KABARBURSA.COM - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia kubu Anindya Bakrie berencana akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada 29 November hingga 1 Desember 2024 di Jakarta. Bagaimana dengan kubu Arsjad Rasjid.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Kadin Indonesia Erwin Aksa mengatakan Rapimnas ini menjadi ajang penting bagi Kadin untuk membahas berbagai agenda strategis, mulai dari konsolidasi wilayah dan asosiasi, hingga pengukuhan pengurus Kadin Indonesia yang baru.
"Acara ini juga akan menjadi momen untuk mempererat dialog antara Kadin dan pemerintah serta stakeholder terkait, khususnya dengan pemerintahan baru yang dipimpin bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka," kata Erwin Aksa dalam konferensi pers yang digelar di Menara Kadin, Jakarta, Jumat, 15 November 2024.
Di Rapimnas kali ini juga, lanjut Erwin Aksa, juga akan membahas sejumlah isu penting yang menjadi perhatian pemerintah, termasuk program Astacita yang merupakan salah satu fokus dari pemerintahan Presiden Prabowo.
Program ini diyakini dapat menjadi salah satu pilar dalam mendorong pengembangan ekonomi dan industri di Indonesia.
"Setelah Ketua Umum Kadin (Anindya Bakrie) kembali dari kunjungan luar negeri, kita akan mengadakan Rapat Pengurus Harian dan Rapat Pleno Lengkap untuk menyusun kepengurusan Kadin Indonesia yang baru," ujar Erwin.
Menurutnya, kepengurusan yang akan dilantik dalam Rapimnas ini sudah melalui serangkaian proses yang matang, termasuk diskusi internal yang melibatkan berbagai pihak dalam organisasi Kadin.
"Rapimnas juga akan menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan Kadin dengan pemerintahan yang baru," jelasnya.
"Dalam hal ini Kadin membuka ruang dialog dengan kabinet dan para stakeholder pemerintahan. Kami akan mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak, termasuk wakil dari kabinet, para ahli, dan pakar, untuk menggali lebih dalam program-program yang bisa mendukung perkembangan ekonomi dan industri di bawah pemerintahan Pak Prabowo-Gibran," sambungnya.
Selain itu, kata Erwin, isu yang juga akan dibahas dalam Rapimnas adalah tuntutan buruh mengenai kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kota (UMK).
"Kami akan membahas masalah ini dengan melibatkan semua pihak, baik pengusaha, serikat buruh, dan pemerintah. Proses mediasi akan diupayakan untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak," ujar Erwin.
Menurutnya, Kadin akan mengikuti ketentuan undang-undang serta peraturan yang berlaku terkait dengan upah minimum.
"Tentu saja, ada Peraturan Gubernur dan Wali Kota yang mengatur mengenai UMP dan UMK. Kami percaya bahwa mediasi antara pengusaha dan serikat buruh akan selalu diperlukan untuk mencapai kesepakatan yang adil," tuturnya.
Erwin berharap agar ada solusi yang bijak dalam menyikapi masalah ini sehingga iklim investasi dan hubungan industrial di Indonesia tetap kondusif.
Erwin menekankan pentingnya membangun komunikasi yang lebih baik antara pengusaha dan buruh untuk mencegah terjadinya ketegangan yang dapat merugikan kedua belah pihak.
"Kami ingin memastikan bahwa sektor industri berjalan dengan baik, sambil tetap memperhatikan hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya.
Tidak Bahas soal Munas
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah Mulyadi Jayabaya menegaskan bahwa Rapimnas yang akan digelar tidak akan membahas soal Musyawarah Nasional (Munas) atau pemilihan Ketua Umum Kadin. Ia menjelaskan bahwa dalam anggaran dasar Kadin Indonesia tidak terdapat pembahasan untuk mempercepat pelaksanaan Munas. Jayabaya menyebutkan bahwa dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) sebelumnya, Anindya Bakrie telah terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia.
"Kami ingin menegaskan bahwa hanya ada satu Kadin Indonesia, dan ketua umumnya adalah Anindya Bakrie yang terpilih melalui proses Munaslub," ujar Jayabaya.
Pernyataan ini menanggapi beberapa spekulasi terkait kemungkinan adanya perubahan kepemimpinan dalam organisasi yang menaungi dunia usaha di Indonesia tersebut.
Lebih lanjut, Jayabaya menjelaskan bahwa Rapimnas kali ini lebih difokuskan pada agenda penguatan organisasi dan peningkatan peran Kadin dalam memajukan perekonomian Indonesia.
"Kami mengundang Pak Arsjad Rasjid untuk hadir dalam Rapimnas kali ini sebagai Dewan Pertimbangan. Ini adalah bentuk penghargaan atas kontribusinya dalam organisasi Kadin," tuturnya.
Jayabaya pun berharap, Rapimnas ini diharapkan menjadi ajang konsolidasi bagi seluruh pengurus dan anggota Kadin.
Selain itu, Rapimnas juga menjadi kesempatan untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan ekonomi yang terus berkembang. Salah satu isu yang juga akan menjadi perhatian Kadin adalah bagaimana memperkuat daya saing industri Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Selain konsolidasi internal, Rapimnas juga akan membahas peran Kadin dalam mendukung kebijakan pemerintah, terutama yang terkait dengan pembangunan infrastruktur, reformasi ekonomi, dan pengembangan sektor-sektor strategis lainnya. Dalam dialog dengan pemerintah, Kadin akan mencari titik temu dalam upaya memperbaiki iklim investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat.
Dengan berbagai agenda yang akan dibahas dalam Rapimnas 2024, Kadin Indonesia berharap bisa semakin memperkuat posisinya sebagai organisasi yang turut mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dialog yang terbuka antara dunia usaha dan pemerintah, diharapkan akan menghasilkan kebijakan yang lebih pro pertumbuhan dan berpihak pada kemajuan bersama. (*)