KABARBURSA.COM – PT United Tractors Tbk (UNTR) melaporkan aktivitas eksplorasi dengan total belanja belasan miliar rupiah sepanjang periode Oktober hingga Desember 2025.
Kegiatan eksplorasi tersebut tercatat hanya berlangsung di dua anak usaha perseroan, tanpa perluasan ke unit lain pada periode yang sama.
Laporan aktivitas eksplorasi itu disampaikan perseroan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai bagian dari kewajiban keterbukaan informasi emiten.
“Perseroan melakukan pelaporan kegiatan eksplorasi periode Oktober sampai dengan Desember 2025 untuk mengikuti ketentuan peraturan Bursa,” tulis manajemen UNTR dalam keterbukaan informasi, dikutip Sabtu, 9 Januari 2026.
Berdasarkan dokumen tersebut, aktivitas eksplorasi dilakukan oleh dua entitas anak usaha, yakni PT Agincourt Resources (AR) dan PT Stargate Dua Pasific Resources (SDPR). Di luar kedua entitas tersebut, UNTR tidak melaporkan adanya kegiatan eksplorasi lain selama periode Oktober hingga Desember 2025.
Pada PT Agincourt Resources, total biaya eksplorasi selama periode tersebut tercatat sebesar USD730.980. Rincian belanja eksplorasi terdiri dari USD313.618 pada Oktober, USD406.812 pada November, dan USD10.550 pada Desember 2025. Kegiatan eksplorasi AR dilakukan di wilayah Sibolga, Sumatra Utara, dengan fokus pada pengeboran lanjutan.
Sepanjang kuartal IV 2025, AR mencatat total kedalaman pengeboran mencapai 7.549 meter, dengan rincian 3.397 meter pada Oktober, 3.649 meter pada November, dan 503 meter pada Desember 2025. Seluruh kegiatan eksplorasi tersebut dilaksanakan dengan dukungan sejumlah subkontraktor.
Sementara itu, PT Stargate Dua Pasific Resources melaporkan estimasi biaya eksplorasi sebesar Rp11,66 miliar pada periode Oktober hingga Desember 2025. Aktivitas eksplorasi SDPR berlokasi di Alenggo, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
Dalam laporan tersebut, SDPR mencatat kegiatan pengeboran dengan jumlah mencapai 432 titik dengan tingkat kedalaman yang beragam.
Kegiatan eksplorasi dilakukan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pelaporan kepada otoritas bursa dan juga melibatkan sejumlah subkontraktor. (*)