ELPI Ngutang Rp80 Miliar ke BBNI buat Bisnis Galangan Kapal, Menguntungkan?

KABARBURSA.COM – PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk (ELPI) bikin langkah finansial yang bikin banyak pihak mengernyit.

Lewat anak usahanya, PT Ekalya Purnamasari Offshore, perusahaan pelayaran ini menjaminkan kapal operasional Anggrek 601 ke PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) untuk fasilitas kredit modal kerja senilai Rp80 miliar.

Menariknya, dana itu bukan dipakai oleh ELPI sendiri, melainkan oleh dua entitas lain yang hanya punya manajemen kunci yang sama: PT Orela Shipyard dan PT Eka Multi Bahari (EMB).

Keduanya bergerak di bisnis galangan kapal yang masih satu ekosistem dengan ELPI. Namun, berbeda dari anak usaha langsung, dua perusahaan ini tidak dikonsolidasikan ke laporan keuangan grup, sehingga risiko finansialnya berdiri sendiri.

Dalam keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI), manajemen ELPI menjelaskan fasilitas kredit tersebut terdiri dari Rp20 miliar pinjaman eksisting dan Rp60 miliar tambahan baru. Dana itu digunakan untuk proyek pembangunan kapal dan perpanjangan kontrak di sektor migas.

Wawan Heri Purnomo, Corporate Secretary ELPI, menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk mendukung fasilitas kredit modal kerja dari BBNI bagi dua perusahaan berelasi, yakni Orela Shipyard dan EMB.

“Fasilitas kredit itu digunakan untuk kegiatan pembangunan dan perawatan kapal di sektor migas yang melibatkan entitas berelasi dalam ekosistem bisnis ELPI Group,” ujar Wawan dalam keterangannya, Selasa, 11 November 2025.

Ia menambahkan, penjaminan aset oleh ELPI Offshore menggunakan kapal Anggrek 601 telah melalui kajian risiko internal dan dinilai tidak berdampak material terhadap kinerja maupun kelangsungan usaha grup.

“Nilai transaksi masih dalam batas kewajaran dan risiko sudah diperhitungkan sesuai kebijakan manajemen risiko grup perseroan,” kata Wawan.

Anak Usaha Untung, Galangan Butuh Dana

Data laporan keuangan 2024 menunjukkan, ELPI Offshore mencetak laba bersih Rp86,5 miliar dengan pendapatan Rp184,8 miliar. Angka itu menjadikannya salah satu kontributor laba terbesar dalam grup.

Sementara Orela Shipyard dan EMB, meski bukan anak usaha langsung, menjadi pihak penting di rantai bisnis ELPI. Keduanya menangani pembangunan kapal dan perawatan armada untuk proyek-proyek migas.

Masalahnya, bisnis galangan kapal bukan bisnis yang berputar cepat. Uang keluar duluan untuk beli baja, membayar pekerja, dan menyiapkan dok dok, sementara pembayaran dari klien baru cair setelah proyek berjalan.

Itu sebabnya, galangan kapal selalu butuh modal kerja besar. Ketika jaminan dari entitas mereka tidak cukup, ELPI turun tangan dengan menjaminkan aset anak usaha yang paling produktif.

Industri galangan kapal nasional sebenarnya sedang tumbuh. Permintaan kapal baru dari proyek migas dan logistik meningkat sejak 2024, apalagi dengan program peremajaan armada nasional.

Namun, menurut data Kementerian Perindustrian dan Asosiasi Galangan Kapal Indonesia (Iperindo), margin bisnis ini rata-rata hanya 5 sampai 8 persen, jauh di bawah margin bisnis pelayaran yang bisa menembus 20 persen.

Artinya, meski proyek galangan bernilai ratusan miliar, laba yang tersisa tipis, sementara beban modal dan bunga pinjaman tetap tinggi.

ELPI memutuskan menjaminkan kapal operasionalnya untuk proyek ini. Tapi apakah imbal hasilnya sepadan dengan risiko yang diambil?

Kas Turun, Bunga Naik

Secara grup, ELPI masih mencatat pertumbuhan laba. Pendapatan naik menjadi Rp1,205 triliun pada 2024, dan laba bersih melonjak ke Rp263,9 miliar.

Namun, posisi kas turun dari Rp280 miliar menjadi Rp212 miliar. Beban bunga juga naik lebih dari dua kali lipat menjadi Rp34,9 miliar.

Artinya, meski laba meningkat, ELPI mulai menghadapi tekanan arus kas. Proyek-proyek besar di sektor pelayaran dan offshore memang menghasilkan omzet tinggi, tapi pembayaran termin dan pembiayaan kapal baru membuat kas cepat menyusut.

Di tengah situasi itu, menjaminkan aset anak usaha produktif bisa menjadi cara cepat menjaga kelancaran proyek tanpa menambah utang langsung di induk. Tapi konsekuensinya, risiko tersebar ke bawah, bukan dikelola di atas. (*)