KABARBURSA.COM - Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Soedrajad Djiwandono, mengungkapkan bahwa peningkatan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat memberi tekanan pada fiskal Indonesia. Meskipun begitu, ia menyebut bahwa defisit yang telah dipatok pemerintah untuk tahun depan telah mengakomodasi seluruh program prioritas Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Pemerintah dan DPR telah menyepakati defisit APBN 2025 dipatok sebesar 2,29 persen-2,82 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), meningkat dibandingkan target defisit APBN 2024 yang sebesar 2,29 persen terhadap PDB.
"Ya kalau sampai [defisit] naik ya iya [tekan fiskal RI], tapi dikatakan dengan program-program ini [defisit anggaran] tidak akan meningkat dari 2,5 persen," ujar Soedrajad kepada media, dikutip Rabu 3Juli 2024.
Lebih lanjut, mantan Gubernur Bank Indonesia periode 1993-1998 tersebut memastikan bahwa Prabowo berkomitmen menjaga defisit di bawah batas 3 persen, meskipun terdapat beberapa program yang dinilai membebani fiskal RI.
"Saya kira tidak susah kalau itu ya [menepati batas defisit]. Artinya dengan program yang sudah ada boleh dikatakan terjamin bahwa defisit tidak akan melebihi 2,5 persen dari yang sudah dijanjikan," tegasnya.
Soedrajad juga mengklaim bahwa kekhawatiran pasar atas kebijakan fiskal ke depan sebenarnya dipengaruhi oleh besarnya jatuh tempo utang dalam tiga tahun mendatang. Menurutnya, para pelaku pasar mulai berjaga-jaga apakah akan menjual surat utangnya saat ini atau saat jatuh tempo.
"Yang ramai kan pelaku pasar, jadi orang-orang punya duit saja sih. Duit ini masih mengalir antara satu lembaga keuangan ke lembaga keuangan lain. Harapan saya jangan sampai turun ke sektor riil, itu menjadi efektif demand istilahnya, yang akan meningkatkan inflasi dan membuat semua orang susah," tutup Soedrajad.
Sebagai informasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan defisit anggaran APBN 2025 telah mempertimbangkan kebutuhan anggaran untuk program prioritas pemerintahan baru. Bendahara Negara menegaskan APBN 2025 dirancang ekspansif, tapi tetap terarah dan terukur. Pemerintah akan menjaga rasio utang pada batas yang aman dengan tetap memperhatikan unsur kehati-hatian.
"Pembiayaan akan dijaga dan dikelola melalui pembiayaan inovatif, prudent, dan sustainable melalui berbagai manajemen utang Indonesia yang terus di benchmark secara global agar menciptakan kepercayaan dan transparansi," ucap Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa
Diketahui, lembaga keuangan asing kembali menurunkan prospek bursa saham Indonesia. Usai Morgan Stanley, giliran HSBC Holdings Plc yang melakukan langkah serupa.
Dilansir Rabu 26 Juni 2024 lalu, HSBC menurunkan rating bursa saham RI dari overweight menjadi neutral.
Salah satu pertimbangannya adalah emiten domestik diprediksi akan terpukul oleh depresiasi rupiah ditambah suku bunga yang tinggi. Ketidakpastian kebijakan juga muncul akibat transisi pemerintahan yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto.
Sebelumnya, Morgan Stanley menurunkan peringkat ekuitas Indonesia menjadi underweight. Penurunan ini dikarenakan lembaga keuangan tersebut melihat adanya risiko berinvestasi di Indonesia, terutama saham.
Daniel Blake melihat ketidakpastian jangka pendek mengenai arah kebijakan fiskal di masa depan serta pelemahan di pasar valas di tengah-tengah suku bunga AS yang tinggi dan prospek dollar AS yang menguat.
"Janji-janji kampanye Presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto - seperti proposal untuk penyediaan makan siang dan susu untuk siswa - juga dapat menimbulkan beban fiskal yang substansial," tambahnya.
Sempat diberitakan, kabar mengenai melonjaknya rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, saat presiden terpilih Prabowo Subianto menjabat, sempat mengguncang sentimen pelaku pasar keuangan di tanah air. Isu ini menjadi salah satu faktor yang menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat beberapa hari terakhir, hingga akhirnya menembus level Rp 16.400/USD pada Jumat siang. Sentimen negatif pelaku pasar memicu aliran modal asing keluar dari Indonesia.
Namun, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono, menegaskan bahwa Prabowo sebagai Presiden terpilih RI 2024-2029 tidak akan menambah utang negara hingga 50 persen dari PDB.
Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa sepanjang tahun ini hingga 13 Juni 2024, aliran modal asing secara neto telah keluar Rp35,09 triliun di pasar Surat Berharga Negara (SBN). Di pasar saham, keluar neto sebesar Rp10,40 triliun, dengan aliran modal masuk hanya Rp108,90 triliun ke Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
Ekonom Senior & Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto mengatakan, sentimen terhadap pembengkakan defisit tersebut diperburuk dengan keputusan Morgan Stanley yang menurunkan peringkat investasi di pasar modal Indonesia menjadi underweight. Salah satu pertimbangannya adalah soal defisit APBN 2025 yang membengkak. (*)