KABARBURSA.COM - Pemerintahan Presiden RI Joko Widodo, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberantas aktivitas judi online di Indonesia.
Budi Arie Setiadi, yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika sejak Juli 2023, telah mengambil langkah-langkah cepat dalam menanggulangi masalah tersebut.
Sejak Juli hingga Desember 2023, lebih dari 800 ribu konten judi online telah berhasil diblokir di Indonesia. Tidak hanya itu, Budi Arie juga telah memerintahkan pemblokiran 5.000 rekening bank dan akun e-wallet yang terindikasi digunakan untuk kegiatan judi online.
Meskipun judi online ilegal di Indonesia, beberapa negara lain justru melegalkan aktivitas ini dengan harapan dapat memberikan kontribusi signifikan pada pendapatan negara. Sebagai contoh, India menargetkan pendapatan sebesar 140 miliar rupee (Rp 26,4 triliun) pada tahun 2025 dari pajak barang dan jasa (goods and services tax/GST) perusahaan perjudian online.
Pada Oktober sebelumnya, pemerintah India menetapkan tarif pajak sebesar 28 persen untuk perusahaan perjudian online, yang cukup mengejutkan industri senilai US$ 1,5 miliar tersebut dan mendapat dukungan dari investor global.
Pemerintah India menyatakan bahwa tarif pajak yang tinggi diperlukan karena dampak negatif dari perjudian online, seperti potensi timbulnya kecanduan bagi penggunanya.
Menteri Perpajakan India, Sanjay Malhotra, mengungkapkan bahwa pada tahun fiskal yang berakhir pada 31 Maret mendatang, pemerintah berencana mengumpulkan sekitar 75 miliar rupee (Rp 14,2 triliun) dari pajak perusahaan perjudian online. Angka ini mengalami peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya, yang hanya mencapai 16 miliar rupee.
Malhotra menambahkan bahwa selama Oktober-Desember 2023, pendapatan pajak dari perusahaan perjudian online mencapai 35 miliar rupee. Meskipun industri ini dianggap stabil, Malhotra menekankan bahwa masih terlalu dini untuk menyimpulkan hasilnya ke depan.