KABARBURSA.COM - TikTok, sebuah platform video yang berasal dari China, akan mengurangi jumlah sumber daya secara signifikan, seperti yang dilaporkan oleh The Information. Perusahaan telah memberi tahu sejumlah karyawan tentang rencana ini, yang menciptakan kekhawatiran baru akan gelombang PHK di industri teknologi internet. Gelombang PHK dalam industri teknologi sering kali muncul pada awal tahun, dan pada 2024, puluhan perusahaan dilaporkan melakukan tindakan penataan ulang sumber daya.
Atas rencana PHK besar ini disebutkan akan berdampak pada 1.000 pekerja di divisi konten, grup pemasaran global, hingga operation. Keputusan TikTok milik ByteDance demi menjalankan strategi pengurangan jumlah posisi, bukan memangkas dalam jumlah besar seperti yang terjadi pada grup teknologi lainmya, termasuk Google, Snap, dan Meta Platforms.
Keputusan PHK dihubungkan juga dengan situasi ketidakpastian platform ini beroperasi di Amerika Serikat (AS) setelah mendapat adangan dari pemerintah Presiden Joe Biden, juga di Kongres AS. Dengan alasan keamanan data, negara adi daya ini melahirkan undang–undang yang mengharuskan ByteDance menjual kepemilikan TikTok di AS.
Aplikasi TikTok terus menarik jutaan pengguna dan menganggap AS sebagai pasar yang paling menguntungkan. Di AS TikTok memiliki jumlah pengguna 150 juta per Maret tahun 2023. TikTok menjadi aplikasi mobile non-game pertama yang menghasilkan US$10 miliar dalam pengeluaran konsumen, menurut data pelacak data.ai.
Induk TikTok pada awal tahun juga telah melakukan pemangkasan. 60 karyawan. Sebagian besar dari divisi penjualan dan iklan TikTok. Mereka merupakan karyawan yang berbasis di Los Angeles, New York, Austin dan di luar AS, kata juru bicara perusahaan, dilaporkan Bloomberg News. Kala itu hanya 1 persen dari sekitar 7.000 staf perusahaan di AS yang terdampak PHK.
Pada November tahun lalu ratusan bekerja ByteDance di bisnis game juga terkena PHK. Menurut beberapa sumber Bloomberg, ByteDance akan memecat beberapa ratus orang, menghentikan proyek yang sedang dikembangkan, dan mempertimbangkan potensi penjualan judul gim yang ada.
Layoffs.fyi mencatat jumlah karyawan teknologi yang di-PHK mencapai puncaknya pada kuartal pertama 2023 dan terus menurun sejak saat itu. Situs yang melacak pengurangan pekerjaan di seluruh industri menghitung 1.186 perusahaan teknologi menghilangkan total lebih dari 262.600 pekerjaan tahun lalu. Delapan belas perusahaan teknologi telah memberhentikan 2.945 pekerja sejak 1 Januari, menurut situs web tersebut.
ByteDance Gugat AS
ByteDance Ltd meminta pengadilan banding untuk mempercepat gugatannya terhadap undang-undang Amerika Serikat (AS), yang akan memaksanya untuk menjual aplikasi berbagi media sosial berbasis video pendek verital TikTok atau menghadapi pelarangan.
“Pertimbangan yang cepat atas kasus-kasus ini diperlukan untuk menghindari kerusakan yang tidak dapat diperbaiki,” kata pengacara ByteDance dan TikTok pada hari Jumat dalam sebuah pengajuan di pengadilan banding federal Distrik Columbia.
Perusahaan yang berbasis di China ini bergabung dengan delapan kreator TikTok yang secara terpisah menggugat dengan tujuan menghentikan upaya UU pemblokiran TikTok di AS pada 19 Januari. Aturan yang sudah resmi disahkan hanya membuka pilihan ByteDance melepas kepemilikan TikTok di AS.
Diketahui, Presiden Joe Biden menandatangani undang-undang tersebut pada bulan April dengan alasan untuk mengatasi masalah keamanan nasional. Pemerintah China dituduh dapat mengakses data pengguna TikTok, bahkan mempengaruhi warga negara AS melalui platform tersebut.
Pertarungan hukum, yang mengadu hak kebebasan berbicara dengan kepentingan keamanan nasional, diperkirakan akan berlarut-larut dengan kasus akan sampai ke Mahkamah Agung AS.
Jika DC Circuit mempercepat kasus ini dan Mahkamah Agung menerimanya, mungkin akan ada keputusan pada kuartal kedua tahun 2025, kata Matthew Schettenhelm, seorang analis Bloomberg Intelligence.
TikTok mendesak pengadilan banding untuk memutuskan manfaat dari kasus ini pada 6 Desember sehingga ada waktu yang cukup untuk meminta peninjauan darurat oleh Mahkamah Agung.
Dalam pengaduannya, TikTok mengklaim bahwa undang-undang tersebut tidak konstitusional karena melanggar hak-hak kebebasan berbicara.
“Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Kongres telah memberlakukan undang-undang yang membuat sebuah platform berbicara tunggal menjadi larangan permanen dan berlaku secara nasional, dan melarang setiap orang Amerika untuk berpartisipasi dalam komunitas online yang unik dengan lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia,” menurut gugatan setebal 67 halaman tersebut.
TikTok mengatakan bahwa divestasi yang memenuhi syarat seperti yang ditetapkan oleh hukum tidak mungkin dilakukan. “Dan tentu saja tidak dalam jangka waktu 270 hari yang disyaratkan oleh undang-undang,” menurut pengaduan tersebut.