KABARBURSA.COM - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Ketua Komite BP Tapera, Basuki Hadimuljono mengaku tidak menyangka dengan reaksi publik atas rencana pelaksanaan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
"Dengan kemarahan ini (terhadap program Tapera) saya pikir saya menyesal betul, gak ngelegewa (menyangka)," kata Basuki saat ditemui di Kompleks DPR RI, Kamis 6 Juni 2024.
Dia mengatakan dirinya menyesal dan tidak akan tergesa-gesa mengimplementasikan program Tapera apabila memang dinilai belum siap. "Kalo memang ini belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa?," tambah dia.
Dia pun mengatakan agar program tapera bisa terealisasikan sesuai dengan undang-undang (UU) yakni pada tahun 2027, kini pihaknya bersama dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tengah fokus untuk memupuk kredibilitas dan kepercayaan masyarakat kepada program tapera.
"Sebetulnya itu dari 2016 UU nya. Kemudian, kami dgn bu menkeu agar dipupuk dulu kredibilitasnya, ini masalah trust, sehingga kita undur ini sampai 2027," jelasnya.
Kendati demikian, apabila implementasi Tapera ini tidak gemting untuk dilakukan, Basuki secara tersirat mengatakan bakal menunda penerapan program tersebut. Dia mengatakan telah Sri Mulyani untuk dapat menunda implementasi Tapera.
"Apalagi kalau misalnya DPR ketua MPR itu diundur, menurut saya, saya sudah kontak dengan Bu Menteri, kita akan ikut," tegasnya.
Di samping itu, Basuki juga menepis kabar bahwa pemerintah seakan pasif dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat. Pasalnya, pemerintah telah menyediakan subsidi selisih bunga lewat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dinilai telah cukup optimal. Basuki menjelaskan, sejak FLPP diguyurkan pada 2010 total APBN yang telah dikucurkan mencapai Rp105 triliun.
"Jadi apa yang sudah kami lakukan dengan FLPP subsidi bunga itu sudah Rp105 triliun," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPR Komisi V Fraksi PDI Perjuangan, Irene Yusiana Roba mengeritik habis Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengenai program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Irene mengatakan sangat menyayangkan Basuki belum secara tegas memberikan penjelasan secara gamblang mengenai program Tapera ke publik.
"Ada nggak sih pak saya lihat wawancara Pak Basuki di mana-mana kalau ditanya Tapera ini jawabannya kok tidak firm (tegas) gitu, pak ini Tapera gimana ini pak?," tegas Irene dalam Rapat Kerja Komisi V bersama Kementerian PUPR, Kamis 6 Juni 2024.
Lebih lanjut, Irene juga tampak menyinggung kebijakan Tapera yang bakal turut diwajibkan bagi para pekerja swasta.
Di samping itu, Irene juga membelejeti skema pengelolaan dana Tapera yang bakal dialokasikan untuk subsidi bunga KPR para peserta Tapera. Menurutnya, hal itu keliru karena subsidi selayaknya diberikan oleh pemerintah.
"Subsidi itu kewajibannya negara bukan sesama warga negara memberi subsidi, kalo sesama warga negara namanya gotong royong. Dan alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab dari tantangan yang masyarakat hadapi," pungkasnya.
Potongan Gaji Tapera
Sebelumnya, Komisioner Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Heru Pudyo menyatakan, potongan gaji untuk iuran tapera belum tentu akan dimulai pada tahun 2027.
Padahal dalam aturannya, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dalam pasal 68 menyebutkan bahwa pemberi kerja untuk pekerja mendaftarkan pekerjanya kepada BP Tapera paling lambat 7 tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini. Artinya, seharusnya pada 2027 iuran ini diberlakukan kepada semua pekerja.
Namun Heru mengungkapkan pihaknya saat ini masih fokus dalam pembenahan tata kelola sebagai lembaga baru yang beroperasi sejak 2019, guna membangun kepercayaan masyarakat kepada BP Tapera sebagai pengelola dana tabungan perumahan.
“Memang selambat-lambatnya tujuh tahun, tapi ini tidak saklek begitu masih banyak pekerjaan rumah dari komite, yang masih terus harus kami upayakan utamanya untuk peningkatan kualitas tata kelola organisasi, maupun pengelolaan dana dan model bisnis yang firm dan berikan keadilan seluruh peserta. Itu yang sedang kami kembangkan,” kata Heru dalam konferensi pers di BP Tapera, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Juni 2024.
Heru pun juga mengatakan masih menunggu pemerintah menyatakan BP Tapera siap untuk mengelola dana tabungan perumahan. Jadi, kalau belum dinyatakan siap, meskipun sudah 2027, dia mengatakan belum tentu iuran Tapera akan berlaku.
“Timeline 2027 tidak saklek seperti itu, tergantung kesiapan BP Tapera kalau kami dinyatakan komite sudah siap collectionbaru pasti akan proses,” kata Heru.
Lanjutnya, dia menjelaskan jika pihaknya sudah dinyatakan siap, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan melakukan sosialisasi iuran yang mau ditarik. Termasuk nantinya sistem potongan yang berlaku, apakah dari gaji atau bentuk lainnya.
“Nanti kan sosialisasi juga. Apa yang jadi dasar pungutan, apakah gaji pokok dari pekerja, penerima upah, atau dari take home pay, atau dari apa, itu kan masih diskusi yang panjang,” terangnya.
Bisa Molor 2027
Senada, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan target iuran 2027 bisa saja melenceng. Artinya iuran Tapera tak serta merta akan berlaku 2027.
Pemerintah masih akan melihat kesiapan BP Tapera juga untuk mengelola dana. Sementara itu sejak dibentuk saja, BP Tapera sudah harus dihadapkan pandemi COVID-19 yang membuat pekerjaan dilakukan tidak maksimal.
“Kalau PP 25 dan PP 20 itu kan 7 tahun setelah BP Tapera operasi. Kan kemaren juga ada COVID-19. Ini kan dinamika ditangkap dipelajari mana yang paling baik,” kata Herry.
Karena itu, dia tidak bisa memastikan kapan iuran BP Tapera itu akan mulai dipungut. Yang jelas kata dia pihaknya akan bertindak setelah Kementerian Keuangan mengeluarkan aturan teknis untuk pungutan terhadap ASN dan TNI/Polri. Sementara untuk pekerja swasta, iuran akan dipungut setelah Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan aturan teknis.
“Jadi, bisa aja (iuran mulai dipungut lebih dari 2027), kan namanya hidup bisa berubah,” tandasnya. (yub/prm)