KABARBURSA.COM - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana mengalokasikan dana sebesar Rp35,4 triliun pada tahun 2024 guna menjalankan proyek-proyek strategis yang mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dana ini akan difokuskan pada pengembangan infrastruktur dasar yang menjadi pilar utama proyek ambisius ini.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan rincian alokasi anggaran tersebut yang akan tersebar ke berbagai unit kerja di bawah Kementerian PUPR. Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan akan menjadi sektor-sektor yang mendapatkan dukungan finansial. Pada tahun 2024, pendanaan infrastruktur dasar untuk mendukung IKN mencapai total Rp35,45 triliun, sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Basuki dalam Rapat Kerja Bersama Komisi V DPR RI pada Senin (20/11/2023).
Pembagian secara lebih rinci mengindikasikan bahwa pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) akan menerima alokasi sebesar Rp1,58 triliun. Dana ini akan digunakan untuk proyek-proyek krusial seperti pengendalian banjir DAS Sungai 1A (bagian dari KIPP), penanganan banjir Sungai Sepaku, penyempurnaan dan penataan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, serta pembangunan Embung KIPP dan DAS Pamaluan.
Selanjutnya, Ditjen Bina Marga mendapatkan alokasi terbesar sebesar Rp16,67 triliun pada tahun anggaran 2024. Dana ini akan diprioritaskan untuk proyek-proyek konstruksi infrastruktur dasar di IKN, termasuk pembangunan jalan akses menuju masjid di kawasan IKN dan dermaga logistik. Juga, pembangunan jalan sumbu kebangsaan di sisi barat dan sisi timur, jalan feeder (distrik) di kawasan IKN, serta jalan tol seksi 3A, seksi 3B, seksi 5A, seksi 5B, seksi 6A, seksi 6B, dan seksi 6C-1. Tidak ketinggalan, proyek pembangunan bandara VVIP (sisi landasan udara) juga turut mendapat perhatian.
Ditjen Cipta Karya akan memperoleh alokasi sebesar Rp11,44 triliun untuk melaksanakan proyek-proyek Infrastruktur Permukiman dan Bangunan Pendukung Sistem Penyediaan Air Minum (IPA) di Sepaku, termasuk jaringan perpipaan, IPAL 1,2,3 KIPP IKN beserta jaringan perpipaannya, TPST 1 KIPP IKN, penataan sumbu kebangsaan tahap II, sumbu trioraja, dan pembangunan sistem proteksi kebakaran KIPP tahap I. Juga, proyek pembangunan gedung pada kawasan istana kepresidenan di IKN, gedung kantor di kawasan kementerian koordinator dan kementerian lainnya, kantor OIKN, sarana dan prasarana pemerintahan II, serta Kawasan Beranda Nusantara.
Terakhir, Ditjen Perumahan akan mendapatkan alokasi sebesar Rp5,76 triliun, yang akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan rumah tapak jabatan menteri dan pembangunan rumah susun ASN dan Hankam di IKN. Dengan alokasi anggaran yang besar ini, pemerintah berkomitmen memajukan IKN melalui pengembangan infrastruktur yang terencana dengan matang.