KABARBURSA.COM - Real Estate Indonesia (REI) menekankan pentingnya pemerintah mendirikan sebuah kementerian khusus yang fokus menangani isu-isu properti dan pembangunan kota, yakni Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan.
Kementerian baru ini diharapkan dapat merumuskan kebijakan-kebijakan, regulasi, serta proses perizinan yang memberikan kepastian hukum bagi industri properti, dan memacu investasi serta menyatukan berbagai aspek dalam pembangunan.
Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Bambang Ekajaya dengan backlog perumahan Indonesia yang mencapai 13 juta dan terus bertambah setiap tahunnya, pembentukan kementerian ini menjadi sangat penting.
"Pembangunan infrastruktur yang sangat masif telah menjadi fokus Kementerian PUPR, yang kami hargai. Namun, persoalan perumahan rakyat masih menjadi PR besar yang perlu penanganan serius," ungkap Bambang dikutip Senin 13 Mei 2024.
Bambang juga mengingatkan janji politik Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membangun 3 juta rumah baru setiap tahunnya, yang memerlukan upaya ekstra untuk terwujud. "Penyelesaian masalah perumahan tidak dapat hanya dilakukan di tingkat direktorat jenderal, mengingat kompleksitasnya. Selama ini, persoalan perumahan hanya ditangani secara intensif pada level tersebut," jelasnya.
REI bersama Apindo dan asosiasi lainnya mendorong pembentukan kementerian atau lembaga khusus yang dapat mengintegrasikan pembangunan perumahan dan properti dengan pembangunan perkotaan.
Bambang menegaskan pentingnya integrasi dalam pembangunan properti dan kota. "Tidak semua pengembang membangun kawasan kota mandiri. Ini menimbulkan masalah transportasi, kemacetan, dan kebutuhan akan fasilitas pendukung. Kata kuncinya adalah integrasi," tegasnya.
Ketua Kebijakan Publik Apindo, Sutrisno Iwantono, menyatakan bahwa pembentukan kementerian ini dapat memacu pembangunan kota-kota di Indonesia serta memudahkan akses masyarakat terhadap properti. "Diperlukan pengaturan khusus melalui kementerian yang menangani masalah properti dan perkotaan. Kita melihat ada ketimpangan antara kota-kota di Indonesia. Kota-kota tertinggal juga harus dikejar supaya mengalami kemajuan," paparnya.
Menurutnya, kemudahan akses masyarakat terhadap properti akan mendorong penjualan yang lebih baik, karena dapat memicu minat pembelian dari masyarakat.
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.