KABARBURSA.COM - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI menegaskan bahwa kerja sama internasional dalam bidang terorisme adalah prasyarat utama untuk mencapai perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan global.
Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT RI, Andhika Chrisnayudhanto, dalam konferensi Global Security Forum (GSF) 2024 di Doha, Qatar, menyampaikan keyakinan Indonesia terhadap semangat multilateralisme melalui kerja sama internasional untuk mengatasi ancaman terorisme.
“Multilateralisme telah didorong oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan pengesahan Strategi Penanggulangan Terorisme Global yang menitikberatkan pada pencegahan terorisme, memperkuat kerja sama internasional, dan meningkatkan kapasitas nasional untuk mengatasi ancaman terorisme,” ujar Andhika dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat 24 Mei 2024.
Ia menekankan perlunya agenda bersama untuk terus memperkuat kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman terorisme.
Salah satu agenda penting dalam meningkatkan kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme adalah konferensi Global Security Forum (GSF) 2024 di Doha, Qatar, yang diselenggarakan pada 20-22 Mei 2024 dengan tema "Strategic Competition: The Complexity of Interdependence."
Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, membuka acara GSF 2024. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa untuk menghadapi ancaman keamanan global yang saling berhubungan, semua pihak harus meningkatkan kerja sama internasional dan berpartisipasi aktif dalam lingkup multilateral, termasuk melalui GSF 2024 sebagai platform untuk berbagi informasi, praktik terbaik, dan mencari solusi bersama.
Konferensi ini juga dihadiri oleh pejabat tinggi pemerintah, diplomat, komunitas intelijen, pelaku industri, akademisi, dan jurnalis.
Selain terorisme, topik lain yang dibahas dalam konferensi ini meliputi manajemen rantai pasok, perubahan iklim sebagai pengganda ancaman, ketahanan energi, teknologi penting seperti semikonduktor kelas atas, kerawanan pangan, serta praktik penyanderaan oleh aktor negara dan non-negara, termasuk dampak peristiwa Gaza terhadap keamanan global.
GSF 2024 merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh The Soufan Center, sebuah organisasi non-profit independen yang menghasilkan penelitian, analisis, dan dialog strategis terkait kebijakan luar negeri dan tantangan keamanan global, termasuk penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme.
Financial Action Force
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Financial Action Force (FATF).
Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Pertemuan Pleno FATF di Paris, Perancis yang dipimpin oleh Presiden FATF Raja Kumar pada Rabu, 25 Oktober 2023. Pada pertemuan tersebut, resmi diumumkan bahwa Indonesia telah diterima sebagai anggota ke-40 FATF
Menurut Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, ini adalah pengakuan internasional atas efektivitas regulasi, koordinasi, dan implementasi rezim anti-pencucian uang di Indonesia.
Ivan menegaskan bahwa dengan adanya Keppres ini, Indonesia dapat secara aktif mengikuti berbagai program dan kegiatan strategis yang diadakan oleh FATF.
Menjadi bagian dari FATF tidak hanya merupakan pengakuan dari dunia internasional, tetapi juga membawa sejumlah manfaat penting bagi Indonesia.
Pertama, ini akan meningkatkan kredibilitas perekonomian nasional dan memberikan pandangan positif terhadap sistem keuangan Indonesia.
Dengan menjadi anggota FATF, Indonesia dianggap memiliki komitmen yang kuat dalam menangani kejahatan keuangan secara global.
Kedua, dengan persepsi positif yang diberikan dunia terhadap Indonesia, akan meningkatkan kepercayaan investor dalam dan luar negeri.
Ketiga, keanggotaan Indonesia di FATF akan memperkuat kerja sama internasional dalam mengungkap kasus-kasus terkait pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penyebaran senjata pemusnah massal (APUPPT PPSPM).
Keempat, Indonesia akan secara aktif berkontribusi pada kebijakan strategis global terkait APUPPT PPSPM sesuai dengan perspektif dan kepentingan nasional.
Terasosiasi Kelompok Teroris
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI merespons baik pengesahan resolusi yang diajukan Indonesia dalam penanganan anak yang terasosiasi dengan kelompok teroris di Wina, Austria.
Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto, dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, melaporkan resolusi yang disahkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan narkoba dan kejahatan (United Nations Office on Drugs and Crime/UNODC) tersebut merupakan bentuk perhatian serius Indonesia terhadap anak-anak yang terasosiasi kelompok teroris.
“Ini kontribusi besar Indonesia di forum The Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ) untuk memberikan perhatian serius dalam penanganan anak yang terasosiasi dengan kelompok teroris dan Pemerintah Indonesia berkomitmen kuat untuk menindaklanjuti resolusi ini," ujar Andhika.