KABARBURSA.COM - Menteri Pertanian (Kementan) Amran Sulaiman mengaku pihaknya sedang menunggu persetujuan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terkait rencana mengembalikan jumlah alokasi pupuk bersubsidi.
Untuk diketahui, pemerintah mengurangi subsidi pupuk menjadi 4,7 ton dari sebelumnya 9,55 juta ton, atau berkurang 50 persen.
“Penambahan alokasi telah mendapatkan persetujuan dari semua pihak. Namun, Surat Keputusan (SK) untuk melakukan itu belum dikeluarkan oleh Menkeu Sri Mulyani,” kata Amran Sulaiman dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Maret 2024.
Menurutnya, mengembalikan alokasi pupuk subsidi yang sempat berkurang 50 persen ini merupakan salah satu Solusi cepat untuk meningkatkan produksi beras di tahun 2024. Dia menyebut, berkurangnya alokasi pupuk bersubsidi membuat produksi beras menjadi tidak optimal.
Kondisi diperparah, sebanyak 20 persen petani tidak bisa menggunakan kartu tani. Hal ini menyebabkan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang beranggotanya 30 juta petani tidak boleh menerima pupuk.
“Kami telah mengidentifikasi beberapa penyebab tidak optimalnya produksi padi yaitu volume pupuk bersubsidi berkurang 4,7 ton atau 50 persen dari alokasi tahun sebelumnya,” tuturnya.
Di kesempatan yang sama, Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk segera mengeluarkan SK untuk mengembalikan alokasi pupuk subsidi menjadi 9.55 juta ton. Meski begitu, dia meminta penyaluran pupuk mendapat pengawasan ketat agar tidak terjadi tindak pidana maupun penyelewengan lainnya.
“Komisi IV DPR menyetujui dan meminta Kemenkeu melalui Kementan untuk mengembalikan alokasi pupuk subsidi menjadi 9,55 juta ton dengan catatan pengawasan dalam penyaluran dan pendistribusiannya harus ditingkatkan, sehingga tidak terjadi penyelewengan,” ucap Sudin. (*/adi)