KABARBURSA.COM - Profesor Sri Yunanto, Guru Besar Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), memberikan peringatan penting bahwa kelompok pro-khilafah masih eksis di Indonesia.
Acara baru-baru ini, "Metamorforshow: It's Time to be One Ummah," di Teater Tanah Airku, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada 19 Februari 2024, mencuri perhatiannya. Yunanto menduga bahwa acara ini terkait dengan propaganda penegakan khilafah oleh kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"Kita semua harus memahami bahwa gerakan yang ingin mengangkat sistem khilafah itu belum benar-benar hilang dalam masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam," ujar Yunanto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 29 Februari 2024.
Meskipun pemerintah membubarkan organisasi HTI pada tahun 2017, Yunanto mengingatkan bahwa aktivitas mereka tetap berlangsung di bawah permukaan. Dia menilai larangan terhadap HTI tidak mematikan semangat para aktivisnya, seperti halnya gerakan klandestin di negara-negara lain.
Melalui "Metamorforshow," mereka mencoba menarik simpati generasi muda melalui format acara yang menyenangkan seperti stand-up comedy dan konser musik. Yunanto menilai bahwa kelompok ini sekarang berani secara terbuka menyebarkan gagasannya melalui acara tersebut.
Jika sebelumnya mereka beroperasi melalui forum tertutup, kini HTI tampaknya menggunakan forum terbuka yang bersifat menghibur.
Yunanto menyoroti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang melarang penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Meskipun pemerintah memiliki dasar hukum untuk menindak, belum terlihat keseriusan dari penegak hukum, ditunjukkan dengan masih diselenggarakannya acara ini.
Dia mengkhawatirkan bahwa kelompok eks-HTI dapat memanfaatkan momentum setelah Pemilu 2024 untuk melancarkan propagandanya. Jika tidak segera ditangani, Yunanto khawatir ideologi pro-khilafah akan semakin mengakar, sulit untuk diatasi, dan dapat menyebar seperti api sulit dipadamkan.
Oleh karena itu, Yunanto menekankan perlunya penyertaan pemahaman kebangsaan dan kewarganegaraan melalui kurikulum formal secara lebih eksplisit, untuk mencegah doktrin dari ideologi transnasional tersebut. Dia menyarankan perlu ada pernyataan yang jelas bahwa ideologi Pancasila sebagai landasan negara Indonesia sedang dihadapkan pada ancaman dari luar, salah satunya melalui HTI dan propaganda pro-khilafahnya.
"Bersamaan dengan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, pemerintah dan masyarakat juga harus serius memperkuat sisi ideologi anak-anak dan remaja yang akan meneruskan jalannya bangsa ini," tambahnya.