Logo
>

Asing Lepas SUN Rp15,72 T, Kurang Sreg Program Prabowo?

Ditulis oleh KabarBursa.com
Asing Lepas SUN Rp15,72 T, Kurang Sreg Program Prabowo?

Poin Penting :

    KABARBURSA.COM - Investor asing telah melepas kepemilikan Surat Utang Negara (SUN) sejumlah minimal US$1 miliar sejak Pemilu 14 Februari berlangsung hingga 16-20 hari setelahnya. Pemodal global terlihat cemas dengan kemungkinan beban fiskal Indonesia ke depan dengan kepastian Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden RI ke-8, seiring berbagai program populer berbiaya besar yang ia dukung.

    Sejak 14 Februari hingga 16-20 hari setelahnya, investor asing telah menjual sekitar Rp15,72 triliun dari pasar SUN, seperti yang terlihat dalam data Kementerian Keuangan.

    Fenomena di pasar surat utang RI menarik perhatian karena di pasar surat utang negara Asia lainnya seperti Korea Selatan dan India, investor asing justru mencatat arus masuk dengan memperbanyak kepemilikan surat utang. Hanya Thailand yang mengalami tren sebaliknya di mana surat utang mereka banyak dilepas oleh investor asing tetapi dengan nilai yang lebih kecil, sekitar US$502 juta, setengah dari jumlah arus keluar di Indonesia.

    Penghitungan suara final oleh Komisi Pemilihan Umum telah selesai dan diumumkan semalam. Prabowo Subianto memenangkan Pilpres dengan meraih suara 96,21 juta atau 58,6persen dari total suara sah nasional. Prabowo berhasil meraih kemenangan di 36 dari 38 provinsi di Indonesia.

    Kemenangan ini merupakan yang terbesar dalam sejarah pemilihan presiden langsung di Indonesia, bahkan melampaui kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono saat berlaga untuk periode kedua dalam pemilu 2009 lalu. Perlu dicatat bahwa saat ini SBY menjabat sebagai petahana, sementara Prabowo merupakan menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo.

    Penjualan besar-besaran SUN oleh investor asing kemungkinan masih terkait dengan kekhawatiran atas risiko fiskal Indonesia di masa depan, terutama sehubungan dengan rencana program-program populer yang sangat mahal. Salah satu yang paling menonjol adalah program makan siang gratis yang telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor. Biaya program ini diperkirakan mencapai Rp460 triliun atau sekitar US$29 miliar, melebihi total defisit APBN 2023.

    Investor dan hedge fund telah menyatakan keprihatinan mereka terhadap kemungkinan perluasan defisit fiskal oleh pemerintahan baru karena kurangnya detail tentang pendanaan program makan siang gratis yang diusung, seperti yang disampaikan oleh Danny Suwarnapruti, Strategist dari Goldman Sachs, Kamis 20 Maret 2024.

    Meskipun program ini memiliki manfaat jangka panjang terkait peningkatan gizi anak-anak, pasar sangat memperhatikan kemungkinan program dengan biaya besar tersebut dapat berkelanjutan.

    "Ekspansi fiskal harus dilakukan secara berkelanjutan sehingga kami harus memperhatikan janji pengeluaran dengan cermat," kata Jon Harrison, Direktur Manajemen untuk strategi pasar makro negara berkembang di GlobalData TS Lombard di London.

    Kondisi fiskal yang terpengaruh dapat memengaruhi tingkat pengembalian aset rupiah yang lebih tinggi, yang akan menyebabkan kenaikan biaya utang pemerintah.

    Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, defisit fiskal APBN 2025 diperkirakan akan berkisar antara 2,45persen-2,80persen dari Produk Domestik Bruto. Angka ini jauh lebih tinggi dari defisit APBN 2024 yang sebesar 2,29persen.

    Selain program makan siang gratis, pasar juga semakin memperhatikan siapa yang akan menggantikan Sri Mulyani. "Dia memiliki kredibilitas yang tinggi di mata pasar, jadi standarnya untuk penggantinya sangat tinggi," kata Harrison.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyatakan bahwa pembahasan mengenai program makan siang gratis dalam APBN 2025 akan menunggu pengumuman pemenang Pilpres oleh KPU.

    “Kita baru akan membahasnya dalam APBN setelah ada keputusan dari KPU mengenai pemerintah yang akan datang,” ujar Airlangga awal Maret lalu.

    Rincian kebijakan akan disusun lebih lanjut oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Airlangga menyebutkan bahwa penyusunan kebijakan ini akan dilakukan dalam waktu satu bulan ke depan.

    “Karena APBN akan lebih rinci dalam satu bulan ke depan. Jadi masalah Kementerian dan yang lainnya itu bagian dari rencana APBN,” kata Airlangga.

    Dapatkan Sinyal Pasar Saat Ini

    Ikuti kami di WhatsApp Channel dan dapatkan informasi terbaru langsung di ponsel Anda.

    Gabung Sekarang

    Jurnalis

    KabarBursa.com

    Redaksi