Logo
>

Lewat Kopdes, BRI Pimpin Inklusi Keuangan Desa

Posisi BRI semakin kuat di mata investor jika dibandingkan dengan bank-bank besar lainnya seperti BCA (BBCA), khususnya dalam konteks pemerataan ekonomi jangka panjang.

Ditulis oleh Dian Finka
Lewat Kopdes, BRI Pimpin Inklusi Keuangan Desa
Menara BRI (Foto: Dok. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk)

Poin Penting :

    KABARBURSA.COM – Ekspansi Koperasi Desa (Kopdes) yang digencarkan Bank Rakyat Indonesia (BBRI) dinilai kian mempertegas posisi BRI sebagai bank dengan prospek pertumbuhan berkelanjutan, terutama di segmen mikro dan perdesaan.

    Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Muditomo, menilai posisi BRI semakin kuat di mata investor jika dibandingkan dengan bank-bank besar lainnya seperti BCA (BBCA), khususnya dalam konteks pemerataan ekonomi jangka panjang.

    “Program Kopdes ini memperjelas peluang pertumbuhan BRI yang berkelanjutan dibanding BBCA, karena BRI memiliki fondasi kuat di segmen mikro dan ultra-rural yang belum banyak tergarap oleh bank besar lain,” ujar Arianto kepada KabarBursa.com, Sabtu, 12 April 2025

    Ia menjelaskan, meskipun BBCA unggul dari sisi efisiensi digital dan penguasaan segmen menengah-atas, namun BRI menawarkan roadmap pertumbuhan yang lebih resilien karena berbasis pada ekonomi kerakyatan.

    “Dengan membangun basis dari bawah, BRI bukan hanya menjaga stabilitas kinerja keuangan, tapi juga ikut memperluas inklusi keuangan. Ini menjadikannya pilihan yang menarik bagi investor yang mengutamakan pemerataan dan keberlanjutan,” jelasnya.

    Arianto juga menambahkan bahwa integrasi Kopdes dengan ekosistem digital BRI seperti BRILink dan BRImo bisa mendorong kontribusi pendapatan non-bunga (fee-based income) dan menjaga margin bunga bersih (NIM) di tengah tren penurunan suku bunga global.

    “Ekosistem digital BRI memperluas jangkauan layanan keuangan, sekaligus membuka potensi monetisasi dari sektor non-kredit seperti pembayaran, remitansi, dan asuransi mikro,” pungkasnya.

    Inpres Kopdes Merah Putih

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya resmi mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 yang mengatur percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dalam beleid tersebut, Kementerian Koperasi menerima tujuh poin tugas penting untuk merealisasikan target pendirian 80.000 Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia.

    Instruksi pertama adalah menyusun model bisnis Kopdes Merah Putih. Hingga saat ini, sudah ada enam model bisnis yang dirancang sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
     
    “Konsep bisnis outlet, Juklak (petunjuk pelaksanaan) Pembentukan Kopdes, dan juknis pengelolaan 6 outlet Kopdes Merah Putih sudah disusun dan siap dibahas dengan Kementerian dan lembaga lain,” ujar Budi.

    Kedua, Kemenkop bertugas untuk menyusun modul yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah desa untuk pembentukan Kopdes Merah Putih. Saat ini sudah diterbitkan tiga modul dan masih akan terbit modul lain untuk melengkapi modul sebelumnya.
     
    Ketiga, Melakukan inventarisasi koperasi di tingkat desa/kelurahan, mengingat saat ini masih terdapat 52.266 desa yang belum memiliki koperasi dan menjadi prioritas dalam program ini. Sementara itu, dalam upaya revitalisasi, tercatat ada 4.641 Koperasi Unit Desa (KUD) yang tidak aktif. 

    “Kemudian ada 31.213 desa/ kelurahan yang sudah ada koperasinya dan siap untuk dilakukan pengembangan,” kata Budi.
     
    Keempat, memberikan fasilitasi pendampingan, edukasi, hingga pelatihan SDM Perkoperasian agar nantinya para pengurus Koperasi lebih kompeten sehingga benar-benar dapat mendorong kemajuan desa melalui koperasi. 

    Kelima, memberikan penguatan manajemen perkoperasian berbasis digital kepada koperasi di desa/ kelurahan.

    Keenam, melakukan sosialisasi secara masif kepada pemerintah desa serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie menyampaikan pihaknya telah menggelar sejumlah audiensi dan sosialisasi perihal pembentukan Kopdes Merah Putih, di antaranya dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKSI), PP Ikatan Notaris Indonesia, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI, Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau PAPDESI, dan berbagai pihak terkait lainnya.
     
    “Instruksi ketujuh yaitu kami diminta untuk melakukan monitoring dan evaluasi pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih Ketika program ini sudah terbentuk nantinya,” kata Budi Arie.

    Budi mengatakan sebagian dari arahan tersebut sudah mulai dijalankan. Ia mengatakan kementeriannya berkomitmen mempembentukan koperasi desa atau kopdes ini sejalan dengan mandat yang diberikan Presiden.

    “Kementerian Koperasi mendapatkan beberapa tugas yang mana sejauh ini masing-masing tugas telah kita lakukan supaya pembentukan Kopdes ini dapat optimal,” katanya.

    Sementara, rencana pemerintah mendirikan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) hingga pertengahan 2025 dinilai sebagai peluang besar bagi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BBRI. 

    Selain menjadi penggerak ekonomi akar rumput, inisiatif ini dipandang sebagai katalis jangka menengah yang potensial bagi kinerja keuangan emiten pelat merah tersebut.

    Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Muditomo menilai, peran aktif BBRI dalam pembiayaan dan digitalisasi Kopdes akan memperluas basis penyaluran kredit mikro dan meningkatkan inklusi keuangan di desa-desa.

    “Rencana pendirian 80.000 Kopdes dapat menjadi katalis kuat bagi kinerja BBRI dalam jangka menengah karena memperluas basis penyaluran kredit mikro, meningkatkan inklusi keuangan di desa, serta memperbesar potensi akuisisi nasabah baru,” kata Arianto kepada Kabarbursa.com di Jakarta, Jumat, 11 April 2025.

    Dengan posisi BBRI yang sudah lama kuat di sektor ultra-rural, Arianto menyebut ekspansi ini akan memperkuat pangsa pasar dan memperdalam penetrasi layanan perbankan nasional. “Hal ini sekaligus menegaskan peran BRI sebagai penggerak ekonomi akar rumput,” katanya.

    Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi sebelumnya mengatakan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan berperan dalam memberikan pelatihan serta pendampingan keuangan bagi koperasi-koperasi desa yang akan dibentuk.

    Sementara mengenai risiko gagal bayar yang mungkin terjadi, Budi yakin dengan adanya pendampingan yang intens, masalah tersebut bisa dihindari. 

    “Penting untuk ada pendampingan agar koperasi ini bisa berjalan dengan baik, tanpa risiko gagal bayar,” kata Budi dalam Rapat Koordinasi Terbatas Kopdes Merah Putih di Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis, 10 April 2025.(*)

    Disclaimer:
    Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.

    Dapatkan Sinyal Pasar Saat Ini

    Ikuti kami di WhatsApp Channel dan dapatkan informasi terbaru langsung di ponsel Anda.

    Gabung Sekarang

    Jurnalis

    Dian Finka

    Bergabung di Kabar Bursa sejak 2024, sering menulis pemberitaan mengenai isu-isu ekonomi.