KABARBURSA.COM - Salah satu organisasi keagamaan Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah, menyatakan kesiapannya untuk menerima izin pengelolaan tambang dari pemerintah guna mendanai amal usaha miliknya. Pengamat Kebijakan Publik Muhammadiyah Ihsan Tanjung, menegaskan bahwa meskipun belum ada tawaran resmi, Muhammadiyah siap mempertimbangkan izin tersebut demi kemaslahatan umat.
"Jadi artinya, kalau memang ada dana masuk bukan dari minta-minta sumbangan, tapi adalah hasil produktif dan mungkin akan digunakan untuk kemaslahatan muhammadiyah," kata Ihsan.
Dia pun merinci, dana yang diperoleh dari izin tambang tersebut akan dialokasikan membiayai operasional amal usaha seperti sekolah, rumah sakit, dan universitas. "Kita punya 173 perguruan tingga 1.900 sekolah, rumah sakit punya 300-an, itu semua butuh biaya," ujar dia.
Selain sekolah dan rumah sakit, Muhammadiyah juga memiliki unit usaha lain yang bisa mendapatkan manfaat dari dana tambang, seperti bank syariah dan ekonomi kecil di daerah-daerah. "Muhammadiyah punya sekitar 300 bank BPRS di daerah-daerah. Saya pikir, dalam bisnis daerah itu punya potensi tinggal dikembangkan," jelas Ihsan.
lebih lanjut dia mengatakan, semua aset yang dimiliki oleh muhammadiyah merupakan milik organisasi, bukan milik perseorangan atau pribadi. Berbeda dengan lembaga lain di mana aset dimiliki oleh pendiri, sedangkan di Muhammadiyah yang mana semua amal usahanya mengatasnamakan organisasi. Jadi apapun yang masuk ke Muhammadiyah pasti akan digunakan untuk organisasi.
"Kalo ada dana segar masuk, fresh money, akan digunakan untuk kemaslahatan umat ya, amal usaha, sekolah, rumah sakit semua untuk itu ya," lanjutnya.
Dikutip dari laman resmi Muhammadiyah yang dirilis pada ulang tahun Muhammadiyah yang ke-111 atau per tanggal 18 November 2023, organisasi persyarikatan ini tercatat telah tersebar di 35 provinsi di Indonesia dan bahkan memiliki cabang di 30 negara.
Amal usaha (AUM) yang dimiliki Muhammadiyah antara lain 172 perguruan tinggi (terdiri dari 83 universitas, 53 sekolah tinggi, 36 bentuk lainnya), 122 (plus 20 RS dalam proses pembangunan), 231 klinik, 5345 sekolah/madrasah, 440 pesantren, 1.012 Aumsos (panti asuhan, dll), 20.465 aset wakaf, dan sedikitnya lahan seluas 214.742.677 m2.
termasuk aset yang dimiliki oleh gerakan perempuan muhammadiyah, yakni 'Aisyiyah dengan memiliki 20.000 lebih TK/PAUD, dan tiga universitas.
Bila ditaksir, seluruh aset Muhammadiyah kini bisa mencapai dikisaran Rp400 triliun. Itu belum lagi ditambah kekayaan kas yang dimiliki amal usaha yang tersimpan di bank yang jumlahnya bisa melebihi Rp1000 triliun.
PBNU Jadi yang Pertama
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah menjadi organisasi pertama yang mengajukan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) kepada pemerintah Indonesia. Permintaan ini dilakukan setelah PBNU mendapatkan kebijakan dukungan dari Presiden Joko Widodo untuk terlibat dalam pengelolaan tambang.
Yuliot Tanjung, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, mengonfirmasi bahwa permohonan IUPK yang diajukan PBNU berlokasi di Kalimantan Timur, dan saat ini sedang dalam proses evaluasi oleh BKPM.
Dia juga menegaskan bahwa belum ada permohonan serupa dari badan usaha organisasi masyarakat keagamaan lainnya selain PBNU. Hal ini menunjukkan bahwa PBNU menjadi pelopor dalam memanfaatkan peluang yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024, yang mengubah regulasi terkait kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.
Menyikapi perubahan regulasi ini, Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/Kepala BKPM, secara terbuka berkomitmen untuk memberikan konsesi tambang batu bara yang signifikan kepada PBNU. Janji ini disampaikannya dalam acara Kuliah Umum di Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama, Jakarta, di mana Bahlil menegaskan bahwa proses penerbitan IUPK untuk PBNU akan segera diselesaikan.
Bahlil juga menunjukkan kebanggaannya terhadap Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi yang memiliki sejarah panjang dalam membangun Indonesia, termasuk dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai keagamaan. Beliau menekankan bahwa komitmennya untuk memberikan kesempatan kepada PBNU untuk mengelola sumber daya alam, seperti tambang batu bara, merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi organisasi tersebut dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, juga menunjukkan kebanggaannya terhadap Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi yang memiliki sejarah panjang dalam membangun Indonesia, termasuk dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai keagamaan. Beliau menekankan bahwa komitmennya untuk memberikan kesempatan kepada PBNU untuk mengelola sumber daya alam, seperti tambang batu bara, merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi organisasi tersebut dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.
Dengan demikian, langkah PBNU dalam mengajukan permohonan izin tambang ini tidak hanya sebagai upaya memanfaatkan peluang ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari kontribusi organisasi keagamaan dalam pengembangan sektor sumber daya alam yang berkelanjutan.
Proses ini juga menunjukkan adanya kesiapan dan komitmen PBNU dalam mematuhi semua regulasi lingkungan dan sosial yang relevan dalam pengelolaan tambang di Indonesia.(yub/*)