KABARBURSA.COM– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama seluruh pemangku kepentingan pasar modal menyiapkan serangkaian program strategis pada 2026 yang difokuskan untuk meningkatkan integritas dan pendalaman pasar. Reformasi ini diarahkan untuk memperkuat kualitas emiten, struktur kepemilikan saham, serta kepercayaan investor.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengatakan peningkatan kualitas perusahaan tercatat menjadi salah satu agenda utama OJK pada tahun ini.
“Kami melakukan penyempurnaan kebijakan secara menyeluruh, mulai dari entry requirement, peningkatan free float termasuk continuous free float, transparansi ultimate beneficial owner, hingga exit policy yang jelas bagi perusahaan tercatat,” kata Mahendra.
Menurutnya, transparansi kepemilikan manfaat akhir atau ultimate beneficial owner sangat penting untuk meminimalisasi transaksi efek yang tidak wajar serta meningkatkan likuiditas riil di pasar. Langkah ini juga ditujukan untuk menjawab keraguan investor global terhadap struktur pasar saham Indonesia.
Mahendra menyinggung perhatian lembaga internasional seperti MSCI yang bahkan sempat mengusulkan metode perhitungan free float khusus untuk Indonesia. OJK menilai isu tersebut harus dijawab melalui reformasi struktural, bukan sekadar penyesuaian teknis.
Selain itu, OJK juga mendorong peningkatan basis investor institusi domestik, termasuk reksa dana, asuransi, dan dana pensiun. Setelah melalui proses penguatan tata kelola dan manajemen risiko, sektor-sektor ini dinilai mulai siap kembali meningkatkan eksposur investasinya di pasar modal.
OJK dan BEI ingin mendorong emiten membuka porsi saham publik yang lebih besar secara bertahap dengan menaikkan free float minimum agar pasar saham Indonesia menjadi lebih dalam, lebih likuid, dan lebih sehat, sekaligus mengurangi saham-saham yang mudah digerakkan karena jumlah saham beredarnya kecil.
Namun kebijakan ini tidak akan dilakukan secara mendadak karena harus mempertimbangkan kemampuan pasar menyerap saham tambahan, minat emiten untuk tetap listing di Indonesia, stabilitas harga, serta efektivitasnya bagi perlindungan investor, sehingga implementasinya dirancang melalui masa transisi, kajian menyeluruh, benchmarking dengan bursa lain, dan penyesuaian aturan bursa, dengan target hasil awal dan penerapan bertahap mulai terlihat pada 2026.
Sebelumnya, Deputi Komisioner Pengawas Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK, Eddy Manindo Harahap, mengatakan peningkatan free float merupakan arah kebijakan yang jelas, namun pelaksanaannya tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Menurutnya, banyak aspek yang harus diperhitungkan agar kebijakan tersebut berjalan seimbang dan tidak menimbulkan risiko baru di pasar.
“Kebijakan free float adalah instrumen untuk menunjang pendalaman pasar keuangan, sehingga memang harus kami dukung. Tapi pelaksanaannya perlu tahapan dan mempertimbangkan likuiditas, perlindungan investor, minat pasar, market cap, hingga kemampuan pasar menyerap saham,” ujar Eddy dalam konferensi pers penutupan perdagangan 2025 di Gedung BEI, Jakarta, Selasa, 30 Desember 2025.
Eddy menegaskan, peningkatan free float juga harus disesuaikan dengan kondisi korporasi domestik dan masa transisi yang tepat. OJK menilai keseimbangan antara dorongan pendalaman pasar dan daya serap pasar menjadi kunci agar kebijakan ini efektif.
“Arahnya sudah jelas, free float akan kita tingkatkan. Harapannya, awal 2026 sudah mulai terlihat hasilnya dan aturan bursa bisa diterbitkan,” katanya.
Sejalan dengan itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Iman Rachman, mengungkapkan BEI saat ini tengah menyelesaikan kajian terkait penyesuaian free float. Ia menyebut kajian tersebut hampir final, namun masih membutuhkan evaluasi mendalam agar kebijakan yang diterapkan benar-benar tepat sasaran.
“Kajian free float sebenarnya sudah hampir selesai. Tapi yang paling penting adalah efektivitasnya. Kita juga perlu benchmarking yang pas, karena kalau tidak, ada risiko perusahaan justru memilih listing di bursa lain,” ujar Iman Selasa, 30 Desember 2025.
Iman menekankan, kebijakan free float tidak semata-mata berbicara soal persentase, melainkan kemampuan pasar dalam menyerap saham, khususnya saat IPO. Ia mencontohkan, banyak bursa global yang menerapkan kebijakan serupa melalui proses panjang selama puluhan tahun, sehingga Indonesia juga perlu bergerak secara bertahap dan terukur.
Setelah kajian rampung, BEI akan memasuki tahap rule making dengan meminta masukan dari pelaku pasar, mulai dari perusahaan tercatat, perusahaan sekuritas, hingga investor institusi. Tahap berikutnya adalah pengajuan persetujuan kepada OJK sebelum aturan tersebut resmi diberlakukan. “Targetnya sejalan dengan OJK, sesegera mungkin di 2026. Kami juga menyiapkan penyesuaian aturan, ” kata Iman.
Baik OJK maupun BEI menegaskan tujuan utama kebijakan ini adalah memastikan pasar modal Indonesia semakin dalam dan likuid, tanpa mengorbankan minat emiten untuk melantai di bursa maupun kemampuan investor menyerap saham yang ditawarkan.(*)