KABARBURSA.COM - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, menyoroti urgensi memberikan kepastian hukum terhadap seluruh bidang tanah di Indonesia. Menurutnya, kepastian ini tidak hanya penting tetapi juga bermanfaat dalam meningkatkan minat investasi di Tanah Air.
"Untuk mendatangkan investasi, kita harus memberikan kepastian atau certainty kepada para investor. Jangan sampai ketika investasi sudah masuk, tiba-tiba lahannya diserobot atau terlibat dalam sengketa yang disebabkan oleh mafia tanah atau alasan lainnya," kata AHY dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin 13 Mei 2024.
Pemerintah terus berupaya agar Indonesia dapat mencapai status negara maju pada tahun 2045. Salah satu strategi yang ditekankan adalah meningkatkan perekonomian negara.
"Saat ini, pendapatan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia menempatkannya pada peringkat ke-16 di dunia, sehingga Indonesia termasuk dalam negara G20. Kami berharap, dengan pertumbuhan yang positif, pada tahun 2045 kita dapat masuk dalam lima besar," ujarnya.
Selain fokus pada PDB, Menteri ATR/Kepala BPN juga menegaskan pentingnya pendapatan perorangan di Indonesia. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Kementerian ATR/BPN telah melaksanakan program Reforma Agraria.
"Kami juga berupaya mewujudkan keadilan ekonomi. Salah satu hal mendasar bagi rakyat adalah memiliki aset tanah. Program redistribusi tanah dalam kebijakan Reforma Agraria bertujuan untuk secara signifikan mengurangi kemiskinan struktural yang terus berlanjut dari generasi ke generasi," jelas AHY.
Dalam konteks ini, Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) siap menyediakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia dengan memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi para investor.
"Pemberian kepastian hukum terkait pertanahan secara langsung dapat meningkatkan perekonomian Indonesia dengan mendorong kebijakan investasi. Tanah merupakan elemen fundamental dalam segala aspek, sehingga memberikan kepastian hukum terkait pertanahan dapat menarik minat investasi," tegasnya.
Menteri ATR/Kepala BPN juga menekankan bahwa pembangunan di wilayah ujung timur Indonesia, khususnya Papua, tidak dapat terus bergantung pada dana Otonomi Khusus (Otsus) dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, program hilirisasi di Papua menjadi solusi penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata.
"Dana Otsus hanya memberikan bantuan kepada warga Papua, yang bertujuan untuk menyamakan kedudukan mereka dengan warga di wilayah lain. Pembangunan yang berkelanjutan harus diperjuangkan, dan prospek bagi Papua sangatlah cerah," paparnya.
AHY Incar Mafia
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan bahwa sudah ada puluhan target operasi yang dipandang sebagai jaringan mafia tanah.
“Kami terus melakukan proses, kami memiliki puluhan target operasi. Saya tidak bisa mengungkapkannya satu per satu karena kami perlu melakukan pendadakan dan kejutan,” ujar AHY di Jakarta pada Jumat 3 Mei 2024.
AHY menyatakan bahwa tindakan penegakan hukum terhadap mafia tanah sangat dinantikan oleh masyarakat. Menurutnya, mafia tanah telah lama menjadi penyebab ketidakadilan yang menimbulkan ketidaknyamanan di tengah-tengah masyarakat.
“Bahkan bukan hanya masyarakat kecil dengan penghasilan rendah, tapi juga mereka yang dianggap mapan secara finansial sering kali menjadi korban mafia tanah. Ini merusak prinsip keadilan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa tindakan penegakan hukum dan pemberian sanksi yang tegas tidak hanya ditujukan kepada mafia tanah di luar lingkungan Kementerian ATR/BPN, tetapi juga akan membersihkan lembaga tersebut dari keterlibatan mafia tanah.
Kepastian Hukum Tanah
Menurutnya, upaya ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian yang dipimpinnya untuk memberikan kepastian hukum terkait tanah dan memastikan adanya keadilan bagi seluruh masyarakat di Indonesia.
“Kami menyatakan bahwa penegakan hukum ini berlaku baik di luar maupun di dalam, karena kami juga harus membersihkan masalah di dalam lembaga kami sendiri. Kami ingin membersihkan dari dalam,” katanya.
Sebelumnya, AHY telah mengungkapkan bahwa kepastian hukum terkait pertanahan secara langsung dapat meningkatkan perekonomian Indonesia dengan mendorong investasi. Ia menjelaskan bahwa tanah memiliki peran mendasar dalam semua aspek, sehingga memberikan kepastian hukum terkait pertanahan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor.
AHY menekankan pentingnya memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat yang menerima sertipikat tanah wakaf. Dia meminta agar sertipikat tersebut tidak diserahkan kepada pihak yang tidak berhak atau tidak bertanggung jawab, dan mengingatkan untuk segera menandai batas-batas tanah yang telah disertipikatkan.
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.