Kredit Tanpa Agunan di Jakarta Bukan Hal Baru, Anies Sempat Inisiasi tapi Tak Efektif

KABARBURSA.COM - Calon Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 1, Ridwan Kamil, berencana membentuk program Kredit Mesra seandainya terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024. program yang disebut kredit tanpa agunan ini sebelumnya pernah diterapkan kala Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.

Di Tanah Pasundan itu, Kredit Mesra merupakan program yang dijalankan tanpa bunga dan agunan yang menggandeng Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama stakeholder industri jasa keuangan.

Sepanjang penerapannya, operasional Kredit Mesra disalurkan di tempat ibadah dengan tujuan meningkatkan keimanan dan mempermudah akses bagi nasabah. Di sisi lain, Kredit Mesra juga dibentuk sebagai solusi bagi masyarakat menghindari jeratan pinjaman online (pinjol).

Menanggapi janji kampanye tersebut, Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, mengatakan kredit tanpa agunan sebelumnya juga sempat dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

Dalam realisasinya, tutur Esther, program kredit tanpa agunan tidak berjalan sesuai dengan yang ditargetkan. Dia mengungkap, adanya hambatan baik pada debitur maupun pihak penyalur pinjaman program tersebut. 

“Kredit tanpa agunan sebenarnya sudah ada di jamannya Anies. Tapi implementasinya tidak efektif karena faktanya kredit pasti ada agunannya baik itu dari debitur atau penjaminnya,” kata Esther saat dihubungi KabarBursa.com, Selasa, 24 September 2024.

Esther menilai program kredit tanpa agunan akan efektif berjalan jika gubernur terpilih kelak dalam Pilkada DKI Jakarta menggandeng pemerintah pusat sebagai penjamin pinjaman. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat bekerja sama dengan Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) maupun Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo).

“Jika kredit tanpa agunan mau berjalan maka harus ada penjamin dari pemerintah. Untuk itu pemerintah harus bekerjasama dengan Jamkrindo dan Askrindo,” katanya.

Sementara saat ini, program kredit tanpa agunan dilakukan hanya dengan jaminan Surat Keputusan (SK) kepegawaian. Adapun beberapa lembaga jasa keuangan yang menerima kredit dengan jaminan SK kepegawaian di antaranya, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

“Selama ini yang sudah berjalan kredit tanpa agunan hanya kredit dengan jaminan SK pegawai,” ujarnya.

Kredit Tanpa Agunan Era Anies Baswedan

Pada masa kepemimpinan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno periode 2017-2022 lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan program tanpa agunan melalui OK Bank Indonesia. Program tersebut diberi nama OK KTA.

Kredit ini melayani pinjaman multiguna tanpa agunan dengan suku bunga kompetitif dan kemudahan syarat pengajuan dengan proses yang lebih cepat. Adapun program tersebut memiliki keunggulan, di antaranya suku bunga kompetitif, plafond hingga Rp300 juta, tenor hingga 5 tahun, tanpa agunan, kemudahan dokumen pengajuan, dan tujuan pinjaman untuk modal kerja, investasi, hingga konsumsi.

Dilansir dari website resmi OK Bank Indonesia, program OK KTA memuat syarat pengajuan berupa e-KTP, NPWP untuk peminjaman di atas Rp50 juta, slip gaji dan surat keterangan kerja, dan mutasi rekening serta dokumen legalitas usaha. 

Adapun suku bunga yang berlaku merupakan persentase persen per tahun. Suku bunga yang diberikan kepada nasabah berlaku sampai jangka waktu pinjaman selesai. Jika nasabah peminjam meninggal dunia, maka sisa pinjaman akan berpindah ke ahli waris dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta 2017-2022, program kewirausahaan OK OCE ditargetkan menjangkau 200.000 wirausaha dengan penciptaan lapangan kerja sebanyak 200.000 selama periode kepemimpinan 2017-2022. Adapun program kewirausahaan itu juga menjadikan 44 kecamatan sebagai penggerak utama wirausaha.

Kredit Mesra Ridwan Kamil

Kalau diserahkan kepada hukum pasar, mereka jadi korban pinjol,” ujara Barat, yang dikenal dengan Kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera Jawa Barat (MESRA). Mengacu pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kredit Mesra adalah program tanpa bunga dan agunan.

Program ini bertujuan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masyarakat Jawa Barat, mengurangi ketimpangan sesuai dengan SDGs Nomor 10, serta memastikan 80 persen warga Jawa Barat dapat mengakses sektor finansial. Selain itu, program ini diharapkan mampu meningkatkan indeks pembangunan inklusif, khususnya pada rasio rekening Dana Pihak Ketiga (DPK).

Pada 2019, Kredit Mesra menargetkan 8.000 jemaah melalui PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB). Namun, realisasi yang tercapai hanya 1.673 jemaah, sekitar 20,9 persen. Sementara itu, melalui PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Syariah, hanya 81 jemaah yang terealisasi dari target 500, atau sekitar 16,2 persen.

Realisasi jumlah kredit yang disalurkan oleh BJB mencapai Rp4,32 miliar dari target Rp24,8 miliar, sedangkan BNI Syariah hanya mencapai Rp80 juta dari target Rp1 miliar. Untuk jumlah rumah ibadah yang terlibat, BJB mencatatkan 98 dari target 200, sedangkan BNI Syariah baru merealisasikan 5 dari target 25 pada tahun 2019.

Ridwan Kamil berjanji akan menghadirkan program serupa jika ia memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2024. Program ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi masyarakat Jakarta agar terhindar dari jeratan pinjaman online.

“Supaya mereka tidak terjebak pinjol, (pinjaman) dikelola oleh pemerintah. Kalau diserahkan kepada hukum pasar, mereka jadi korban pinjol,” ujar pria yang akrab disapa RK ini di Jakarta Timur, Minggu, 22 September 2024.(*)