KABARBURSA.COM - Infografis kali ini menyajikan data INDEF atau Institute for Development of Economics and Finance yang mengungkapkan bahwa meskipun dana bansos di era pemerintahan Jokowi melimpah, angka kemiskinan hanya turun 2,3 persen. Dalam diskusi di Hotel Manhattan, Jakarta, pada 5 Februari 2024, Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menyatakan bahwa alokasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) pada 2024 mencapai Rp496,8 triliun, melebihi periode pandemi Covid-19 tahun 2021 dan 2022.
Meski dana bansos 2024 hampir setara dengan bansos pandemi 2020, Indef menilai hal ini bukan solusi jangka panjang, melainkan kebijakan populis. Ekonom Senior Indef Faisal Basri menunjukkan bahwa nilai bansos yang besar mencerminkan peningkatan jumlah orang miskin di Indonesia.
Data Indef menunjukkan bahwa sejak pemerintahan Jokowi pada 2014, dana bansos terus meningkat, mencapai Rp 496,8 triliun pada 2024. Namun, Esther menilai bahwa Jokowi gagal menyejahterakan masyarakat, sebagaimana terbukti dari terus meningkatnya nilai bansos.
Menurut data Indef, secara rinci, pada sejak era pemerintahan Jokowi yakni pada 2014 dana bansos sebesar Rp484,1 triliun. Lalu pada 2015 menjadi sebesar Rp276,2 triliun, 2016 sebesar Rp215 triliun, 2017 sebesar Rp216,6 triliun, dan 2018 sebesar Rp293,8 triliun. Kemudian pada 2019 menjadi sebesar Rp308,4 triliun, 2020 sebesar Rp498 triliun, 2021 sebesar Rp468,2 triliun, 2022 sebesar Rp460,6 triliun, 2023 sebesar Rp439,1 triliun, serta pada 2024 sebesar Rp496,8 triliun.
Dalam kurun tahun 2014-2019, Jokowi telah menggelontorkan dana bansos senilai Rp3.319 triliun dan angka itu mencapai sekitar Rp4-ribuan triliun jika diakumulasi dengan dana bansos 2020-2024, tetapi angka kemiskinan hanya turun sekitar 2 persen. Esther menekankan bahwa bansos seharusnya menjadi jaring pengaman sosial, bukan solusi jangka panjang. Ia menyarankan agar bansos berbentuk tunai dan langsung diberikan ke penerima, sebagai cara yang lebih efektif untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
Pemerintah telah menyiapkan anggaran bansos sebesar Rp496 triliun pada tahun ini, termasuk bantuan pangan, PKH, BPNT, dan Program Indonesia Pintar (PIP). Namun, Esther menilai pentingnya mengubah pendekatan bansos menjadi lebih efektif dan berfokus pada solusi jangka panjang untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia.
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.