Logo
>

DPR Buka Masa Sidang, APBN 2025 Jadi Sorotan Utama

Ditulis oleh Dian Finka
DPR Buka Masa Sidang, APBN 2025 Jadi Sorotan Utama

Poin Penting :

    KABARBURSA.COM – Ketua DPR RI Puan Maharani, membuka masa Persidangan ke II Tahun Sidang 2024-2024 hari ini. Adapun dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR RI akan memastikan pelaksanaan APBN 2025 berjalan efektif dan efisien.

    “Program pemerintah harus benar-benar dapat meningkatkan kualitas hidup rakyat, mulai dari peningkatan pendapatan, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga pemberdayaan ekonomi rakyat." kata puan di ruang sidang DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025.

    Ia juga menegaskan bahwa DPR akan memantau agar belanja pemerintah sesuai kemampuan keuangan negara, mitigasi risiko dilakukan, dan prinsip tata kelola keuangan negara seperti transparansi dan akuntabilitas tetap dijaga.

    Lanjutnyq, Puan mengatakan di tengah ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi global, Puan berharap pemerintah mampu mengantisipasi potensi risiko yang dapat mengancam ketahanan fiskal dan ekonomi nasional. Koordinasi antara otoritas moneter, fiskal, dan sektor keuangan juga dinilai penting untuk menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif.

    “Upaya menarik investasi harus disertai dengan iklim usaha yang ramah, kepastian hukum, kemudahan birokrasi, dan stabilitas politik nasional. Dengan begitu, pembangunan nasional dan ekonomi rakyat dapat terus berjalan secara berkelanjutan,” ujar Puan.

    Melalui AKD terkait, DPR RI berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan pemerintah guna menjaga kondisi keuangan negara dan perekonomian nasional tetap stabil serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

    Diketahui pada pembukaan masa sidang hari ini, sebanyak 286 anggota dewan hadir hadir mengawali paripurna pertama di tahun 2025.

    Jokowi Defisit Tajam

    Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp507,8 triliun, atau setara dengan 2,29 persen dari produk domestik bruto (PDB).

    “Dengan tambahan defisit APBN tentu menambah utang baru, yang pemerintahan baru akan bayar nantinya pokok utang berikut bunganya,” ujarnya melalui keterangan tertulis pada Rabu, 15 Januari 2025.

    Anis mengungkap bahwa penerimaan pajak tahun 2024 tercatat hanya mencapai 97,2 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN, padahal selama tiga tahun berturut-turut sebelumnya, penerimaan pajak selalu sesuai dengan target.

    “Rata-rata defisit tahun 2000-2004 hanya 1,75 persen, tahun 2005-2009 pada angka 0,80 persen, 2010-2014 sebesar 1,58 persen, sementara itu di dua periode pemerintahan Jokowi defisit meningkat tajam sebesar 2,32 persen rata-rata sepanjang 2015-2019, dan 3,39 persen di 2019-2024,” tambahnya.

    Alami Lonjakan Signifikan

    Anis mengatakan pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo dinilai dapat memperbaiki kondisi ini, mengingat pada rezim sebelumnya, defisit APBN selalu mengalami lonjakan signifikan, bahkan sebelum pandemi pun, defisit sudah meningkat tajam di atas 2 persen.

    “Semoga pemerintah Prabowo bisa memperbaiki, karena pada rezim sebelumnya defisit selalu melonjak, bahkan di era sebelum pandemi pun, defisit meningkat tajam di atas 2 persen,” jelas Anis.

    Terkait pendapatan negara di tahun 2024 legislator PKS ini mengomentari penyataan Kemenkeu yang menyebut pendapatan negara tumbuh positif.

    “Padahal rasio Pendapatan Negara atas PDB secara historis terlihat tidak ada kemajuan, bahkan cenderung menurun. Pada tahun 2014 sebesar 14,57 persen, kemudian di 2024 Rasio Pendapatan Negara atas PDB menurun hingga 12,50 persen,” katanya.

    Anis juga mengungkapkan faktor menurunnya penerimaan pajak di tahun 2024 diantaranya karena pemerintah seolah tidak berdaya menghadapi tekanan gejolak global dan turunnya harga komoditas. Sementara di dalam negeri sendiri, fundamental ekonomi nasional juga tidak kunjung membaik.

    “Terjadinya deflasi selama lima bulan berturut-turut menunjukkan efek dari lemahnya daya beli masyarakat akibat pertumbuhan penghasilan yang tidak signifikan serta turunnya pendapatan masyarakat selama tahun 2024,” katanya.

    Ia juga menambahkan pemerintah baru perlu fokus pada upaya menstabilkan ekonomi terlebih dahulu, guna memastikan penerimaan negara dapat optimal. Selain itu, perhatian khusus juga diperlukan untuk menambal kebocoran pajak, terutama di sektor-sektor strategis seperti sawit, pertambangan, dan bidang sumber daya alam (SDA) lainnya.

    “Pemerintah baru perlu menstabilkan ekonomi terlebih dahulu, agar penerimaan negara optimal, selain itu pemerintah perlu menambal kebocoran pajak seperti di sektor sawit, tambang, dan bidang sumber daya alam (SDA) lainnya,” pungkasnya.(*)

    Dapatkan Sinyal Pasar Saat Ini

    Ikuti kami di WhatsApp Channel dan dapatkan informasi terbaru langsung di ponsel Anda.

    Gabung Sekarang

    Jurnalis

    Dian Finka

    Bergabung di Kabar Bursa sejak 2024, sering menulis pemberitaan mengenai isu-isu ekonomi.