KABARBURSA.COM-Kementerian PPN/Bappenas telah memulai penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025, yang menjadi tonggak pertama dalam perjalanan mencapai Indonesia Emas 2045. Fokus utamanya adalah memperkuat fondasi transformasi.
Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, RKP 2025 merupakan respons terhadap dinamika global serta amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
"Dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, diperlukan fondasi transformasi yang kokoh," ungkapnya dalam keterangan resmi dikutip Selasa 12 Maret 2024.
Suharso menjelaskan bahwa periode pembangunan 2025–2029 memiliki arti strategis dalam menyiapkan fondasi transformasi serta menjadi dasar bagi pertumbuhan di masa depan. "Periode ini juga menjadi peluang bagi kita semua untuk menggapai cita-cita Indonesia Emas. Maka dari itu, RKP 2025 difokuskan pada penguatan fondasi transformasi," tambahnya.
RKP 2025 diarahkan untuk menjadi panduan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia, menjadi landasan bagi transformasi menuju tingkat yang lebih tinggi. "Tujuannya adalah untuk menjadi pedoman dalam merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah," jelas Suharso.
Pemerintah pusat, kata suharso, akan menggunakan RKP 2025 sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen ini juga dapat menjadi rujukan bagi BUMN, swasta, dan lembaga non-pemerintah untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendukung pembangunan nasional.
Suharso menegaskan bahwa tema utama RKP 2025 adalah Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Hal ini akan dicapai melalui kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi peningkatan kualitas SDM, pengembangan infrastruktur yang berkualitas, transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur Kunci Nasional (IKN), reformasi pengelolaan sampah, serta ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Diharapkan hal ini dapat menciptakan lapangan kerja berkualitas, mengurangi kesenjangan, dan menghasilkan produk-produk yang ramah lingkungan," tandasnya.