KABARBURSA.COM - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengungkapkan bahwa telah dicapai kesepakatan mengenai program perlindungan sosial (perlinsos) dengan DPR senilai Rp496 triliun dan hal itu merupakan pelaksanaan program yang menjadi tugas-tugas Presiden.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Muhadjir saat memberikan kesaksian dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 yang diselenggarakan hari ini, Jumat 5 April 2024. Dia menjelaskan bahwa program tersebut bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, meningkatkan pendapatan keluarga miskin, dan mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan.
"Program perlindungan kemiskinan telah mendapat persetujuan DPR RI dengan alokasi anggaran perlindungan tahun 2024 sebesar Rp496,8 triliun yang tersebar di berbagai program dan pelaksanaannya oleh kementerian lembaga sesuai tugas masing-masing," ungkap Muhadjir.
Alokasi anggaran tersebut dibagi dalam tiga program, yaitu subsidi, bantuan sosial dan jaminan sosial. Subsidi diberikan untuk subsidi energi seperti BBM hingga listrik, juga pupuk. Bantuan sosial dialokasikan pada program keluarga harapan, sembako, hingga Kartu Indonesia Pintar. Sementara jaminan sosial dialokasikan pada bantuan iuran bagi peserta BPJS Kesehatan dengan penerima bantuan iuran sekitar 98 juta jiwa.
"Program perlindungan sosial dalam kaitannya dengan masalah kemiskinan & kemiskinan ekstrem dimaksudkan mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan, sekaligus mencapai target penurunan angka kemiskinan 7,5 persen, serta penghapusan kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2024," lanjut Muhadjir.
Menurutnya anggaran tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan penugasan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah direncanakan sejak awal.
“Pelaksanaan program di atas sudah direncanakan sejak awal mencegah angka kemiskinan dan menurunkan dan menghapus kemiskinan ekstrem,” ujar Muhadjir dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, Jumat 5 April 2024.
Muhadjir menggarisbawahi peran Kemenko PMK memang rentan dikaitkan dengan kontestasi politik pada 2024 kemarin.
Namun, dirinya kembali menegaskan pelaksanaan program perlinsos sudah direncanakan sejak awal mencegah terjadinya angka kemiskinan dan sekaligus untuk menurunkan kemiskinan.
Adapun, pemerintah menargetkan pengurangan tinfkat kemiskinan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 ditetapkan 6,5 persen hingga 7,5 persen.
Selain itu, terdapat target penurunan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada 2024.
Seperti diketahui, empat menteri yang dipanggil hakim MK dalam persidangan ini di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Seperti agenda hari-hari sebelumnya, sidang hari ini akan dimulai pada pukul 08.00 WIB. Keempat menteri Jokowi dipanggil MK dalam sidang PHPU yang diajukan paslon Anies-Muhaimin dan juga Ganjar-Mahfud.