KABARBURSA.COM - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengumumkan pembukaan lelang proyek Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Satelit Badan Intelijen Negara (BIN) di Ibu Kota Nusantara (IKN). Proyek ini memiliki nilai paket mencapai Rp 706.487.000.000 dan dana untuk pembangunan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024.
Informasi mengenai lelang ini dapat ditemukan di laman resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) PU, pada Rabu, 12 Juni 2024. Proyek ini akan dijalankan di bawah pengawasan Kementerian PUPR dengan jenis kontrak lelang yang bersifat lumpsum atau dibayarkan sekaligus di muka. Lokasi pekerjaan berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, yang merupakan bagian dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan.
Pembangunan Kantor Satelit BIN ini akan dilakukan di atas tanah seluas 1,042 hektare (Ha). Bangunan yang akan dibangun meliputi Office Tower, bangunan auditorium, podium penghubung, serta bangunan biro umum. Selain itu, proyek ini juga mencakup pembangunan dua buah security post dengan luas masing-masing 100 m2, area parkir semi basement, area parkir outdoor (Parkir EV, Parkir Ambulance), Gardu PLN, dan berbagai area penunjang lainnya.
Sumber dana untuk proyek Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Satelit BIN di Ibu Kota Negara akan dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kalimantan Timur, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR Tahun Anggaran 202-2025.
Proyek ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat infrastruktur dan fasilitas pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan di Penajam Paser Utara, yang merupakan bagian dari Ibu Kota Nusantara. Dengan adanya pembangunan ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas lembaga intelijen negara serta mendukung berbagai kegiatan strategis yang dilakukan oleh pemerintah.
Pada April lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memulai proses lelang proyek Pembangunan Gedung dan Kawasan Perkantoran Kementerian Pertahanan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Proyek ini memiliki nilai paket mencapai Rp1,7 triliun dan dana pembangunannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024.
Informasi terkait lelang ini diumumkan melalui laman resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) PU, Rabu 17 April 2024. Proyek ini akan dilaksanakan di bawah pengawasan Kementerian PUPR, dengan Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Kalimantan Timur bertindak sebagai pengelola. Jenis kontrak lelang ini bersifat lumpsum atau dibayarkan sekaligus di muka.
Proyek ini meliputi pembangunan Bangunan Gedung Utama Kemhan RI, Gedung A, Gedung C, Gedung Pusat Data Internal (Pusdatin), Bangunan Penunjang, Gedung Bangunan Utilitas, hingga Pekerjaan Penataan Kawasan Tahap 1. Lokasi pembangunan Perkantoran Kementerian Pertahanan ini terletak di Kawasan IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dengan total luas lahan mencapai 4,36 hektare.
Adapun akumulasi luas bangunan pada proyek tahap I ini mencapai 53.893 m2. Kawasan tersebut berbatasan langsung dengan Hutan Kota di bagian Utara dan Timur, Taman Distrik di Selatan, dan Mako Paspampres di bagian Barat.
Proses pengumuman prakualifikasi telah dilakukan mulai 16 hingga 23 April 2024. Sedangkan pengumuman pemenang tender direncanakan akan dilaksanakan pada 14 Juni 2024 mendatang. Hingga saat ini, tercatat bahwa sebanyak 31 peserta telah mengikuti lelang tersebut, menunjukkan minat yang cukup tinggi dari para pihak terkait untuk terlibat dalam proyek ini.
30 Paket Proyek IKN Dilelang
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengumumkan rencana pemerintah untuk melelang lebih dari 30 paket proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan total nilai mencapai Rp23,7 triliun pada 2023. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Basuki kepada awak media di gedung DPR RI, 17 Januari 2023.
"Semua nilainya ada Rp23,7 triliun, itu untuk 30 (lebih) paket, belum termasuk KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha)," ungkap Basuki.
Paket proyek ini ditujukan untuk pembangunan infrastruktur dasar dan akan dikerjakan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian PUPR. Namun, Basuki menegaskan bahwa proyek-proyek ini hanya sebagian kecil dari rencana pembangunan IKN.
"Proyek ini hanya dasar yang dikerjakan oleh APBN melalui PUPR," tambahnya.
Lebih lanjut, Kementerian PUPR telah memulai kegiatan konstruksi pembangunan infrastruktur di kawasan IKN dengan target tahun 2022-2024. Basuki mengungkapkan bahwa ada sekitar 40 kegiatan konstruksi dengan biaya mencapai Rp25,98 triliun, termasuk dari anggaran reguler Kementerian PUPR tahun 2022.
"Hingga minggu ketiga Desember telah terkontrak 24 kegiatan sebesar Rp15,8 triliun dan pada akhir Desember terkontrak 16 kegiatan sebesar Rp8,89 triliun," jelasnya.
Meskipun demikian, beberapa kegiatan lainnya mengalami kegagalan dalam proses lelang sehingga perlu dilakukan pelelangan ulang pada 2023 ini. Basuki menyatakan bahwa beberapa kendala dan dokumen yang tidak lengkap menjadi alasan utama dari kegagalan tersebut.
"Adapun alasan gagalnya, akibat dari beberapa kendala yang tak bisa disebutkan alasannya, serta terdapat dokumen yang tidak lengkap," tegas Basuki.
Rencana melelang lebih dari 30 paket proyek pembangunan IKN ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan IKN, yang diharapkan dapat menjadi pusat administrasi negara yang efisien dan modern.(*)