KABARBURSA.COM - Fenomena perundungan di kalangan kedokteran kembali menjadi sorotan. Ketua Junior Doctors Network IDI, Dr. Tommy Dharmawan, SpBTKV, PhD, menanggapi laporan mengenai kejamnya tradisi ini di lingkungan pendidikan kedokteran.
Belum lama ini, seorang residen dari sebuah perguruan tinggi di luar Pulau Jawa mengungkapkan kesulitan keluar dari budaya perundungan di PPDS. Ia harus mengeluarkan puluhan juta rupiah untuk biaya hiburan, seperti pesta penyambutan residen baru.
Dr. Tommy mengakui adanya budaya perundungan ini, dan menyadari bahwa ini merupakan masalah nyata dalam lingkungan PPDS. "Memang ada budaya seperti ini, kami tidak bisa menutup mata. Namun, hal ini memerlukan pengaturan dan tata kelola yang lebih baik.
Tidak bisa hanya sekedar hit and run. Pemerintah harus mengatur dan menyosialisasikan hal ini kepada pengelola program studi, termasuk dosen dan para residen," ujarnya dalam diskusi webinar IDI, dikutip Kamis 22 Agustus 2024.
Beliau menekankan bahwa meskipun budaya ini tidak baik, sosialisasi yang jelas, sanksi yang tegas, dan tata kelola yang baik adalah langkah-langkah penting untuk merubah budaya ini. "Perubahan budaya tentu memerlukan waktu, tetapi penting untuk memulai dari sekarang," tambahnya.
Banyak korban perundungan enggan melaporkan kejadian tersebut karena takut pendidikan kedokteran mereka terancam. Dr. Tommy mendorong korban untuk berani melapor, karena pelaporan dari korban sangat penting untuk memutus rantai perundungan. "Jika Anda menjadi korban, laporkan saja. Itu akan membantu memutus rantai perundungan ini," tegasnya.
Kematian dokter Aulia Risma Lestari, yang tengah menempuh pendidikan spesialis anestesi di Universitas Diponegoro (Undip), telah memicu polemik mengenai perundungan dan beban kerja. Para pengamat kesehatan mendesak agar kematian ini tidak disamarkan dengan alasan apapun.
Diah Saminarsih dari CISDI menegaskan pentingnya keterbukaan terkait dugaan perundungan dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang mungkin menjadi latar belakang kematian ini, agar masalah serupa tidak terulang di masa depan. “Jangan biarkan kasus ini menjadi gunung es yang tak kunjung terpecahkan,” ujarnya.
Tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkes telah turun ke RS Kariadi dan Undip untuk menyelidiki dugaan bunuh diri dokter Aulia guna memastikan adanya unsur perundungan atau tidak. Kemenkes juga menegaskan akan mengambil tindakan tegas, termasuk mencabut Surat Izin Praktik dan Surat Tanda Registrasi bagi dokter senior yang terbukti melakukan perundungan yang berakibat fatal.
Namun, Undip berpendapat bahwa kematian dokter tersebut tidak berkaitan dengan perundungan, melainkan disebabkan oleh masalah kesehatan, berdasarkan hasil investigasi internal mereka yang belum membeberkan rincian lebih lanjut.
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengakui adanya perundungan selama PPDS, meskipun mengklaim bahwa kasusnya kini berkurang sebesar 80 persen. IDI juga menyebutkan bahwa beban kerja yang panjang, hingga lebih dari 24 jam, merupakan faktor utama penyebab stres bagi dokter residen.
Kronologi Penemuan Jenazah
Kapolsek Gajahmungkur, Kompol Agus Hartono, menjelaskan bahwa jenazah Aulia ditemukan pada Senin (12/08) pukul 23:00 WIB di kamar kosnya di Lempongsari. Teman dekat korban yang tidak dapat menghubunginya, memutuskan untuk memeriksa kondisinya dan menemukan pintu kamar tertutup rapat. Setelah memanggil tukang kunci, ditemukan bahwa Aulia telah meninggal dunia dengan kondisi wajah kebiruan dan posisi miring, mirip seperti seseorang yang sedang tidur.
Di tempat kejadian, polisi menemukan buku harian yang mengungkapkan masa sulit Aulia selama pendidikan dan ketegangan dengan seniornya. Ibunya diketahui sudah mendengar keluhan Aulia terkait beban kuliah dan tekanan dari senior.
Polisi menduga bahwa korban menyuntikkan obat penenang ke tubuhnya sendiri. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, Kompol Andika Dharma Sena, mengungkapkan bahwa pihaknya masih mendalami dugaan perundungan dan akan memanggil rekan kerja korban untuk memberi keterangan. Buku harian yang ditemukan akan diteliti lebih lanjut, namun tidak serta merta dapat diasumsikan terkait perundungan.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga melakukan investigasi dengan harapan menyelesaikannya dalam waktu satu pekan. Kemenkes menghentikan sementara kegiatan PPDS Anastesi Undip di RS Kariadi untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman bagi dokter junior.
Undip, sementara itu, menekankan bahwa kematian Aulia disebabkan oleh masalah kesehatan dan bukan perundungan. Humas Undip, Utami Setyowati, menjelaskan bahwa Aulia sempat mempertimbangkan untuk mengundurkan diri, tetapi terikat pada beasiswa. Mereka juga telah menerapkan kebijakan "zero bullying" di FK Undip sejak 1 Agustus 2023.
Di media sosial, pengakuan dari mahasiswa PPDS Anastesi Undip mencerminkan beban kerja yang sangat berat. Dokter PPDS harus mulai bekerja dari pukul 06:00 WIB dan sering kali baru selesai pukul 03:00 WIB, dengan jumlah pasien yang sangat tinggi. Beban kerja yang berat ini diakui oleh beberapa dokter, seperti Dina, yang menggambarkan kelelahan fisik dan mental yang mereka hadapi.
IDI mengakui bahwa meski perundungan telah berkurang 80 persen, jam kerja yang panjang di rumah sakit vertikal milik Kemenkes menjadi salah satu penyebab utama stres. Beberapa rumah sakit tidak memiliki batasan jam kerja PPDS, yang sering kali melebihi 24 jam.
Diah Saminarsih menegaskan pentingnya keterbukaan dari Undip dan Kemenkes dalam menangani kasus ini. Tanpa transparansi, masalah serupa mungkin akan terulang. “Mengakui adanya masalah adalah langkah awal yang penting. Jangan menutup-nutupi, karena itu hanya akan menyembunyikan puncak gunung es,” ujarnya. (*)