat terhadap rupiah, biaya pembayaran utang bisa meningkat. Selain itu, pemerintah juga harus mengikuti regulasi pasar keuangan China yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan pasar obligasi internasional.(*)