KABARBURSA.COM - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap komitmen menjalankan kebijakan automatic adjustment atau pencadangan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang diblokir sementara untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, menghadapi dinamika global dan volatilitas harga komoditas yang tinggi.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan menjelaskan bahwa langkah ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan fiskal. Oleh karena itu, perlu adanya mitigasi risiko agar APBN tetap sehat. Dalam hal ini dia menyampaikan pemerintah akan menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) serta berbagi beban dengan pemerintah daerah (Pemda) untuk memitigasi risiko keuangan negara.
"Ada pengendalian risiko bisa kita gunakan SAL (Saldo Anggaran Lebih) dan automatic adjustment," kata Febrio dalam dalam Rapat Panitia Kerja Badan Anggaran DPR RI dikutip Sabtu 22 Juni 2024.
Di samping itu, Febrio juga menegaskan bahwa pemerintah akan tetap menjaga disiplin fiskal dengan membatasi defisit maksimal 3 persen rasio utang maksimal 60 persen dan mencapai keseimbangan primer yang mengarah pada surplus.
Rencana ini akan dibahas lebih lanjut dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN setelah Nota Keuangan, dengan fokus pada menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi keberlanjutan fiskal negara.
"Kita ingin menjaga stabilitas ekonomi, melindungi masyarakat dan keberlanjutan fiskal, maka tetap APBN akan selalu kita siagakan sebagai shock absorber. Dan ini sudah kita lakukan dalam beberapa tahun terakhir," ucapnya.
Diketahui,m, kebijakan automatic adjustment telah dilakukan sejak 2021 lalu. Kala itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memblokir anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 58 triliun.
Adapun penerapan keputusan tersebut dalam rangka menyiapkan anggaran mendesak akibat pandemi Covid-19.
Pada tahun berikutnya, pemerintah juga tetap menjalankan kebijakan ini dengan besaran anggaran sebesar Rp 39,71 triliun, dengan pertimbangan untuk menangani dampak krisis pandemi Covid-19.
Kemudian, pada 2023 pemerintah juga memblokir anggaran K/L sebesar Rp 50,23 triliun. Pasalnya, saat itu ada ketidakpastian perekonomian global.
Rencana Ubah APBN
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengomentari soal kemungkinan pemerintahan Presiden Terpilih, Prabowo Subianto, akan mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang sedang disusun oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Sri Mulyani mengomentari hal itu untuk menanggapi pertanyaan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Tamsil Linrung, yang ingin mengetahui kepastian adanya APBN Perubahan (APBN-P) pada 2025.
“Saya khawatir APBN-P hanya akan digunakan untuk melaksanakan janji-janji politik pemerintahan mendatang, seperti program makan siang gratis dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang dananya belum jelas,” kata Tamsil Linrung di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 12 Juni 2024.
“Nah, apakan ini didorong untuk dilakukan APBN Perubahan? Karena Bu Menteri (Sri Mulyani) pasti ingat tahun 2004, APBN-P itu luar biasa perubahan yang kita lakukan,” ucap Tamsil.
Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN-P adalah mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yang memberi kewenangan kepada presiden terpilih untuk melakukan perubahan terhadap APBN yang telah disusun oleh pemerintahan sebelumnya.
“Sebetulnya mekanisme APBN-P diatur dalam UU, jadi apapun yang akan dilakukan tentu itu diskresi dan kewenangan dari pemerintah baru mengenai bagaimananya,” ucap Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga menegaskan bahwa dalam menyusun APBN 2025, pemerintahan Presiden Jokowi tengah berkoordinasi dengan tim Prabowo untuk memahami dan mengakomodasi program-program serta janji-janji politiknya.
“Kami dalam menjalankan tugas hari ini untuk menyusun APBN 2025 terus melakukanbkoordinasi, komunikasi dengan timnya Pak Prabowo l, dan kita mencoba pahami dan desainnya sesuai dengan yang disampaikan, janji-janji maupun berbagai programnya,” ujarnya.
Middle Income Trap
Sri Mulyani menekankan, meskipun ada mekanisme APBN-P, penting tetap menjaga kesehatan dan keberlanjutan APBN untuk pembangunan jangka panjang.
Dia menegaskan, jika APBN tidak dikelola dengan baik dan hanya difokuskan pada program-program tertentu tanpa memperhatikan kesinambungan, hal ini bisa memicu krisis.
“Jangan sampai mengakomodasi begitu banyak persoalan dan APBN-nya dipaksa melakukan yang di luar kemampuannya sehingga APBN jebol,” ucap Sri Mulyani.
Sri Mulyani mencontohkan Argentina, yang pada abad ke-19 merupakan negara kaya dan maju, namun karena pengelolaan APBN yang buruk, negara tersebut kini terjebak dalam middle income trap. (yub/prm)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.