KABARBURSA.COM - PT Pertamina (Persero) berpotensi menyesuaikan dan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti Pertamax setelah kebijakan pemerintah berakhir pada Juni 2024.
Fahmy Radhi, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), menilai, Pertamina memiliki kewenangan menyesuaikan harga BBM nonsubsidi sesuai harga keekonomian. Nantinya, perusahaan minyak dan gas bumi (migas) pelat merah itu bakal menghitung dan mempertimbangkan sejumlah faktor.
"Seperti harga minyak dunia, tingkat inflasi hingga nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Saat ini kurs rupiah yang melemah terhadap dolar AS, menjadi satu-satunya yang membebani harga BBM nonsubsidi," kata Fahmy, dikutip Kamis, 27 Juni 2024.
Fahmy memprediksi harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax bakal mengalami kenaikan Rp500-Rp1.000 per liter dari harga terkini. Hasilnya, pemerintah bakal diuntungkan bila memutuskan untuk tidak melanjutkan kebijakan penahanan harga BBM nonsubsidi usai Juni 2024.
"Keuntungan tersebut di antaranya adalah pengurangan beban anggaran untuk membayar dana kompensasi ke Pertamina yang telah menahan harga di bawah nilai keekonomian," ungkapnya.
Dengan menyerahkan penentuan harga kepada Pertamina, pemerintah tidak perlu mengompensasi selisih harga yang muncul ketika harga BBM nonsubsidi ditetapkan di bawah harga keekonomian. “Menaikkan harga BBM nonsubsidi juga untuk mencegah potensi krisis ekonomi di Indonesia,” tambah Fahmy.
Dengan demikian, pemerintah bisa lebih fokus mengalokasikan anggaran untuk subsidi BBM dan mengalokasikan dana kompensasi untuk Pertalite. Apalagi, beban untuk subsidi energi tengah mengalami peningkatan di tengah pelemahan rupiah.
Sementara untuk harga BBM subsidi, Fahmy berpendapat bahwa pemerintah justru perlu menahannya hingga Desember 2024. Alasannya, kenaikan harga BBM subsidi akan memicu inflasi yang berdampak pada naiknya harga kebutuhan pokok dan menurunkan daya beli masyarakat.
“Di tengah pelemahan rupiah yang berlanjut, melambungnya inflasi akan memperburuk perekonomian Indonesia dan bahkan bisa menyulut krisis ekonomi,” kata Fahmy.
Sementara itu Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal menilai pemerintah cenderung menyesuaikan kembali harga BBM nonsubsidi setelah ditahan selama paruh pertama tahun ini.
Faisal mensinyalir pelemahan rupiah yang dibarengi dengan tren penguatan harga minyak mentah dunia belakangan menjadi pertimbangan pemerintah untuk melepas harga bahan bakar komersial itu mengikuti harga pasar saat ini. “Menurut saya pada dasarnya pemerintah cenderung mencoba untuk menyesuaikan harga BBM,” kata Faisal.
Berdasarkan data, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Agustus 2024 menguat 0,09 persen atau 0,07 poin ke level USD81,70 per barel. Kemudian, kontrak minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus 2024 juga menguat 0,03 persen atau 0,03 poin ke level USD86,04 per barel pada pukul 07.45 WIB.
Minyak berjangka WTI diperdagangkan mendekati USD82 per barel setelah naik 1,1 persen. Minyak mentah Brent juga ditutup sekitar USD86 per barel. “Ada pelemahan nilai tukar rupiah ini membuat impor menjadi lebih mahal, lalu harga minyak mentah dunia juga sudah mulai bergerak naik,” tutur Faisal.
Apa Kata Pemerintah?
Potensi kenaikan harga BBM nonsubsidi pada Juli mendatang, PT Pertamina Patra Niaga belum membuat keputusan. "Masih kami review," kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif juga mengaku belum ada rapat lintas kementerian untuk membahas harga BBM untuk Juli 2024, baik BBM subsidi maupun nonsubsidi.
"Kalau belum ada rapat, belum ada (pembahasan) apa-apa,” ujar Arifin. Ia juga mengatakan belum ada arahan dari Presiden Jokowi ihwal nasib harga Pertalite maupun Pertamax series.
Tak hanya harga BBM, Arifin juga mengatakan pemerintah belum melakukan pembahasan terkait kelanjutan harga listrik. “BBM, listrik, sama aja. Belum (rapat), belum," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah bakal melakukan pembahasan lebih lanjut terkait dengan nasib subsidi energi oleh pemerintah.
Airlangga mengatakan bahwa perihal harga BBM, khususnya BBM nonsubsidi yang akan diberlakukan pada Juli 2024 ini hingga saat ini belum dilakukan pembahasan secara khusus. Hal ini dia sampaikan usai mengikuti Rapat Kabinet Paripurna bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran Kabinet Indonesia Maju (KIM) di Istana Negara, Senin, 24 Juni 2024.
"Nanti akan ada pembahasan tersendiri. Namun, kan jumlahnya sudah jelas [kuota BBM]. Untuk subsidi tidak ada perubahan," kata Airlangga kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin, 24 Juni 2024. (*)