Ambisi Erick saat Skandal Jerat BUMN

KABARBURSA.COM - Menteri BUMN Erick Thohir menargetkan perolehan dividen perusahaan pelat merah mencapai Rp85 triliun pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan peningkatan sekitar 4,9 persen dibanding periode sebelumnya yang tercatat Rp81 triliun.

"Kami merencanakan pada 2024 itu dividen BUMN ditargetkan sebesar Rp85 triliun atau naik dari Rp81 triliun [dividen 2023]," ujar Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Sabtu (8/6/2024).

Erick mengungkapkan bahwa capaian tersebut tidak lepas dari kolaborasi antarpihak. Menurutnya, Komisi VI DPR RI memainkan peran penting dalam mengawal dan mendukung program BUMN. Selain itu, sinergi dengan kementerian dan lembaga lain, serta dedikasi direksi dan komisaris BUMN dalam melakukan transformasi, turut berkontribusi besar.

Tidak hanya itu, Erick menegaskan komitmen tim di Kementerian BUMN untuk mewujudkan target tersebut. Program "bersih-bersih" BUMN pun dipastikan akan terus berjalan demi menjaga integritas dan transparansi.

Di sisi lain, BUMN kini menghadapi skandal yang melibatkan PT Indofarma Tbk (INAF) dan PT Kimia Farma Tbk (KAEF). Kedua perusahaan tersebut diduga melakukan manipulasi laporan keuangan yang berpotensi merugikan negara hingga Rp371 miliar.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menuturkan bahwa masalah di kedua BUMN Farmasi tersebut sudah terjadi sejak lama. "Masa lalu, itu masa lalu," kata Arya di Jakarta, Rabu (6/6/2024).

Menurut Arya, PT Kimia Farma melakukan rekayasa keuangan dengan menggelembungkan laporan keuangan yang seharusnya merugi menjadi terlihat menguntungkan. "Kalau tidak ada audit internal, KAEF tidak dapat itu. [Karena] audit internal kami dapat itu," ujarnya.

Dengan target dividen yang ambisius, kolaborasi antarpihak, dan tindakan tegas terhadap penyimpangan, Kementerian BUMN berupaya menjaga pertumbuhan dan transparansi di sektor ini. Transformasi dan reformasi akan terus dilanjutkan untuk memastikan kinerja optimal BUMN di tahun-tahun mendatang.

Komitmen Bersih-bersih

Erick Thohir menegaskan komitmennya untuk terus melakukan 'bersih-bersih' BUMN terhadap oknum-oknum tanpa pandang bulu, bekerja sama dengan kejaksaan, KPK, dan Kepolisian.

"Meski 90 persen ini kasus lama, tapi kami berkomitmen untuk melakukan bersih-bersih BUMN terhadap oknum-oknum tanpa pandang bulu bersama pihak kejaksaan, KPK, dan Kepolisian," tegas Erick.

Dengan target dividen yang ambisius dan langkah tegas dalam menjaga integritas, Kementerian BUMN berupaya memastikan pertumbuhan dan transparansi yang berkelanjutan di sektor ini. Transformasi dan reformasi akan terus dilakukan untuk memastikan kinerja optimal BUMN di masa depan.

Skandal BUMN

Namun, BUMN kini tengah menghadapi skandal yang melibatkan PT Indofarma Tbk (INAF) dan PT Kimia Farma Tbk (KAEF). Kedua perusahaan ini diduga melakukan manipulasi laporan keuangan yang berpotensi merugikan negara hingga Rp371 miliar.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, menyatakan bahwa masalah di kedua BUMN Farmasi tersebut sudah terjadi sejak lama. "Masa lalu, itu masa lalu," kata Arya di Jakarta, Rabu 6 Juni 2024 lalu.

PT Indofarma Tbk (INAF) tengah menghadapi serangkaian skandal finansial yang menghebohkan publik. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya transaksi fiktif, penarikan utang pinjaman online (pinjol), serta penggelapan restitusi pajak yang merugikan negara hingga Rp371 miliar.

Menurut BPK, Indofarma dan anak perusahaannya, PT Indofarma Global Medika (IGM), terlibat dalam sejumlah transaksi jual-beli fiktif dan menyimpan dana deposito atas nama pribadi di Koperasi Simpan Pinjam Nusantara, yang kemudian digadaikan ke Bank Oke untuk kepentingan pihak lain. Selain itu, mereka juga melakukan pengadaan alat kesehatan tanpa studi kelayakan dan menjual produk tanpa menganalisis kemampuan finansial pelanggan​.

Lebih lanjut, BPK menemukan bahwa Indofarma menampung dana restitusi pajak dalam rekening yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan, menggunakan kartu kredit perusahaan untuk keperluan pribadi, serta memanipulasi laporan keuangan untuk meningkatkan citra perusahaan. Akibatnya, indikasi kerugian mencapai Rp294,77 miliar dengan potensi kerugian tambahan sebesar Rp164,83 miliar. Situasi ini memperlihatkan adanya piutang macet, persediaan yang tidak dapat terjual, serta beban pajak akibat transaksi fiktif​.

BPK merekomendasikan agar Direksi Indofarma melaporkan masalah ini kepada pemegang saham dan Kementerian BUMN, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Hal ini diharapkan dapat mencegah beban pajak tambahan dan memperbaiki kondisi keuangan perusahaan yang terpuruk akibat praktik korupsi tersebut​.

Kimia Farma (KAEF) saat ini tengah menghadapi dugaan pelanggaran integritas terkait audit laporan keuangan anak usahanya, PT Kimia Farma Apotek (KFA), untuk periode 2021-2022. Indikasi ini memicu dilakukannya audit investigasi oleh pihak independen, sebagaimana diungkapkan oleh Direktur Utama KAEF, David Utama. Hal ini merupakan bagian dari upaya Kementerian BUMN untuk melakukan pembersihan dan pembenahan operasional perusahaan sepanjang tahun 2023​.

Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi transaksi jual beli fiktif serta dugaan manipulasi laporan keuangan di KAEF. BPK juga mengungkapkan bahwa terdapat transaksi yang tidak wajar dan penempatan dana deposito atas nama pribadi, yang mengakibatkan potensi kerugian negara​.

Kasus ini telah menarik perhatian Bursa Efek Indonesia (BEI), yang tengah melakukan analisis lebih lanjut terkait penyajian laporan keuangan KAEF. Laporan keuangan tahunan KAEF untuk tahun 2023 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari auditor, karena auditor tidak memperoleh bukti yang cukup terkait penyesuaian saldo persediaan dan utang usaha pada entitas anak​. (*)