KABARBURSA.COM - Rahmad Pribadi, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, menyatakan bahwa kenaikan harga pupuk sebesar Rp1.000 per kilogram berpotensi menyebabkan Indonesia harus mengimpor beras sebanyak 2,2 juta ton.
“Kalau naik pupuk urea Rp1.000, maka Indonesia akan harus impor 2,2 juta ton beras,” ujar Rahmad dalam agenda rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu 3 April 2024.
Menurut Rahmad, hal ini terjadi karena pupuk memiliki elastisitas harga yang cukup tinggi, di mana kenaikan harga pupuk secara signifikan menurunkan penggunaan atau pembelian pupuk. Adapun, biaya pupuk juga berperan 23 persen terhadap biaya produksi padi.
Sementara itu, Rahmad mengatakan, peningkatan harga pupuk Rp1.000 per kilogram menyebabkan penurunan volume pupuk urea sebesar 13 persen dan 14 persen untuk pupuk NPK. Pupuk urea padahal berkontribusi 56 persen terhadap produktivitas padi.
“Program subsidi pupuk menurunkan biaya produksi padi sebesar 9 persen,” ujarnya.
Selain itu, Rahmad mengatakan impor pangan yang akhir-akhir ini terjadi berpotensi berkaitan dengan volume pupuk subsidi.
Penyebabnya, alokasi pupuk subsidi selama 3 tahun terakhir makin berkurang. Hal ini terjadi karena pemerintah hanya mematok subsidi pupuk berdasarkan anggaran, bukan berdasarkan volume.
“Namun, mulai 2024 ditetapkan kebutuhan pupuk [subsidi] dipatok volume,” kata Rahmad.
Kementerian Perdagangan melaporkan alokasi impor sejumlah komoditas pangan yang telah diputuskan melalui Neraca Komoditas (NK) 2024; yang mencakup beras, bawang putih, daging sapi, dan jagung.
Direktur Impor Kementerian Perdagangan Arif Sulistyo mengelaborasi, untuk beras, volume impor penugasan kepada Perum Bulog (Persero) pada 2024 mencapai 3,6 juta ton. Angka ini mengalami peningkatan 1,6 juta ton dari penugasan sebelumnya 2 juta ton.
“Berdasarkan rapat koordinasi terbatas [rakortas] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 5 Februari 2024, terdapat penambahan alokasi impor beras keperluan umum sebesar 1,6 juta ton. Sampai dengan saat ini, masih dalam proses untuk perubahan Neraca Komoditas agar dapat diajukan permohonan persetujuan impornya,” ujar Arif, Senin 26 Februari 2024.