KABARBURSA.COM - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), Nixon Napitupulu, mengungkapkan capaian luar biasa dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Hingga saat ini, BTN telah menyalurkan pembiayaan untuk 5,4 juta unit rumah kepada masyarakat Indonesia sejak KPR pertama kali diluncurkan.
“Sejak awal program 1 juta rumah, kami berhasil merealisasikan hampir 2 juta unit rumah. Artinya, dalam setiap lima tahun, BTN mampu menyalurkan sekitar 1 juta unit rumah,” ujar Nixon di Mall Kota Kasablanka, Jakarta, Minggu, 15 Desember 2024.
Nixon menambahkan bahwa sejak pemerintahan baru dimulai pada 20 Oktober hingga 5 Desember 2024—kurang dari 50 hari—BTN telah menyalurkan KPR untuk 29 ribu unit rumah. Namun, Nixon menyayangkan habisnya kuota subsidi yang menghambat realisasi lebih lanjut.
“Kami masih memiliki 44 ribu unit yang belum bisa dicairkan karena menunggu kuota baru di Januari. Jika kuotanya ada, realisasi tahun ini bisa mencapai 74 ribu unit rumah,” jelas Nixon.
Sektor Informal dan Perempuan Mendapat Prioritas
BTN juga mencatat pertumbuhan signifikan pada sektor informal, yang kini menyumbang hampir 10 persen dari total penerima KPR. Nixon menegaskan bahwa pekerja seperti pengemudi ojek daring dan pedagang kecil berhak memiliki rumah layak.
Di sisi lain, kalangan perempuan menunjukkan tren positif dalam kepemilikan rumah, dengan 32 persen akad KPR dilakukan oleh perempuan. Sementara itu, kelompok milenial mendominasi, mencapai 76,7 persen dari total akad, yang sebagian besar berasal dari pasangan baru.
Untuk mendukung target pemerintah selanjutnya, yakni program 3 juta rumah, BTN mengusulkan perbaikan skema KPR subsidi. “Kami berharap ada langkah strategis untuk mengatasi backlog perumahan dan memperbaiki kualitas hunian di desa-desa,” pungkasnya.
Nixon menutup dengan optimisme bahwa BTN akan terus menjadi motor penggerak dalam penyediaan hunian layak untuk masyarakat, baik melalui inovasi program maupun kolaborasi dengan pemerintah.
Program 3 Juta Rumah dapat Suntikan Dana dari Lima Negara
Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan Program 3 Juta Rumah mendapat dukungan dari lima negara, yaitu Arab Saudi, Qatar, China, India, dan Singapura.
“Program perumahan ini akan didanai oleh beberapa pihak, termasuk Abu Dhabi (Uni Emirat Arab), Qatar, China, India, dan Singapura,” kata Hashim di Jakarta.
Utusan Khusus Presiden RI ini optimistis Program 3 Juta Rumah dapat terwujud didukung tingginya minat negara-negara tersebut untuk berinvestasi.
“Cukup banyak negara yang ingin investasi di program perumahan sosial dari Pemerintah Prabowo. Ini pasti terwujud,” ujarnya.
Sebagai langkah strategis, pemerintah telah memutuskan mendirikan kembali Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) setelah sebelumnya dilebur ke dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Kementerian Perumahan sudah dirikan, selama ini 10 tahun terahkir dileburkan ke Kementerian PUPR. Sekarang Kementerian Perumahan yang khusus untuk menangani ini,” ucap Hashim.
Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) mengungkapkan telah melakukan pendekatan dengan sejumlah investor asing guna menyukseskan program tiga juta rumah yang digagas Presiden Prabowo.
Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan market sounding untuk program ini ke berbagai negara, termasuk China dan Abu Dhabi.
“Tapi saya sudah minta Pak Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah yang ke luar negeri. Pertama ke Republik Rakyat China (RRC), kedua ke Abu Dhabi (Uni Emirat Arab), untuk fokus mengenalkan Program 3 Juta rumah,” kata Maruarar di Rusun Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan.
Soroti Tiga Kendala Utama
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menyoroti tiga kendala utama yang menjadi fokus pemerintah dalam melanjutkan Program 3 Juta Rumah.
Kendala tersebut meliputi masalah tanah, perizinan, dan pembiayaan, yang membutuhkan dukungan lintas sektor untuk dapat diatasi.
“Kementerian PKP baru berjalan selama 51 hari. Dalam periode ini, kami berupaya mengidentifikasi seluruh permasalahan dalam ekosistem perumahan dan kawasan permukiman,” kata Fahri Hamzah, Rabu, 11 Desember 2024.
Fahri menyebutkan bahwa kementeriannya telah menjalin koordinasi dengan DPR RI dan DPD RI untuk mengevaluasi program perumahan dan menyusun anggaran yang tepat.
Secara detail dia memaparkan, untuk persoalan tanah merupakan elemen utama dalam sektor perumahan. Untuk itu, Kementerian PKP telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian BUMN guna mengidentifikasi data serta lokasi tanah yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan rumah rakyat.
“Saya sudah berdiskusi dengan Pak Nusron Wahid (Menteri ATR/BPN) dan pihak terkait untuk mencari solusi atas permasalahan tanah,” ungkap Fahri.
Sedangkan untuk soal perizinan yang kerap menghambat proses pembangunan. Menurut Fahri, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan beberapa institusi untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan.
“Kami telah berkoordinasi dengan sejumlah institusi terkait guna memperbaiki prosedur perizinan pembangunan perumahan,” jelasnya.
Dan, kendala ketiga yaitu pembiayaan, Fahri menyebutkan, tantangan ini memerlukan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Menteri Keuangan (Menkeu), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia menegaskan pentingnya semangat gotong royong dalam menyelesaikan permasalahan ini.
“Penanganan isu pembiayaan ini membutuhkan kolaborasi dari seluruh pihak. Kami terus mendorong semangat gotong royong untuk mewujudkan pembangunan rumah rakyat,” pungkas Fahri.(*)