KABARBURSA.COM - Presiden Prabowo Subianto akhirnya merilis susunan kabinetnya pada Minggu malam, 20 Oktober 2024. Kabinet yang dinamakan Kabinet Merah Putih ini mencakup Dody Hanggodo, sosok misterius yang ditunjuk untuk memimpin Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Pasalnya nama dia baru mencuat setelah masuk dalam daftar 49 tokoh yang dipanggil Prabowo ke rumahnya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Senin, 14 Oktober 2024. Pemanggilan ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan menyusun kabinet Prabowo-Gibran. Lantas, siapa sebenarnya sosok Dody Hanggodo tersebut?
Berdasarkan beberapa sumber yang didapat, sebelum masuk ke dalam kabinet, Dody pernah menjabat sebagai Komisaris PT Pradiksi Gunatama Tbk pada 2017-2018 dan sebagai Komisaris PT Senabangun Anekapertiwi pada 2019-2020.
PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN) adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur. PGUN dikabarkan juga sebagai emiten yang termasuk dalam grup Jhonlin yang dimiliki orang terkaya Kalimantan Haji Isam. sedangkan PT Senabangun Anekapertiwi merupakan anak usaha dari PT Pradiksi Gunatama Tbk.
Pada tahun 2022, PT Pradiksi Gunatama Tbk bergabung dengan Senabangun Anekapertiwi. Setelah itu, nama Dody Hanggodo tidak lagi muncul di manajemen perusahaan tersebut.
Dody Hanggodo juga diketahui sebagai ayah dari Aushaf Fajr Herdiansyah, seorang politikus Partai Gerindra yang menjabat sebagai Wakil Bupati Nganjuk setelah terpilih dalam Pilkada 2024. Informasi ini terungkap melalui unggahan Aushaf di Instagram pada Selasa, 8 Oktober 2024, yang menunjukkan ia menemani ayahnya menghadiri ujian doktor terbuka Agus Harimurti Yudhoyono di Universitas Airlangga, Surabaya.
Sebagai tambahan informasi, Kementerian PU merupakan hasil pemisahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang sebelumnya dipimpin oleh Basuki Hadimuljono. Pada era Prabowo, kementerian ini dipecah menjadi Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Pemecahan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat fungsi Pekerjaan Umum. Mengingat, Anggota Satgas Perumahan Prabowo, Bonny Z Minang mengatakan terdapat sejumlah badan usaha karya yang bergerak di industri yang sama dan hingga penguatan kontraktor.
"PU itu kan harus dikuatkan ya, dalam infrastruktur itu banyak karya-karya mungkin perlu dikoordinasikan kan gitu untuk dapat melayani pertumbuhan ekonomi yaitu infrastruktur dan properti, ini kan penyumbang PDB yang tertinggi. Jadi, kalau nggak disupport dengan hal itu gimana kesiapan kontraktor, karena (itu) PUPR kan pisah," beber dia.
Kementeriaan Perumahan Rakyat
Kabinet Prabowo-Gibran akan memisahkan Kementerian PUPR menjadi dua, yakni Kementerian Pekerjaan Umum atau PU dan Kementerian Perumahan Rakyat (PR). Maruarar Sirait dan Fahri Hamzah dipilih untuk menjabat sebagai menteri dan wakil menteri di Kementerian Perumahan Rakyat. Sementara itu, belum ada kejelasan mengenai siapa yang akan menggantikan posisi Menteri Pekerjaan Umum, meski nama Diana Kusumastuti disebut-sehut menjadi kandidat kuat sebagai calon wakil menterinya.
Basuki Hadimuljono menyambut baik rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan membagi Kementerian PUPR menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan Rakyat.
“Itu bagus menurut saya,” kata Menteri Basuki di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 11 September 2024.
Basuki menjelaskan bahwa pemisahan ini akan memfokuskan pada sektor perumahan, yang akan sangat bermanfaat. Kata dia, dengan adanya Kementerian Perumahan Rakyat, pemerintah dapat lebih efektif dalam melaksanakan program perumahan, termasuk target ambisius untuk membangun tiga juta rumah per tahun di perkotaan dan pedesaan.
“Beliau (Prabowo Subianto) memiliki program membangun tiga juta rumah per tahun di perkotaan dan pedesaan. Dengan adanya Kementerian Perumahan Rakyat maka akan lebih fokus di situ,” ujar dia.
Menurut Basuki, pencapaian program perumahan yang sebelumnya menargetkan satu juta rumah per tahun sudah sangat signifikan, mengingat total backlog perumahan saat ini mencapai sekitar sembilan juta unit.
Diharapkan, dengan adanya kementerian yang khusus menangani perumahan maka penanganan backlog ini bisa dilakukan dengan lebih efektif dan terarah.
“Dengan adanya Kementerian Perumahan Rakyat, menurut saya lebih bagus, jadi lebih fokus,” ujar dia.
Lalu, dia menyinggung persoalan rumah subsidi yang dikosongkan oleh pemiliknya. Menurut dia, dengan adanya Kementerian Perumahan Rakyat masalah rumah subsidi yang tidak terpakai dapat ditangani lebih baik.
Secara keseluruhan, lanjut Basuki, dia percaya bahwa pemisahan Kementerian PU dan Kementerian Perumahan Rakyat akan meningkatkan efektivitas program perumahan dan membantu mencapai target yang telah ditetapkan.
“Dengan Kementerian Perumahan Rakyat maka akan mengatasi permasalahan rumah subsidi lebih fokus,” katanya.(*)