KABARBURSA.COM - Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut telah mengantongi bakal nama Menteri Keuangan (Menkeu). Hal itu diungkap oleh Ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan.
Terkait kabar tersebut, mantan anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo, berkeyakinan bahwa Prabowo akan memilih yang terbaik.
“Siapapun sebaiknya tidak usah menyebar pernyataan yang spekulatif dan kontraproduktif tentang calon anggota kabinet, termasuk calon Menteri Keuangan. Pak Prabowo tentu akan memilih yang terbaik dan paling cocok untuk setiap portofolio. Tentu ada masukan dari Mas Gibran dan partai-partai politik pengusungnya,” kata Dradjad, Rabu, 17 Juli 2024.
Dradjad menekankan bahwa ia tidak akan memberikan keterangan spekulatif. Apalagi, kondisi rupiah saat ini sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis.
“Jadi siapapun, mohon jangan sok tahu atau GR (gede rasa) lah. Maafkan jika saya agak keras, karena berbagai spekulasi akhir-akhir ini sudah berdampak negatif terhadap APBN 2024 dan utang BI,” ujarnya.
Ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan, mengaku sudah berdiskusi dengan calon Menteri Keuangan yang ditunjuk. Heriyanto mengatakan bahwa Menteri Keuangan Prabowo-Gibran meminta saran kepadanya terkait kebijakan yang market friendly.
“Kebetulan minggu lalu ada lagi berita dari Financial Times tentang wawancara dengan Hashim Djojohadikusumo seputar rencana utang ke depan. Pagi-pagi saya di-texting oleh Menteri Keuangan yang akan datang, minta tanggapan yang market friendly,” kata Heriyanto.
Pernyataan Heriyanto itu menjadi perhatian banyak pihak mengingat pentingnya posisi Menteri Keuangan dalam menjaga stabilitas ekonomi negara.
Prabowo Subianto, sebagai presiden terpilih, diharapkan akan memilih sosok yang kompeten dan mampu menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks. Nama-nama yang beredar sebagai calon Menteri Keuangan pun menjadi sorotan media dan publik, yang menantikan pengumuman resmi dari Presiden terpilih.
Saran Agar Pemerintah Prabowo tak Berutang
Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki sejumlah program ambisius yang membutuhkan anggaran besar, seperti makan siang gratis dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menanggapi kebutuhan anggaran ini, Ekonom Senior INDEF, Faisal Basri, menyatakan bahwa masih ada sumber pendapatan lain yang dapat mempertebal kas negara tanpa harus menambah utang.
Faisal menjelaskan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan negara adalah dengan menerapkan windfall tax untuk industri ekstraksi.
Windfall tax merupakan pajak tambahan yang dikenakan pemerintah kepada perusahaan ketika mereka memperoleh keuntungan besar dari hal yang tidak terduga. Menurutnya, penerapan pajak ini dapat menambah pundi-pundi uang negara lebih efektif dibandingkan dengan menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen.
“Misalnya, pendapatan perusahaan batu bara bisa mencapai Rp1.000 triliun ketika terjadi kenaikan harga komoditas. Apabila dikenakan pajak 25 persen, sebanyak Rp250 triliun akan masuk ke penerimaan negara,” kata Faisal dalam sebuah diskusi, Rabu, 17 Juli 2024.
Dia mencontohkan bahwa pada tahun 2022, penerimaan dari ekspor HS27 (mineral), terutama dari keluarga besar batu bara, mencapai Rp 1.000 triliun. Jika dikenakan windfall tax sebesar 25 persen, negara akan menerima tambahan pendapatan sebesar Rp 250 triliun.
Selain itu, Faisal juga menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola BUMN. Menurutnya, dari banyaknya perusahaan pelat merah, hanya sedikit yang menyumbangkan dividen kepada negara. Hal ini kontras dengan suntikan penyertaan modal negara (PMN) yang terus diberikan dalam jumlah besar.
Perbaikan tata kelola BUMN ini diperlukan agar perusahaan-perusahaan tersebut dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pendapatan negara.
“Dividen dan pemberian PMN harus berjalan beriringan. Saat ini, kontribusi BUMN terhadap negara masih sangat kecil,” jelasnya.
Faisal juga menyoroti adanya subsidi pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran, seperti subsidi BBM dan pupuk. Ia menyarankan agar pemerintah memperbaiki tata kelola subsidi agar lebih tepat sasaran, sehingga dana yang dikeluarkan lebih efisien dan efektif.
“Subsidi BBM dan pupuk seringkali tidak tepat sasaran. Pemerintah perlu memperbaiki tata kelola subsidi agar lebih tepat sasaran,” katanya.
Selain itu, pendapatan negara juga dapat ditingkatkan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Salah satu caranya adalah dengan memberantas penyelundupan atau praktik ilegal. Faisal mencontohkan dugaan penyelundupan 5,6 juta ton biji nikel yang diekspor ilegal dari Indonesia ke China. Jika penyelundupan ini dapat dicegah, penerimaan negara akan meningkat secara signifikan.
“Penanganan penyelundupan dan praktik ilegal lainnya sangat penting karena sumber penerimaan negara yang hilang akibat aktivitas tersebut sangat besar. Misalnya, terkait penyelundupan 5,6 juta ton biji nikel yang diekspor ilegal, yang tidak membayar royalti. Illegal mining dan praktik ilegal lainnya merupakan sumber penerimaan negara yang hilang,” terangnya.
Dengan langkah-langkah tersebut, Faisal Basri optimis bahwa pendapatan negara dapat ditingkatkan tanpa harus menambah beban utang. Ia berharap pemerintah baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. (*)