KABARBURSA.COM - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sedang mengembangkan teknologi penginderaan jauh berbasis satelit untuk mendeteksi dan memantau ladang ganja secara otomatis maupun semi-otomatis.
Kepala Pusat Riset Geoinformatika BRIN, Rokhis Khomarudin, mengungkapkan bahwa satelit mampu mendeteksi ladang ganja dengan cepat dan akurat, serta memantau area luas tanpa perlu survei manual yang mahal dan memakan waktu.
"Sistem ini bekerja dengan model deteksi melalui machine learning," ujar Rokhis dalam pernyataan yang disampaikan di Jakarta, Jumat 24 Mei 2024.
Teknologi tersebut menggunakan berbagai pendekatan untuk memudahkan identifikasi ladang ganja. Metode yang digunakan termasuk mengidentifikasi area terbuka di tengah hutan yang memungkinkan sinar matahari langsung, mendeteksi perubahan objek yang menunjukkan fase pertumbuhan tanaman, serta membedakan pantulan spektral cahaya dari tanaman ganja dan tanaman lainnya.
BRIN memiliki pengalaman luas dalam penelitian dan pengembangan pemanfaatan data satelit untuk berbagai keperluan, seperti pengamatan objek di darat, laut, dan atmosfer. Hal ini menempatkan BRIN pada posisi ideal untuk mengembangkan sistem yang efisien dalam memberikan informasi mengenai keberadaan ladang ganja ilegal.
Riset identifikasi ladang ganja dengan data satelit akan dilanjutkan menggunakan pendekatan machine learning dan artificial intelligence. "Pengenalan karakteristik objek ladang ganja, baik dari fisik maupun pantulan spektral cahaya dari tanaman, merupakan bagian penting dari riset ini. Harapannya, riset ini dapat menghasilkan informasi yang cepat, akurat, dan murah," tambah Rokhis.
BRIN juga telah menjalin kerja sama penelitian dengan Polda Sumatera Utara (Sumut). Kolaborasi ini membuahkan hasil dengan ditemukannya lima hektare ladang ganja di Pegunungan Tor Sihite, Kabupaten Mandailing Natal, Sumut.
Rokhis berharap sinergi antara lembaga penelitian dan penegak hukum, melalui pemanfaatan teknologi canggih dan kerja sama yang solid, dapat mengatasi masalah ladang ganja ilegal secara signifikan di Indonesia.
Pernah berhasil di Kepolisian Daerah(Polda) Sumatera Utara(Sumut) menemukan ladang ganja dengan luas sekitar lima hektare di pegunungan Tor Sihite, Desa Rao Rao Penjaringan, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan alat milik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
"Penemuan ladang ganja itu bekerja sama dengan BRIN yang memanfaatkan data satelit penginderaan jauh untuk memantau keberadaan ladang ganja di Kabupaten Mandailing Natal," ujar Kepala Polda Sumut Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi di Mandailing Natal.
Akses Sistem Perbankan
Menteri Keuangan Amerika Serikat, Janet Yellen, menyatakan bahwa dia mendukung undang-undang yang akan menyelesaikan konflik antara undang-undang federal dan negara bagian terkait penjualan dan penggunaan ganja yang menghambat perusahaan ganja untuk mengakses sistem perbankan.
Dalam sesi sidang subkomite Alokasi Dana di DPR AS, Yellen mengutip Reuters pada Jumat 22 Maret 2024, mengungkapkan bahwa masalah ini mengharuskan bisnis ganja untuk menyimpan uang tunai dalam jumlah besar. “Saya pikir ini adalah masalah nyata dan akan diinginkan untuk memiliki undang-undang yang meringankan masalah ini,” katanya dikutip Jumat 22 Maret 2024.
Perwakilan dari Partai Republik, David Joyce, menyatakan bahwa dia telah menyoroti masalah serupa dengan mantan Menteri Keuangan, Steven Mnuchin, lima tahun lalu, namun sedikit perubahan yang terjadi sejak saat itu.
Meskipun 38 negara bagian telah melegalkan ganja untuk penggunaan medis dan 24 negara bagian untuk rekreasi, penjualan ganja tetap ilegal secara nasional. Karena kekhawatiran akan melanggar undang-undang anti pencucian uang, sebagian besar bank menghindari bisnis ini, memaksa perusahaan ganja untuk melakukan transaksi tunai, yang meningkatkan risiko keamanan bagi karyawan dan menghambat pembiayaan.
Yellen sebelumnya juga mengatakan bahwa masalah ini menghambat pemungutan pajak dari perusahaan ganja. “Saya pikir kita berpotensi menyambut undang-undang di bidang ini yang akan menjelaskan kepada bank apa tanggung jawab mereka,” ujarnya.
Dia tidak memberikan rincian tentang ketentuan yang dia anggap penting untuk undang-undang tersebut atau mengomentari langkah yang diambil tahun lalu oleh Komite Perbankan Senat AS untuk memperluas akses industri terhadap layanan perbankan tradisional.
Perwakilan dari Partai Demokrat, Steny Hoyer, menyatakan bahwa dia akan mendukung Yellen dan rekan-rekan dari Partai Republik dalam meloloskan undang-undang tersebut karena situasi saat ini menempatkan bisnis dan karyawan dalam risiko.
“Faktanya adalah setiap negara bagian yang memberikan suaranya telah menjadikannya legal. Setiap negara bagian,” tegas Hoyer.
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.