KABARBURSA.COM - Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) dari Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga, mengungkapkan perkembangan terbaru mengenai kawasan kepresidenan di IKN yang sudah mencapai 80 persen
Ia merincikan presentase terasbut meliputi Istana Presiden yang telah mencapai sekitar 70 persen penyelesaian dan Kantor Presiden hampir mencapai 90 persen.
"Untuk istana presiden sudah sekitar 70 persen, sedangkan kantor presiden sudah 90 persen. Jadi kalau dirata-rata, kawasan kepresidenan sudah mencapai 80 persen," ujar Danis di Gedung PUPR, Jumat 14 Juni 2024.
Danis menjelaskan bahwa kontrak pembangunan kawasan ini ditargetkan selesai pada akhir tahun, dan saat ini sudah mencapai 73 persen untuk istana negara dan lapangan upacara. "Lapangan upacaranya sudah siap, sementara kantor presiden sudah mencapai 89,9 persen. Kontraknya memang sampai Oktober atau November," tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa meski target penyelesaian adalah di bulan Oktober, kawasan ini akan fungsional pada 17 Agustus. Dengan presentase, pada bulan agustus pembangunan sudah mencapai 95 persen. Sehingga 5 persen sisanya adalah finishing seperti penanaman dan lain-lain.
"Kita tetap target selesainya kan di Oktober. Tapi 17 Agustus, kita fungsional kan, lapangan upacara udah, kalau Presiden mau bertempat tinggal di situ, sebagian ruangannya, karena misalnya ya, nanti katakanlah Agustus itu 95 persen, 5 persen itu kan finishing, kemudian tanaman dan sebagainya. Tapi gedung dan mechanical, electricalnya sudah siap," jelas dia.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan ingin menggelar upacara HUT Ke-79 RI di dua lokasi, yakni IKN dan Istana Kepresidenan, Jakarta.
Presiden menyatakan alasan digelarnya upacara 17 Agustus di dua tempat karena saat ini kondisi ibu kota masih dalam masa transisi perpindahan dari Jakarta ke IKN.
"Ini kan masa transisi, masa transisi dari Jakarta menuju ke IKN agar ada perjalanan menuju pindahnya itu kelihatan. Jadi, di sini (Jakarta) tetap dilakukan, di sana (IKN) tetap dilakukan," ungkap Jokowi.
Jokowi mengatakan jika sudah ada keputusan presiden (keppres) tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN, maka untuk upacara 17 Agustus 2025 akan digelar di IKN.
"Nanti, tahun depan kalau sudah ada keputusan presiden mengenai perpindahan baru nanti di IKN saja. Termasuk, juga urusan yang berkaitan dengan mobilisasi, transportasi, akomodasi, itu tidak mudah," ujar Presiden.
Tak Menghambat Proses
Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) dari Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga, menegaskan bahwa investasi asing tidak menghambat proses pembangunan di IKN. Dia menjelaskan bahwa pembangunan terus berjalan dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kan ada dua, yang APBN dan non-APBN. Yang investasi yang non-APBN (belum jalan) yang APBN berjalan. Berjalan kan? Kita akan mulai yang pekerjaan-pekerjaan. Di luar tadi, di luar kawasan istana,” katanya di gedung PUPR, Jumat 14 Juni 2024.
Danis menjelaskan bahwa hingga saat ini, berbagai bangunan yang dibiayai oleh APBN sudah dalam proses pembangunan.”Tapi yang ada yang di lapangan sudah berjalan di hotel, masjid, kemudian sekolah. itu sudah mulai bekerja,” tambah dia.
Selain itu, Danis menyebut bahwa pihaknya mendukung Kementerian Investasi dan Badan Otorita IKN yang bertugas menarik investor asing. Dalam hal ini, dengan fokus pada penyediaan prasarana.
“Kalau PUPR lebih kepada prasarana. Tapi mendukung investasi. Kalau proses investasi, dan itu lebih dilakukan oleh teman-teman otorita dan didukung oleh kementerian investasi,” tandas dia.
Diketahui, hingga saat ini belum ada realisasi pembangunan investasi asing di Ibu Kota Nusantara (IKN). Semua investasi yang masuk ke IKN masih berupa investasi dalam negeri (Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN).
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menjawab pertanyaan dalam rapat bersama Komisi VI DPR.
Investasi Tak Seksi
“Investasi yang masuk di IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah investasi PMDN semuanya. Belum ada PMA (Penanaman Modal Asing) yang melakukan groundbreaking. Kemarin saya baru pulang dari sana, seminggu lalu. Hotel sudah hampir jadi. Rumah sakit sudah hampir jadi. Beberapa gedung-gedung untuk sarana-persarana mendasar juga sudah hampir jadi. Dan itu adalah investasi semuanya dari dalam negeri, di luar dari APBN,” tutur Bahlil.
Sebelumnya dituliskan Menteri PUPR yang juga Pelaksana tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa salah satu kendala utama bagi investor yang ingin masuk ke IKN adalah masalah Hak Guna Bangunan (HGB) yang diberikan di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL).
Menurut dia, status HGB di atas HPL tidak menarik bagi investor karena tidak dapat diagunkan ke bank. Meskipun regulasi Undang-Undang IKN mengatur bahwa investor dapat menerima HGB di atas HPL selama 160 tahun, Basuki menilai hal ini tetap kurang menarik. (yub/prm)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.