KABARBURSA.COM - Seorang ekonom dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan bahwa peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia yang dijadwalkan berlangsung di Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah kesempatan yang signifikan untuk menarik minat investasi, sekaligus sebagai bukti kemajuan dari proyek strategis tersebut.
"Pemerintah masih punya waktu dua bulan sebelum momen Agustusan. Ini justru critical time buat pemerintah untuk menunjukkan langkah-langkah konkret sebagai sinyal positif bagi investor," kata Ketua Kelompok Riset Knowledge Based Economy Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan BRIN Bahtiar Rifai, dikutip Rabu, 5 Juni 2024.
Ia mengatakan perayaan HUT 17 Agustus di IKN nanti menjadi tolok ukur para investor untuk melihat pencapaian pemenuhan infrastruktur dasar proyek strategis nasional tersebut, seperti ketercukupan air, akses listrik, energi, ketersediaan jaringan transportasi, serta telekomunikasi.
Ia menilai perayaan Kemerdekaan RI di IKN turut menjadi miniatur proyeksi keramaian masyarakat, sehingga para investor bisa menghitung kalkulasi pasar yang bisa diperoleh.
"Saya bilang perayaan HUT seperti prototype new capital, itu yang paling paling penting. Karena yang paling dibutuhkan dari swasta itu adalah bukti nyata bahwa ini beroperasi," ujarnya.
Ia mengatakan untuk menarik minat investasi agar lebih masif lagi, pemerintah bisa menawarkan skema kerja sama yang variatif bagi sektor swasta. Seperti halnya tak hanya memberikan skema konsesi dari bisnis di IKN, melainkan turut memberikan proyeksi inovasi dari pemerintah, sehingga membuat Ibu Kota Indonesia di Kalimantan Timur tersebut lebih maju lagi.
"Pemerintah dan swasta duduk bareng bagaimana pemerintah membantu swasta untuk creating market, karena swasta itu pada saat membangun sesuatu atau investasi sesuatu, dia akan berhitung pada pasarnya. Sejauh mana insentif yang diberikan pemerintah dapat menciptakan pasar itu," kata dia.
Sebelumnya Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus dan Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan penetapan kepala dan wakil kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang definitif menjadi salah satu strategi untuk menjaga kepercayaan investor.
Selain segera menetapkan pemimpin definitif pembangunan IKN, pemerintah juga mesti menetapkan target realistis pembangunan agar memberikan kepastian kalkulasi kepada para investor.
Ekonom Kritik Upacara di IKN
Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, menyoroti biaya upacara 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo. Ini merupakan ide ambisius Jokowi tetapi dengan menggunakan uang negara.
Achmad mengaku telah mencoba mengutak-atik biaya yang harus dibayar negara untuk mendatangkan 6.800 orang undangan ke IKN. Secara rata-rata, setiap negara perlu mengeluarkan uang Rp6.600.000 untuk setiap orang yang berasal dari biaya pesawat, akomodasi, bea makan dan minum, serta pengamanan.
“Diasumsikan bahwa penggunaan kelas ekonomi dan akomodasi yang tidak melebihi satu malam. Jika jumlah tamu yang diundang mencapai 6.800 orang, maka tambahan biaya yang akan dikeluarkan negara untuk merayakan HUT ke-79 RI di IKN adalah sebesar Rp44,8 miliar,” ujar Achmad, dikutip Sabtu, 25 Mei 2024.
Dana tersebut, sambung dia, seharusnya dialokasikan untuk keperluan yang lebih mendesak dan bermanfaat dalam jangka panjang. Salah satunya untuk membantu mahasiswa yang tak kuat membayar Uang Kuliah Tungga (UKT).
“Duit itu lebih bermanfaat untuk sektor pendidikan dan kesejahteraan veteran perang, ketimbang sekedar upcara di IKN. Ingat, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang memberikan manfaat besar bagi pembangunan nasional dan masa depan generasi muda Indonesia,” kata dia.
Riwayat Biaya HUT RI
Terkait biaya peringatan Kemerdekaan, Achmad mengeluarkan catatan. Di akhir pemerintahan SBY, biaya peringatan HUT ke-69 RI pada 2014 mencapai Rp11,3 miliar.
Melingkupi sewa tenda dan kursi senilai Rp2,5 miliar. Biaya souvenir Rp1,8 miliar, pemasangan tenda dan panggung Rp1,5 miliar, sewa AC dan camera shooting Rp1,5 miliar, pengadaan pakaian sipil Rp1 miliar. “Juga ada pengeluaran lain seperti dekorasi bunga, pengadaan dan pemasangan umbul-umbul serta sewa mobil box,” papar Achmad.
Masuk periode Jokowi, khususnya 2 tahun pertama menjadi presiden, biaya peringatan Kemerdekaan RI turun menjadi Rp7,8 miliar (2016) dan Rp11,51 miliar (2015). “Namun sayangnya setelah itu tidak ada transparansi terkait anggaran serta penggunaan dana HUT RI,” paparnya.
Sejak 2017, kata dia menambahkan, perayaan HUT RI di era Jokowi, memiliki tema-tema besar yang beragam. Kegiatannya diwarnai berbagai kegiatan unik, termasuk penggunaan baju adat yang berbeda setiap tahun. “Upacaranya sangat meriah di Istana Merdeka dengan melibatkan ribuan orang dan para biduan yang menghibur,” ungkapnya.
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.