KABARBURSA.COM - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai bahwa kondisi finansial pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sedang mengalami masalah serius. Indikasi ini semakin jelas dengan mundurnya Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, dan Wakilnya, Dhonny Rahajoe.
"Kira-kira karena gak bisa mencari uang dan hanya mengandalkan APBN," ujar Bhima dalam diskusi virtual bertajuk Mundurnya Pimpinan Otorita: Bukti IKN Bermasalah?, di Youtube Sahabat ICW, Rabu, 5 Juni 2024.
Bhima berpendapat bahwa Bambang dan Dhonny berada di bawah tekanan besar untuk memastikan proyek ini dapat dipamerkan saat upacara 17 Agustus mendatang. Namun, hingga kini, investasi dari sektor swasta belum juga terealisasi. "Ya mau gak mau (mereka) dianggap tidak performa," jelasnya.
Ia meyakini pemerintahan selanjutnya akan terbebani dalam melanjutkan pembangunan IKN. Jika pembangunan terus menggantungkan pada APBN. "IKN menjadi legacy dan beban kepada menteri keuangan selanjutnya dan bisa ganggu implementasi program kampanye," pungkasnya.
Diketahui, Pemerintah tengah berencana untuk memberikan dukungan infrastruktur dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) sebesar Rp37,41 triliun sepanjang tahun 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
"Dukungan infrastruktur pembangunan IKN tahun 2024 adalah sebesar Rp37,41 triliun," katanya dalam Rapat Kerja bersama Komisi V di Gedung DPR RI, Kamis 6 Juni 2024.
Adapun Basuki kini juga mengemban amanah sebagai Plt Kepala Otorita IKN ditemani oleh Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Raja Juli Antoni yang menjadi Plt Wakil Kepala Otorita IKN. Hal tersebut merupakan keputusan Presiden seiiring dengan diberhentikannya Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno mengumumkan pengunduran diri Kepala Otoritas IKN Bambang Susantono dan wakil OIKN Dhony Rahajoe, pada 3 Juni 2024.
Pratikno menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menandatangani surat pemberhentian dengan hormat dan ucapan terima kasih kepada Bambang dan Doni. Namun, alasan mundurnya dua pejabat OIKN tersebut tidak dijelaskan.
Selanjutnya, Presiden menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN, kata Pratikno, pada 3 Juni 2024.
Berhentinya Bambang dan Doni dari kepemimpinan OIKN menimbulkan respons dari DPR dan politisi mengenai kelanjutan pembangunan ibu kota ini.
Ketua DPR, Puan Maharani menyarankan pemerintah Jokowi berdialog dengan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menentukan pengganti Bambang dan Dhony. Puan berharap pengunduran diri Bambang dan Dhony tidak menghambat tugas OIKN. Ia menekankan transparansi pemerintah terkait alasan mundurnya Bambang dan Dhony agar tidak meragukan minat investor dalam IKN.
Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus mengatakan penetapan kepala dan wakil OIKN definitif penting untuk menjaga kepercayaan investor.
Ketua DPP PKB, Daniel Johan melihat banyak masalah yang harus dihadapi OIKN dalam mengerjakan proyek ibu kota baru ini. OIKN masih harus mengatasi masalah tersebut selain memenuhi target yang tinggi.
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menilai pengunduran diri petinggi OIKN sebagai bagian dari perencanaan pembangunan yang tidak matang. Ia mengekspresikan keprihatinan karena situasi proyek di IKN saat ini.
Pasca pengunduran diri petinggi OIKN, para pemangku kepentingan menyoroti pentingnya kelanjutan proyek IKN serta transparansi dalam prosesnya. Ketua DPR, Puan Maharani, menekankan perlunya dialog antara pemerintahan Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menentukan pengganti Bambang dan Dhony, sambil memastikan bahwa mundurnya keduanya tidak akan menghambat proyek tersebut. Demikian pula, Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus, menggarisbawahi pentingnya penetapan kepala dan wakil OIKN definitif dalam menjaga kepercayaan investor.
Ketua DPP PKB, Daniel Johan, melihat bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi OIKN dalam proyek ibu kota baru ini, termasuk masalah gaji yang belum dibayarkan dan protes dari masyarakat adat. Sementara itu, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa pengunduran diri petinggi OIKN adalah hasil dari perencanaan pembangunan yang tidak matang, yang menyebabkan keprihatinan atas kondisi proyek IKN saat ini.
Kritik yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan menekankan perlunya kesinambungan dalam proyek IKN serta transparansi dalam pengelolaannya agar minat investor tetap terjaga dan proyek tersebut dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah.
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.