KABARBURSA.COM - Anggota DPR RI, Said Abdullah, mengatakan seluruh fraksi di DPR RI periode 2024-2029 telah sepakat membentuk 13 komisi baru. Namun, ia menegaskan tugas, fungsi, serta mitra masing-masing komisi akan ditetapkan setelah Presiden Terpilih Prabowo Subianto menentukan jumlah dan nomenklatur kementerian.
"Insyaallah, kawan-kawan fraksi sudah firm," ujar Said kepada media di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 3 Oktober 2024.
Said menjelaskan penambahan komisi dari 11 menjadi 13 sudah disetujui, tinggal menunggu pembagian bidang masing-masing komisi. Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini juga mengatakan DPR akan mengadakan rapat pada 13-15 Oktober untuk mempersiapkan komisi-komisi tersebut agar siap bekerja setelah pelantikan Prabowo.
"Bidangnya menyesuaikan, kalau bidangnya sudah ditentukan, berarti kementeriannya juga sudah tahu," kata politisi dari daerah pemilihan Madura ini.
Mengenai pemecahan atau penambahan kementerian di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, Said tidak banyak berkomentar. Ia menyebut keputusan tersebut adalah hak prerogatif presiden. Sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI 2019-2024, Said menegaskan APBN sudah disiapkan untuk mengantisipasi penambahan kementerian, termasuk anggaran cadangan yang tersedia.
"Tinggal Bapak Presiden menyesuaikan dengan kebutuhan karena undang-undangnya sudah direvisi sesuai kebutuhan presiden," katanya.
Segera Dibahas
Ketua DPR RI terpilih periode 2024-2029, Puan Maharani, sebelumnya mengatakan penambahan alat kelengkapan dewan (AKD) atau komisi kerja baru akan dilakukan setelah penetapan dan pelantikan pimpinan.
“Mekanismenya setelah penetapan dan kemudian pelantikan pimpinan baru, kita akan lakukan mekanisme yang ada di DPR untuk kemudian menentukan berapa komisi, berapa AKD,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2024.
Puan menuturkan, penetapan struktur kepengurusan fraksi dari masing-masing partai politik di DPR RI menjadi salah satu syarat dalam menggelar musyawarah penentuan penambahan AKD. Dia mengaku, penetapan tersebut akan dilakukan bersama masing-masing fraksi di DPR RI.
“Tadi kan sudah ada pimpinan fraksi dalam rapim dan nanti musyawarah dan mufakat yang akan kami lakukan bersama-sama dengan pimpinan yang baru, itu dulu,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Kinerja Memble
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengatakan UU Kementerian Negara yang baru memungkinkan penambahan jumlah kabinet kerja di pemerintahan 2024-2029. Dia menilai, hal tersebut juga membuka peluang penambahan komisi kerja di DPR yang diketahui menjadi mitra kerja pemerintah.
“Jadi dengan tanpa batas jumlah kementerian ini peluang DPR juga akan menambah jumlah komisi itu menjadi sangat terbuka karena prinsipnya komisi-komisi di DPR itu dalam pekerjaannya sehari-hari akan langsung berurusan dengan kementerian yang ada di pemerintah,” kata Lucius saat dihubungi KabarBursa.com, Kamis, 26 September 2024.
Lucius menuturkan, penambahan porsi kabinet di periode pemerintahan 2024-2029 akan menambah beban kerja komisi-komisi di DPR. Karenanya opsi penambahan porsi komisi juga diperlukan untuk meningkatkan fungsi pengawasan yang selama ini berjalan cukup memble.
“Dengan sedikit kementerian dan sedikit mitra kerja selama ini saja pengawasan yang dilakukan di DPR cukup memble apalagi kemudian kalau satu komisi diberikan beban dengan banyak kementerian,” jelasnya.
Lucius juga menilai, penambahan porsi komisi DPR RI juga menjadi salah satu harapan bagi fraksi-fraksi partai politik. Pasalnya, penambahan porsi komisi memberikan ruang bagi partai politik mendistribusikan jatah bagi pimpinan.
“Karena ini adalah harapan semua fraksi, harapan semua partai, ya maka tinggal menunggu waktu saja kalau presiden misalnya membuat tambahan jumlah kementerian lebih banyak dari yang ada sekarang ini. Itu artinya otomatis direspon oleh DPR dengan tambahan jumlah komisi,” katanya .
580 Anggota dari Delapan Fraksi Parpol Dilantik
Mahkamah Agung sebelumnya resmi melantik 580 anggota DPR RI di Kompleks, Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Adapun pelantikan di periode 2024-2029 lebih banyak secara jumlah dibandingkan periode 2019-2024, yakni sebanyak 575 anggota DPR RI.
Dari kedelapan fraksi, PDI-Perjuangan belum mengumumkan susunan struktur kepengurusan. Adapun hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Sidang I tahun 2024-2025 periode 2024-2029 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 1 Oktober 2024. Kendati begitu, Fraksi PDI-Perjuangan sendiri telah diumumkan berjumlah 110 anggota.
“Perihal ketua, sekretaris, bendahara, dan susunan fraksi akan kami serahkan ke pimpinan dalam waktu yang secepatnya,” kata Juru Bicara Partai PDI-Perjuangan dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2024.
Sementara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang diwakilkan Saleh P. Daulay juga menyebut partainya akan menyerahkan susunan pimpinan fraksi kepada Ketua DPR RI terpilih. Adapun PAN sendiri menugaskan dirinya dan Eko Hendro Purnomo, dan Nazaruddin Dek Gam untuk berkoordinasi dengan pimpinan DPR RI.
“Dan berkenaan dengan struktur kepengurusan fraksi partai amanat nasional akan kami serahkan kepada pimpinan terpilih nanti dalam waktu yang sangat secepat-cepatnya,” jelasnya.
Adapun 6 fraksi partai politik yang telah menyerahkan susunan kepengurusan diantaranya:
- Fraksi Partai Golkar; Ketua Muhammad Sarmuji, Sekretaris Mukhtarudin, dan Bendahara Sari Yuliati
- Fraksi Partai Gerindra; Ketua Budisatrio Djiwandono, Sekretaris Bambang Haryadi, dan Bendahara Novita Wijayanti
- Fraksi Partai NasDem; Ketua Victor Bungtilu Laiskodat, Sekretaris Ahmad Sahroni, Bendahara Nafa Urbach
- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa; Ketua Jazilul Fawaid, Sekretaris Anggia Erma Rini, dan Bendahara Rano Alfath
- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera; Penasihat Hidayat Nur Wahid, Ahmad Heryawan, dan Mohamad Sohibul Iman; Ketua Jazuli Juwaini; Wakil Ketua I Sukamta; Wakil Ketua II Amin Ak; Wakil Ketua III Netty Prasetiyani; Wakil Ketua IV Ecky Awal Mucharam; Wakil Ketua V Adang Daradjatun; Sekretaris Ledia Hanifa; Wakil Sekretaris Habib Idrus Salim Aljufri; Bendahara Kurniasih Mufidayati dan; Wakil Bendahara Ismail.
- Fraksi Partai Demokrat; Ketua Adhie Baskoro Yudhoyono(*)