KABARBURSA.COM-Pemerintah masih menunda pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan senilai Rp 600 ribu untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Awalnya, BLT tersebut direncanakan akan cair pada bulan ini, namun tanggal pastinya belum ditetapkan. Kemungkinan pencairan juga bisa terjadi pada bulan Ramadhan yang jatuh pada Maret 2024.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, penundaan ini terjadi karena program bantuan sosial pangan, termasuk BLT El-Nino, masih berlangsung dengan pemberian Rp 200 ribu setiap bulannya.
"Aktivitas bantuan pangan tetap berlanjut, dan BLT akan direalisasikan juga saat Ramadhan. BLT ini memberikan bantuan sebesar Rp 200 ribu per bulan," ujar Airlangga saat diwawancarai di Hotel St. Regis, Jakarta, pada Selasa 20 Februari 2024.
Airlangga menjelaskan bahwa BLT Mitigasi Risiko Pangan berbeda dengan BLT El-Nino. Saat ini, harga pangan terus naik, sehingga perlu intervensi dari pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.
"Program ini bertujuan untuk mengatasi risiko kenaikan harga pangan, karena kenaikan harga pangan yang signifikan memerlukan respons dari pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat," tambahnya.
BLT Mitigasi Risiko Pangan direncanakan untuk periode Januari-Maret 2024 dengan bantuan sebesar Rp 200 ribu per bulan. Namun, pencairan keseluruhannya dijadwalkan pada Februari 2024 dengan total Rp 600 ribu.
Anggaran untuk BLT Mitigasi Risiko Pangan telah dialokasikan sebesar Rp 11,25 triliun melalui anggaran bantuan sosial di Kementerian Sosial. Program ini berbeda dengan BLT dan bantuan sosial beras El-Nino yang ditujukan untuk 22 juta KPM.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai beberapa perubahan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.
"Ada beberapa perubahan yang terjadi karena adanya perubahan dalam pos-pos belanja yang kemudian memerlukan penyesuaian, terutama terkait dengan bantuan sosial seperti BLT," kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (19/2/2024).
Perubahan ini dilakukan untuk merespons kondisi terkini, termasuk kebijakan baru terkait bantuan sosial seperti BLT dan bantuan sembako.