KABARBURSA.COM - Pemerintah akhirnya meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), lembaga yang digadang-gadang menjadi pilar baru pengelolaan aset negara. Dalam seremoni peluncuran di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 24 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Danantara bukan sekadar lembaga investasi, melainkan alat transformasi ekonomi nasional yang diharapkan mampu mengelola sumber daya negara dengan lebih optimal.
Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti perjalanan panjang Indonesia yang akan merayakan 80 tahun kemerdekaan pada Agustus 2025. Meski telah melewati berbagai tantangan, ia menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait kesejahteraan rakyat.
“Delapan dekade merdeka, mengapa masih ada anak-anak kita yang kelaparan? Mengapa petani dan nelayan masih kesulitan memperoleh hasil yang layak? Kenapa di tengah kekayaan yang kita miliki, masih ada daerah yang belum tersentuh listrik?” ujar Prabowo.
Menurutnya, Indonesia tidak kekurangan sumber daya alam maupun peluang investasi, tetapi pengelolaannya belum maksimal. Danantara diharapkan menjadi solusi untuk mengubah potensi besar tersebut menjadi kesejahteraan nyata bagi rakyat.
Danantara hadir sebagai sovereign wealth fund (SWF) Indonesia dengan mandat untuk mengelola aset negara secara lebih efektif dan mendorong investasi dalam sektor strategis. Pemerintah menargetkan badan ini mampu menarik dan mengelola dana hingga USD980 miliar (Rp15.978 triliun), dengan fokus utama pada energi terbarukan, manufaktur canggih, hilirisasi industri, serta produksi pangan.
Tujuh perusahaan BUMN strategis kini berada di bawah naungan Danantara:
- Pertamina
- PLN
- Bank Mandiri (BMRI)
- Bank Rakyat Indonesia (BBRI)
- Bank Negara Indonesia (BBNI)
- Telkom Indonesia (TLKM)
- MIND ID (Mining Industry Indonesia)
Selain mengelola aset, Danantara juga diharapkan bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.
[caption id="attachment_72927" align="alignnone" width="1732"]
Gedung Kantor Mandiri dan BSI di Jalan MH Thamrin. Foto: Kabar Bursa/abbas sandji[/caption]
Selain itu, peluncuran Danantara juga diwarnai berbagai spekulasi tentang siapa yang akan memimpin badan ini. Prabowo telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 yang mengatur pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Danantara. Namun, hingga kini belum ada kepastian siapa sosok yang akan ditunjuk sebagai kepala badan tersebut.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Eko Patrio sebelumnya menilai posisi ini bisa diisi oleh kalangan profesional maupun politisi karena menurutnya moralitas seseorang tidak ditentukan oleh latar belakang profesinya. Pernyataan ini memicu diskusi publik, mengingat potensi konflik kepentingan jika posisi strategis ini dipegang oleh figur yang memiliki afiliasi politik kuat.
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memperingatkan pemilihan kepala Danantara yang tidak independen bisa memicu gejolak di pasar modal. Jika sosok yang terpilih memiliki afiliasi politik atau berasal dari keluarga pejabat publik, INDEF memproyeksikan koreksi besar pada saham-saham BUMN yang berada di bawah Danantara.
“Jika yang mengelola ini justru punya afiliasi politik, maka moral hazard pasti terjadi dan akuntabilitas badan ini akan semakin dipertanyakan,” kata Kepala Center of Industry, Trade, and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho.
Seiring dengan dibentuknya Danantara, pemerintah dan DPR sebelumnya telah mensahkan revisi UU BUMN yang salah satunya memuat ketentuan Business Judgment Rule atau BJR. Ekonom Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai konsep BJR yang memberikan kebebasan manajerial kepada BUMN bisa menjadi pedang bermata dua.
Ia mengatakan penerapan prinsip ini dan penghapusan status kerugian BUMN sebagai kerugian negara memang dapat memberikan fleksibilitas bagi Danantara maupun BUMN lainnya untuk berkembang seperti Temasek, GIC, atau Khazanah.
[caption id="attachment_112149" align="alignnone" width="900"]
Warga melintas depan Gedung Kementerian BUMN. foto: Kabar Bursa/Abbas Sandji[/caption]
Namun, ia mengingatkan kondisi di Indonesia sangat berbeda dengan negara-negara yang sukses mengelola holding BUMN. Maraknya korupsi dan tingginya politisasi dalam tubuh BUMN menjadi faktor utama yang membuat kebijakan ini rentan disalahgunakan. Menurutnya, dalam iklim usaha yang dipenuhi ketidakpastian, celah dalam regulasi ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu.
Untuk menghindari kemungkinan buruk tersebut, Wijayanto menegaskan memperkuat tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) adalah kunci utama. Transparansi harus menjadi prinsip utama dalam setiap pengambilan keputusan strategis di Danantara maupun BUMN lainnya.
Sekanisme pengawasan eksternal harus diperkuat dengan transparansi dalam pemilihan sosok kunci, penyusunan regulasi, hingga kebijakan investasi strategis. Samirin menambahkan, keterlibatan publik sangat penting dalam mengawasi jalannya lembaga ini agar tidak ada celah bagi praktik korupsi dan kepentingan gelap lainnya. “Para tikus suka kegelapan, maka ciptakan terang,” katanya.
Ormas Agama dan Mantan Presiden Jadi Penasihat
[caption id="attachment_105849" align="alignnone" width="1179"]
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Foto: Instagram @bumegabercerita.[/caption]
Hal lain yang menarik dari struktur Danantara adalah pelibatan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan sebagai penasihat. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengonfirmasi bahwa Prabowo juga akan menunjuk mantan presiden sebagai penasihat Danantara, meski belum merinci lebih lanjut.
Keputusan ini diyakini sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan investasi negara. Sebelumnya, Prabowo telah mengajak Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Joko Widodo untuk ikut mengawasi kinerja Danantara.
Meskipun ambisi Danantara begitu besar, implementasinya masih menyisakan banyak pertanyaan. Salah satunya, bagaimana memastikan bahwa investasi yang dikelola benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi rakyat, bukan hanya bagi elite ekonomi atau politik tertentu?(*)