KABARBURSA.COM-Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang namanya tersentuh oleh mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (Purn) Dudung Abdurrachman, ternyata memiliki kekayaan yang mencengangkan.
Berdasarkan laporan yang tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), kekayaan Budi Gunawan mencapai Rp22,657 miliar dan USD24 ribu.
Dokumen ini diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 26 Juli 2013 ketika Budi menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri.
Kekayaan Budi meningkat hingga lima kali lipat dibandingkan dengan laporan sebelumnya saat menjabat sebagai Kapolda Jambi dengan total Rp4,684 miliar, yang dilaporkan pada 19 Agustus 2008.
Dalam LHKPN tersebut, tercatat bahwa jenderal bintang 3 Polri tersebut memiliki harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan senilai Rp21.543.934.000.
Tanah dan bangunan tersebut tersebar di enam lokasi di Jakarta Selatan, 15 lokasi di Kabupaten Subang, 13 lokasi di Kabupaten Bogor, 1 lokasi di Kota Bandung, 1 lokasi di Kabupaten Bekasi, serta 1 lokasi di Kota Serang.
Selain itu, Budi juga memiliki harta bergerak berupa alat transportasi dan mesin lainnya senilai Rp475 juta, termasuk mobil Nissan Juke dan Mitsubishi Pajero.
Mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2011 senilai Rp275.000.000 juga tercatat sebagai harta bergerak yang dimilikinya.
Selanjutnya, ia memiliki usaha bernama "Lila Embroidery" senilai Rp40.000.000 yang merupakan hasil perolehan dari tahun 2007 hingga 2009 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya).
Terdapat pula harta bergerak lain senilai Rp215 juta yang meliputi logam mulia, batu mulia, barang seni dan antik, serta benda bergerak lainnya, ditambah giro dan setara kas lainnya senilai Rp383 juta.
Tantangan dari Mantan KSAD Dudung Sebelumnya, mantan KSAD Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman menanggapi pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Megawati mengeluarkan pernyataan saat berkampanye mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (3/2/2024).
"Demi keadilan, mari kita tegur BIN agar netral di pemilu. Agar pemilihan umum menjadi ajang suara rakyat, bukan alat kepentingan