KABARBURSA.COM - Pengadilan Tinggi Hong Kong memutuskan langkah drastis dengan memerintahkan likuidasi raksasa properti China, Evergrande, pada Senin, 29 Januari 2024. Hakim Pengadilan Tinggi Linda Chan menandatangani perintah penutupan ini karena kurangnya kemajuan dalam proposal restrukturisasi yang memadai, serta kondisi kebangkrutan yang membebani perusahaan.
Keputusan ini memberikan perlindungan lebih baik bagi kepentingan kreditor, dengan harapan bahwa likuidator independen, yakni Edward Middleton dan Tiffany Wong dari Alvarez Marsal, dapat mengamankan aset dan melakukan restrukturisasi perusahaan sebagaimana diperlukan. Pengadilan menilai bahwa pendekatan ini akan memberikan keamanan yang lebih baik untuk para pihak yang berkepentingan.
Sebelumnya, kreditor Top Shine Global telah mengajukan petisi penutupan pada tahun 2022, setelah Evergrande resmi gagal membayar pada bulan Desember 2021. Direktur eksekutif Evergrande, Shawn Siu, menyatakan penyesalannya terhadap keputusan ini, tetapi berkomitmen untuk melanjutkan operasi perusahaan di China.
Siu menekankan bahwa meskipun cabang Evergrande di Hong Kong independen dari anak perusahaan domestiknya, perusahaan akan tetap berusaha menjaga stabilitas bisnis dan operasi domestiknya. Meskipun demikian, keputusan ini menunjukkan bahwa krisis properti yang melanda China masih jauh dari penyelesaian, menciptakan tantangan ekonomi yang terus menerus.
Evergrande, yang pernah menjadi pilar ekonomi China dengan sektor konstruksi dan propertinya menyumbang sekitar seperempat dari Produk Domestik Bruto (PDB), kini menjadi sorotan karena risiko keuangan yang dianggap tidak dapat diterima oleh Presiden Xi Jinping. Keterlibatan Evergrande dan perusahaan properti lainnya dalam utang dianggap sebagai risiko serius bagi sistem keuangan dan stabilitas ekonomi China.
Sejak tahun 2020, otoritas China secara bertahap membatasi akses pengembang properti ke kredit, yang diikuti oleh gelombang gagal bayar pada akhir Juni. Dengan utang mencapai sekitar USD 328 miliar, likuidasi Evergrande diantisipasi secara luas, dan kini perhatian tertuju pada apakah proses ini akan mendapatkan pengakuan dari pengadilan daratan serta bagaimana pengelolaan likuidasi dapat dilakukan tanpa menimbulkan dampak besar pada ekonomi secara keseluruhan.