KABARBURSA.COM - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan bahwa kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) telah memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan industri alat kesehatan nasional. Kebijakan ini mewajibkan lembaga pemerintah mengalokasikan 40 persen dari anggarannya untuk membeli produk dalam negeri.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Ilmate) Kemenperin, Putu Juli Ardika menekankan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan untuk produk alat kesehatan lokal berdampak positif secara berkelanjutan (multiplier effect) terhadap pertumbuhan PDB nasional.
"Ini menjadi alasan utama mengapa kita harus terus mendorong penggunaan produk alat kesehatan buatan dalam negeri. Langkah ini tidak hanya memperkuat sektor industri, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian secara lebih luas," ujar Putu. Seperti keterangannya di Jakarta, Rabu 21 Agustus 2024.
Ia menambahkan, dengan pemberdayaan P3DN, pasar domestik diharapkan dapat menjadi fondasi dasar (base load) yang mendorong pengembangan ekosistem dan kemandirian industri alat kesehatan nasional. Produk impor hanya akan menjadi opsi terakhir jika kebutuhan alat kesehatan tidak bisa dipenuhi oleh produsen lokal.
"Jika produk tersebut merupakan barang wajib, maka yang boleh dibeli adalah produk dalam negeri dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 25 persen," jelas Putu.
Sebagai Ketua Harian Tim Nasional P3DN, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita terus mengimbau kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta BUMN untuk memaksimalkan anggaran pembelian produk dalam negeri secara efisien dan berkualitas.
Pada acara Business Matching yang digelar Maret 2024 lalu di Bali, Kemenperin mempertemukan pelaku industri dalam negeri dengan pemilik anggaran yang menjadi pengguna produk lokal. Komitmen pembelian produk dalam negeri untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah tercatat mencapai Rp1.428,25 triliun, angka yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai sekitar Rp1.157,47 triliun.
Pengguna Produk Dalam Negeri
Kementerian Perindustrian kembali menggelar kegiatan Business Matching untuk mempertemukan pelaku industri selaku produsen dengan pengguna produk dalam negeri khususnya yang menggunakan anggaran pemerintah melalui pengadaan barang dan jasa.
Business Matching 2024 merupakan kelanjutan dari agenda serupa yang sudah dilaksanakan sukses sebelumnya pada tahun 2022 dan 2023.
“Bapak Presiden Jokowi selalu mengingatkan kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, maupun BUMN/BUMD untuk terus meningkatkan penggunaan produk dalam negeri melalui pengadaan barang dan jasanya. Oleh karena itu, di tahun ini kami kembali mengadakan business matching sebagai ajang matchmaking terbesar pada pengadaan barang jasa pemerintah,” kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko S.A. Cahyanto pada acara media briefing Business Matching ‘Belanja Produk Dalam Negeri’ di Denpasar, Bali, Senin 4 Maret 2024.
Sekjen Kemenperin mengemukakan, keberhasilan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) telah memberikan dampak yang luas terhadap penguatan struktur manufaktur dan pertumbuhan ekonomi nasional. Efek positif ini tercermin dari bertambahnya pabrik-pabrik baru dan terserapnya banyak tenaga kerja dalam negeri.
“Salah satu peserta pameran di business matching ini adalah pemasok kabel dalam negeri bagi proyek kereta api cepat Jakarta . Bandung dengan nilai proyeknya mencapai Rp100 miliar dan bisa membantu pengembangan perusahaan. Ada pula start up dalam negeri bersertifikat TKDN yang saat ini sedang dalam proses pengembangan teknologi bersama Kementerian PUPR untuk mendukung transformasi digital di Kawasan IKN. Ini menunjukkan bahwa produk dalam negeri kini sudah cukup berkualitas tinggi hingga memenuhi standar internasional dan penggunaan produknya akan membantu pengembangan industri,” ungkapnya.
Di antara 156 booth produk dalam negeri yang dipamerkan, terdapat satu area khusus untuk memamerkan produk-produk bersertifikat TKDN yang mendukung pembangunan Ibu Kota Negara. “Ini adalah bentuk dukungan kami terhadap pembangunan Ibu Kota Negara. Setelah ini, tidak ada alasan lagi bahwa produk dalam negeri tidak sanggup memenuhi kebutuhan nasional,” ujar Eko.
Pada Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2024, Kemenperin menggandeng Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Kegiatan ini juga didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Selain untuk meningkatkan pembelian dan penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa, kegiatan business matching juga dapat memacu pelaku industri dalam negeri termasuk UMKM, IKM, dan Artisan mendapatkan akses pasar yang lebih luas. “Pemerintah terus mengoptimalkan pembelian produk dalam negeri, terutama yang berasal dari IKM dan UMKM sebagai langkah tindak lanjut aksi afirmasi pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri. Hal ini guna mendukung Bangga Buatan Indonesia dan bentuk dukungan pemerintah kepada industri dalam negeri,” tandasnya.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.