Banjir Impor Kendaraan China, Industri Lokal Tutup

KABARBURSA.COM – Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Ina Primiana meminta pemerintah memastikan kebijakan impor kendaraan di Indonesia harus mendorong keberlangsungan industri otomotif di Indonesia.

“Sebenarnya prinsipnya begini, kalau kita mau impor jangan sampai industri otomotif kita mati. Jadi memang harus diperhatikan jenis mobil apa yang kita tidak bisa buat, baru kita bisa impor,” kata Ina kepada Kabar Bursa, Rabu, 12 Juni 2024.

Menurutnya, kebijakan impor kendaraan di Indonesia kurang memperhatikan sustainabilitinya sehingga Indonesia terus bergantung. Ia meminta pemerintah mendorong industri otomotif di Indonesia harus mampu memproduksi kendaraan. Meski demikian, ia mengakui jika proses untuk menuju ke sana butuh waktu yang tidak sebentar.

“Sebetulnya kita harus pelan-pelan menuju ke sana (produksi kendaraan sendiri). Seperti China, semua yang digunakan di dalam negeri, ya produksi sendiri. Jangan sampai kita hanya tergantung impor terus dan industri otomotif kita harus bertahan. Jangan sampai impor tapi mati yang di dalam,” jelasnya.

Ina menilai, industri otomotif di Indonesia belum terlalu berkembang. Kebijakan terkait impor, kata dia, belum terlalu berpihak pada industri otomotif lokal.

Jika Indonesia belum mampu produksi, ada hal yang dapat dilakukan seperti membuat komponen kendaraan sendiri. Ia menyebut Indonesia boleh impor namun tetap harus memperhatikan TKDN dan untuk sampai ke titik ini butuh pemerintah yang punya bargaining.

“Jangan sampai industri otomotif kita jadi terseok-seok karena harga barang impor lebih murah ketimbang produksi sendiri. Hal ini harus bisa dihindari,” tuturnya.

Ketentuan Impor di Indonesia

Ketentuan yang mengatur impor kendaraan telah diatur dalam beberapa regulasi, seperti halnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Di tingkat Peraturan Pemerintah (PP), ketentuan impor kendaraan diatur dalam PP Nomor 34 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

PP ini mengatur tentang perlindungan industri dalam negeri dari praktik perdagangan yang tidak adil, seperti dumping. Hal ini termasuk langkah-langkah pengamanan impor kendaraan yang bisa merugikan industri otomotif dalam negeri.

Regulasi terkait impor kendaraan juga tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.04/2016 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor. Regulasi ini mengatur terkait tentang tata cara kepabeanan termasuk tarif bea masuk dan pajak untuk kendaraan impor. Selain itu, PMK Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Kendaraan Bermotor. Regulasi ini lebih banyak dalam menetapkan tarif pajak barang mewah yang dikenakan pada kendaraan bermotor impor.

Kemudian Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No 34/M-IND/PER/3/2017 tentang Pedoman Teknis Penghitungan Nilai Lokal Kendaraan Bermotor. Aturan ini membicarakan terkait jumlah tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN.

Sedangkan regulasi yang mengatur jenis tarif dan PNBP terkait perizinan impor kendaraan tertuang dalam Keppres Nomor 54 Tahun 2002 tentang tentang Penetapan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Selain itu, regulasi impor kendaraan juga tertuang dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan peraturan dari otoritas jasa keuangan (OJK).

Banjir Impor China

Ina menilai banjir impor kendaraan dari China perlahan mulai terasa. Hal itu bisa dilihat dari harga barang impor di Indonesia dan yang dijual di China terlalu jauh jaraknya.

“Harga di sini jauh lebih mahal. Tapi mahalnya itu mahal sekali (timpang). Seharusnya seimbang antara impor dan ekspor. Keberpihakannya harus sama. Jadi jangan terlalu menguntungkan importir. Kalau eksportir, itu harus didorong,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, sikap pemerintah yang mulai menganakemaskan China tidak lepas dari perkara politik. sikap menganakemaskan ini menurutnya sudah terlalu kelihatan.

“Ini memang ada persaingan negara adidaya (Amerika-China). Mana yang dianggap menguntungkan bagi sebagian orang. Jadi itu pilihannya (China) banyak kebijakan yang akhirnya memilih China. Karena memang pengaruh politik juga cukup besar di situ,” tuturnya.

Bargaining position Indonesia di mata negara adidaya membuat pemerintah tidak dapat berkutik. Menurutnya, hal ini berdampak pada kedaulatan di negeri sendiri. Hal inilah yang menurutnya membuat pemerintah lebih banyak mendengar negara lain.

“Kalau menurut saya, dengan keberpihakan yang kurang kita bisa lihat kan banyak industri tutup. Selama pemerintah kurang berpihak dan mendorong industri kita dan menganggap orang kita ndak siap ndak mampu, ya kita selamanya tergantung,” jelasnya.

Di sisi lain, Indonesia juga belum terlalu dilirik oleh produsen otomotif di dunia dalam hal investasi. Indonesia masih kalah dengan Vietnam yang lebih banyak menjadi tujuan investasi kendaraan karena kestabilan politik dan regulasinya.

“Investasi di Indonesia semakin berkurang karena ketidakpastian atau ketidakajekan kebijakan. Jadi orang yang mau investasi di sini harus pikir panjang. Kalau kebijakan berubah-ubah itu menyulitkan mereka. Sehingga pabrikan kendaraan lebih banyak dibangun di Vietnam yang lebih friendly buat investor,” pungkasnya. (cit/*)