Mendadak Airlangga Mundur dari Ketum Golkar

KABARBURSA.COM - Pada hari Minggu 11 Agustus 2024, Airlangga Hartarto resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi Ketua Umum Partai Golkar. Dalam sebuah video resmi, Hartarto menyampaikan perpisahannya dari jabatan tersebut.

"Setelah pertimbangan matang dan demi menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan datang, dengan mengucapkan Bismillahirohmanirohim dan atas petunjuk Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar," ungkapnya dalam video yang diterima dari Wakil Ketua Umum Golkar, Erwin Aksa, pada Minggu 11 Agustus 2024.

Airlangga menjelaskan bahwa pengunduran dirinya berlaku sejak Sabtu malam 10 Agustus 2024. Ia juga menegaskan bahwa DPP Partai Golkar akan menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan AD/ART. "Seluruh proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar," tegasnya.

Hartarto menegaskan pentingnya menjaga demokrasi dan partai politik sebagai pilar utamanya. Partai Golkar, yang telah berdiri selama 60 tahun, telah membuktikan komitmennya dalam hal ini.

Dalam Pemilu 2024, Partai Golkar berhasil meraih 102 kursi DPR serta ribuan kursi parlemen di berbagai tingkat dari Sabang hingga Merauke. Selain itu, Golkar turut memberikan kontribusi besar dalam kemenangan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029.

Untuk langkah selanjutnya dalam memajukan Indonesia, Hartarto mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam, baik secara pribadi maupun bersama keluarga. "Saya yakin prestasi yang telah dicapai akan terus berlanjut dengan lebih baik lagi. Terima kasih kepada Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, serta Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, serta para petinggi dan senior Partai Golkar," tambahnya.

"Terima kasih juga kepada Bapak Jusuf Kalla, Abu Rizal Bakrie, Luhut Binsar Pandjaitan, Akbar Tanjung, Agung Laksono, dan M. Hatta atas kerjasama, dukungan, dan bimbingannya," katanya.

Menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo dihadapkan pada sebuah dilema: apakah ia akan melanjutkan karier politiknya atau memilih untuk mundur menjadi warga biasa.

Sejumlah pakar memperkirakan bahwa Jokowi mungkin masih membutuhkan sebuah kendaraan politik baru untuk melindungi kepentingan yang belum selesai dan menjaga masa depan politik anak-anaknya setelah periode kepresidenannya berakhir pada Oktober 2024.

Pengamat politik berpendapat bahwa Partai Golkar menjadi kandidat kuat sebagai kendaraan politik baru Jokowi, mengingat hubungan yang semakin memburuk antara Jokowi dan PDI-P belakangan ini.

Namun, meraih posisi strategis dalam Golkar bukanlah tugas yang mudah, mengingat partai ini memiliki banyak faksi dan aturan internal yang ketat.

Presiden Jokowi sebelumnya pernah menyatakan rencananya untuk kembali ke Kota Solo, Jawa Tengah, sebagai rakyat biasa setelah masa jabatannya berakhir. "Ya jadi rakyat biasa, hehehe... kembali, kembali ke mana? Ke Solo," ujarnya dalam sebuah pernyataan di akhir Januari lalu.

Namun, pengamat politik merasa skeptis terhadap pernyataan tersebut. Devi Darmawan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menilai bahwa Jokowi tetap memerlukan kendaraan politik baru agar perjalanan politiknya tetap berarti, terutama dalam mengamankan proyek ambisius Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

IKN Nusantara, yang merupakan warisan terbesar Jokowi, diharapkan dapat meratakan pembangunan dan ekonomi di Indonesia. Presiden Jokowi ditargetkan untuk mulai berkantor di IKN pada Juli 2024.

Selain itu, Ahmad Atang dari Universitas Muhammadiyah Kupang menilai bahwa Jokowi mungkin juga memerlukan sebuah partai politik untuk melindungi karier politik anaknya, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjadi calon wakil presiden setelah keluar dari PDI-P. Gibran's masa depan politik dianggap tidak pasti tanpa dukungan partai yang kuat.

Mengapa Golkar? Atang berpendapat bahwa dengan hubungan Jokowi dan PDI-P yang kian memburuk, Golkar menjadi pilihan yang logis.

Nicky Fahrizal dari CSIS setuju, mencatat bahwa hubungan Jokowi dengan Golkar saat ini cukup harmonis dan kebijakan-kebijakan Jokowi yang pro-pembangunan lebih selaras dengan ideologi Golkar.

Namun, Devi Darmawan memperingatkan bahwa menduduki posisi strategis dalam Golkar tidaklah mudah bagi orang luar seperti Jokowi. Partai ini memiliki banyak faksi dan aturan internal yang mengatur proses pemilihan Ketua Umum.

Menurut Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Golkar, calon Ketua Umum harus memiliki pengalaman sebagai pengurus Golkar atau organisasi yang didirikan Golkar selama minimal satu periode, serta didukung oleh setidaknya 30 persen pemilik suara.

Di internal Golkar, beberapa nama muncul sebagai calon pengganti Airlangga Hartarto, termasuk Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Nama Gibran Rakabuming Raka juga disebut-sebut sebagai calon potensial untuk Ketua Umum.

Ketua DPP Golkar, Dave Laksono, menegaskan bahwa Golkar selalu terbuka bagi siapapun yang ingin bergabung dan bekerja untuk kemajuan partai.

Namun, Ketua Dewan Pembina DPP Golkar, Aburizal Bakrie, mengatakan bahwa meskipun Jokowi atau Gibran bisa bergabung sebagai kader Golkar, tidak ada jaminan bahwa mereka akan langsung menjadi Ketua Umum.

Perubahan dalam AD/ART mungkin memungkinkan Jokowi atau Gibran menjadi Ketua Umum, namun harus mendapatkan persetujuan dari pengurus Golkar di seluruh provinsi.

Proses ini memerlukan musyawarah luar biasa, dan meskipun mungkin ada jalan bagi Jokowi untuk masuk, hal ini tetap memerlukan dukungan yang kuat dari seluruh pengurus partai.

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pilpres Pro Jokowi (Projo), Panel Barus, menyatakan bahwa keputusan Jokowi untuk bergabung dengan partai mana pun akan didiskusikan dengan Projo, karena hal tersebut akan mempengaruhi kelompok relawan.

Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, juga menyatakan bahwa keputusan untuk bergabung dengan Golkar sepenuhnya berada di tangan Jokowi.

Pengamat politik Ahmad Atang berharap Jokowi memilih untuk mengakhiri masa kepresidenannya tanpa terlibat lebih jauh dalam politik praktis, meniru langkah Barack Obama yang memilih menjadi pengamat setelah masa jabatannya berakhir.

Diharapkan Jokowi dapat memberikan kontribusi positif dalam tata kelola pemerintahan tanpa terlibat dalam praktik politik yang masih menggolkan kepentingan tertentu. (*)