KABARBURSA.COM - Salah satu organisasi masyarakat (ormas) keagamaan Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah, hingga kini belum menerima tawaran resmi dari pemerintah terkait izin pengelolaan tambang atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Padahal pemerintah mengaku sudah menyiapkan jatah tambang untuk organisasi islam tersebut.
Pengamat Kebijakan Publik Muhammadiyah Ihsan Tanjung mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada penawaran resmi yang diajukan kepada Muhammadiyah. Isu ini masih sebatas berkembang di media sosial.
"Pemerintah belum menawarkan secara resmi kepada Muhammadiyah. Ini hanya isu di media sosial, tetapi yang menjawab adalah NU. Mungkin karena ada pertemuan khusus antara NU dengan pemerintah, tetapi dengan Muhammadiyah belum ada pertemuan khusus terkait pembahasan tambang ini," jelas Ihsan di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu 26 Juni 2024.
Ihsan juga tidak menutup kemungkinan Muhammadiyah akan menerima tawaran tersebut jika memang diajukan. Namun, dia menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak akan meminta izin tersebut secara aktif. Pihaknya hanya akan mempertimbangkan jika mendapat tawaran.
"Jika diberikan, kita tidak boleh menolak, tetapi jika harus meminta, mungkin Muhammadiyah tidak mau. Muhammadiyah sudah cukup besar, jadi kesannya seolah-olah tidak mampu jika harus meminta. Jika diberikan, mungkin akan dipertimbangkan," tegas Ihsan.
Menurut Ihsan, Muhammadiyah sedang mengkaji dan mempertimbangkan isu ini, dan jika memang diperlukan, Muhammadiyah akan menerima tawaran tersebut. "Secara khusus belum ada pernyataan langsung, tetapi dari berbagai forum, kita sedang mengkaji dan mempertimbangkan. Jika Muhammadiyah membutuhkan, kita akan menerima," tambahnya.
Sementara itu, isu bahwa Muhammadiyah akan menolak tawaran izin usaha tambang tersebut sempat ramai diperbincangkan. Ihsan kembali menegaskan bahwa sejak isu tersebut muncul, Muhammadiyah belum mengeluarkan satu pun pernyataan resmi. Penolakan yang muncul hanyalah pendapat personal kader, bukan sikap organisasi.
"Tidak ada penolakan dari Muhammadiyah. Kami belum pernah menyatakan sikap apapun. Jadi jika ada pernyataan menolak, itu dari personal orangnya, bukan pernyataan resmi dari ketua umum. Setiap orang boleh menyatakan pendapat, tetapi yang resmi itu dari Prof. Haedar," pungkasnya.
Diketahui, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan bahwa pemberian WIUPK merupakan wewenang pemerintah.
"Kemungkinan ormas keagamaan mengelola tambang tidak otomatis karena harus memenuhi persyaratan," ujar Mu'ti.
Mu'ti juga menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada pembicaraan pemerintah dengan Muhammadiyah terkait dengan kemungkinan pengelolaan tambang.
"Kalau ada penawaran resmi pemerintah kepada Muhammadiyah akan dibahas dengan seksama," jelas Mu'ti.
Mu'ti menekankan bahwa Muhammadiyah tidak akan tergesa-gesa dan mengukur kemampuan diri. Tujuannya agar pengelolaan tambang tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan juga negara.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi kemasyarakat (ormas) keagamaan yang bakal mendapatkan IUPK dari pemerintah.
"Ada jatahnya (Muhammadiyah)," kata dia.
Namun, Arifin tidak menyebutkan lokasi pertambangan yang akan diberikan untuk ormas keagamaan Muhammadiyah. Saat ini, pihaknya mengaku masih menunggu minat dari ormas keagamaan untuk mengelola pertambangan selain NU.
"Kita lagi tunggu ini (ormas keagamaan lain)," tegasnya.
Tolak Tawaran Pemerintah
Mantan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin memintan ormas yang pernah dipimpinnya menolak tawaran pemerintah terkait pemberian konsesi Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara untuk ormas Keagamaan.
“Pemberian itu lebih banyak mudharat dari pada maslahatnya,” kata Din Syamsuddin, beberapa waktu lalu.
Pria yang kini menjabat sebagai Ketua Pimpinan Ranting (PR) Muhammadiyah Pondok Labu mengatakan pemberian konsesi tambang batu bara tersebut ini sarat akan masalah.
Menurutnya, pemberian konsesi tambang batu bara kepada NU dan Muhammadiyah tetap tidak seimbang dengan jasa dan peran kedua ormas Islam tersebut, dan tetap tidak seimbang dengan pemberian konsesi kepada perusahan-perusahaan yg dimiliki oleh segelintir kelompok yang menguasai aset nasional hingga 60 persen.
“Itu tetap tidak dapat menanggulangi ketidakadilan ekonomi antara kelompok segelintiran yang menguasai aset nasional di atas 60 persen dan umat Islam yang terpuruk dalam bidang ekonomi,” ujar dia.
Din Syamsuddin mencontohkan salah satu kelompoknya adalah Sinarmas. Walaupun yang dimiliki perusahaan tersebut tidak semuanya bergerak di batu bara, tapi perusahaan itu menguasai lahan sekitar lima hektar. Begitupun juga dengan mineral dan batu bara di Indonesia dikuasai oleh segelintir perusahaan saja.
“Sumber daya alam Indonesia sungguh dijarah secara serakah oleh segelintir orang yang patut diduga berkolusi dengan pejabat,” ucap Din Syamduddin. (yub/prm)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.