KADIN Sebut Family Office Perlu Dieksplorasi Lagi

KABARBURSA.COM - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) berencana mengkaji dampak positif dan negatif dari inisiatif pemerintah untuk membentuk family office. Program ini dirancang untuk menarik investasi asing dengan menyediakan berbagai fasilitas bagi keluarga-keluarga ultrakaya, termasuk manajemen keuangan, perencanaan pajak, filantropi, dan penjagaan harta.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, memandang program ini sebagai produk unggulan pemerintah untuk menarik investasi. Namun, ia menekankan bahwa gagasan ini perlu dieksplorasi terlebih dahulu.

“Sebagai negara, (Indonesia) harus ada produk-produk yang dikeluarkan dengan mempertimbangkan negara lain. Kami akan pelajari dampak positifnya,” kata dia saat konferensi pers, Senin, 15 Juli 2024.

Arsjad menjelaskan, gagasan pembentukan family office muncul dalam konteks persaingan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Jika Indonesia tidak bisa bersaing dengan negara-negara tersebut, ia memperingatkan akan sulit bagi Indonesia menarik investasi jika program ini terus ditolak.

Family office atau kantor keluarga adalah perusahaan atau badan swasta yang bertugas mengelola manajemen investasi dan kekayaan satu keluarga atau individu kaya. Dengan adanya fasilitas ini, keluarga kaya di seluruh dunia dapat menempatkan dana mereka di Indonesia tanpa dikenakan pajak.

"Ide ini dikeluarkan untuk dieksplorasi dulu, kita mempelajari dari negara lain. Sebagai negara, ini harus ada produk yang dikeluarkan supaya competitive dengan negara lain," kata Arsjad.

Dia meyakini, bahwa family office bisa membantu meningkatkan investasi di Indonesia, yang secara otomatis akan berdampak pada peningkatan daya saing produk dalam negeri di pasar global.

Oleh karena itu, ia meminta agar masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan lainnya tidak terlalu konservatif dalam menolak ide ini. Menurutnya, dengan masuknya investasi maka lapangan pekerjaan akan semakin terbuka lebar untuk mengakomodasi bonus demografi.

"Kalau kita semua tidak mau tidak mau, tidak akan ada uang yang masuk ke Indonesia, padahal yang kita butuhkan investasi masuk, uang masuk supaya bisa menyiapkan lapangan pekerjaan," pungkasnya.

Diketahui, Pemerintah berencana menghadirkan skema Wealth Management Consulting (WMC) atau family office di Indonesia. Adapun skema tersebut, memungkinkan orang kaya raya untuk menanamkan modalnya tanpa dikenakan biaya pajak dengan catatan berinvestasi pada beberapa proyek di Indonesia.

Skema family office, pertama kali digaungkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, dalam unggahan di akun resmi Instagramnya pada Senin, 1 Juli 2024 lalu.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPn/Bappenas), Suharso Monoarfa menilai, pembebasan pajak bagi para investor tidak dapat diformalkan.

Menurutnya, insentif fiskal bagi para investor bukan kebijakan yang tepat. Dia bahkan mengaku telah meminta Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, untuk menghemat dan berhati-hati dalam memberikan insentif fiskal.

“Itu kan tidak ada. Yang lalu itu tidak diformalkan. Saya berpendapat tidak selamanya kita harus memberikan insentif fiskal. Saya pernah sampaikan kepada Ibu Menteri Keuangan, kita sekarang harus berhemat-hemat untuk memberikan kesempatan terhadap insentif fiskal,” kata Suharso kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 Juli 2024.

Kendati begitu, Suharso menegaskan, ketidaksepahaman itu bukan berarti menolak investor. Menurutnya, ada beberapa kemudahan yang bisa disediakan pemerintah untuk mengundang para investor masuk di Indonesia.

“Misalnya gini, sebuah investasi ingin melakukan pembangunan satu pabrik. Tapi untuk jalan ke pabriknya dia harus bangun sendiri. Untuk penyediaan airnya dia harus bangun sendiri. Listriknya dia harus bangun sendiri. Tapi sekarang bagaimana kalau di luar seluruh fasilitas itu bisa disiapkan oleh pemerintah, tetapi juga kemudahan-kemudahannya dia dapat dengan segera,” ujarnya.

“Orang menganggap kita memang memberikan kemudahan, tetapi dalam pelaksanaannya belum. Itu yang harus kita koreksi. Menurut saya itu lebih bagus memberikan hal yang seperti itu dibandingkan insentif fiskal,” ungkapnya.

Suharso juga mengaku prihatin dengan peran Sri Mulyani yang mendorong naiknya tax ratio, tetapi juga diwajibkan memberikan insentif fiskal dalam skema family office. Kendati ampuh mengundang investor masuk, dia menilai insentif fiskal juga berdampak pada ekonomi Indonesia.

“Saya juga satu sisi harus memahami kesulitan yang dihadapi oleh kita sendiri dalam hal untuk mendapatkan tax rasio yang baik. Pada saat yang sama kita dorong-dorong untuk lakukan itu,” ujarnya.

“Orang kaya itu nggak perlu dikasih insentif pajak. Karena di negaranya dia pasti kena tax sudah. Nah dia kesini ya dikasih kemudahan, dia senang menjadi family ini,” tutupnya.(yub/nil)