KABARBURSA.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang akan sediakan sumber listrik di area persawahan untuk dimanfaatkan petani guna memenuhi kebutuhan petani akan listrik yang terjangkau saat mengoperasikan pompa air saat mengairi sawah.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dintanpan) Kabupaten Rembang, Agus Iwan mengatakan curah hujan pada masa tanam (MT) 2 di Rembang cukup rendah. Karena itu, petani terpaksa mengandalkan air tanah yang dipompa menggunakan mesin diesel.
Katanya, selama ini, petani menggunakan listrik dari rumah warga yang jaraknya cukup jauh, sehingga menimbulkan risiko jika tidak menggunakan kabel standar. Untuk mengatasi masalah ini, pihaknya berkomunikasi dengan PLN untuk menyediakan sumber listrik langsung di area persawahan. Hasilnya, usulan tersebut sangat mungkin diakomodasi oleh PLN.
“Tadi diterangkan (pihak PLN) memang memungkinkan ada program itu (sumber listrik di area persawahan) untuk didaftarkan dan disampaikan ke PLN (pusat). Kira-kira berapa yang membutuhkan pemasangan, nanti akan difasilitasi pemasangannya,” ujarnya seperti dikutip, Sabtu 8 Juni 2024.
Sumber listrik tersebut, lanjutnya, nantinya akan diletakkan di jalan terdekat dari area persawahan, sehingga petani hanya perlu menggunakan sedikit kabel untuk menghidupkan pompa air. Ini membuat penggunaan listrik lebih aman dan efisien, dibandingkan bahan bakar minyak atau gas.
Ia menambahkan, inisiatif ini ditujukan untuk kawasan persawahan yang memiliki sumber air tanah, seperti di Desa Waru dan Kasreman (Kecamatan Rembang), serta Desa Kuangsan (Kecamatan Kaliori).
“Kawasan persawahan tersentral itu yang akan kita bantu komunikasikan dengan PLN. Tadi sudah diidentifikasi kebutuhannya, nanti segera dibuatkan surat resmi permohonan ke PLN dari desa. Kemudian PLN menjanjikan akan segera survei dan mengusulkan ke PLN pusat,” pungkasnya.
Meringankan Beban Masyarakat
Selaras, Pemerintah sendiri pun terus berupaya memberikan subsidi listrik untuk meringankan beban masyarakat. Berdasarkan dokumen RAPBN Tahun Anggaran 2024 dari Kementerian ESDM yang diterima KabarBursa, alokasi subsidi listrik sepanjang 2024 sebesar Rp 73,24 triliun. Jumlah ini naik dibandingkan realisasi subsidi tahun 2023 yang mencapai Rp 69,85 triliun.
Kenaikan ini untuk memastikan akses listrik yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rumah tangga kurang mampu. Dari total anggaran subsidi tahun 2024, lebih dari 70 persen dialokasikan untuk rumah tangga dengan daya listrik R1/450 VA dan R1/900 VA.Dari total anggaran Rp 73,24 triliun, subsidi terbesar diberikan kepada kelompok rumah tangga dengan daya listrik R1/450 VA, mencapai Rp 36,88 triliun atau sekitar 50,36 persen dari total anggaran. Sementara itu, untuk rumah tangga dengan daya listrik R1/900 VA, alokasi subsidi mencapai Rp 14,27 triliun atau 19,48 persen.
Selain itu, sektor sosial seperti rumah sakit, masjid, dan panti asuhan menerima subsidi sebesar Rp 9,33 triliun, yang mencakup 12,74 persen dari total subsidi. Subsidi juga dialokasikan untuk sektor bisnis kecil dan industri kecil dengan masing-masing alokasi sebesar Rp 7,38 triliun (10,08 persen) dan Rp 4,70 triliun (6,41 persen).
Kebijakan subsidi listrik ini telah berlangsung sejak tahun 2017, dengan fokus utama pada rumah tangga yang menggunakan daya listrik R-1/450 VA dan R-1/900 VA. Subsidi ini diharapkan dapat membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga kurang mampu, sekaligus memastikan keberlanjutan akses listrik yang terjangkau.
Secara keseluruhan, alokasi subsidi listrik pada tahun 2024 menunjukkan perhatian besar pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Dengan mempertahankan porsi subsidi yang besar untuk rumah tangga, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Nilainya Melorot
Nilai Tukar Petani Jawa Tengah (Jateng) pada Mei 2024 turun 0,16 persen atau sebesar 110,79. Nilai tersebut turun dibanding NTP bulan sebelumnya yang mencapai 110,97.
Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, Penurunan NTP disebabkan adanya penurunan Indeks Harga yang Diterima petani (It) sebesar 0,47 persen lebih lambat dibanding penurunan Indeks Harga yang Dibayar petani (Ib) sebesar 0,30 persen.
Sementara, Subsektor yang mengalami penurunan NTP adalah subsektor perikanan sebesar 1,63 persen dan subsektor tanaman pangan sebesar 1,24 persen. Sedangkan, subsektor yang mengalami kenaikan NTP adalah subsektor hortikultura sebesar 2,16 persen; subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 1,12 persen; dan subsektor peternakan sebesar 0,76 persen. (byu/prm)