KABARBURSA.COM - Angela Jiang merasa jauh lebih bahagia sejak ia meninggalkan apartemen bertingkat tinggi. Dulu, ia tinggal di lantai 68 sebuah menara kondominium di pusat kota Toronto. Namun, lima tahun lalu, ia pindah ke bangunan fourplex di kawasan yang lebih rendah. Fourplex adalah satu bangunan, biasanya terpisah, dibagi menjadi empat apartemen terpisah.
"Saya menyukai bagaimana lingkungan ini lebih terasa sebagai pemukiman, tidak perlu lift, dan balkon besar yang menangkap banyak cahaya," kata Angela yang bekerja di perbankan investasi.
Pendukung fourplexes, termasuk pemerintah Kanada, berharap konsep ini akan menyebar ke seluruh negeri. Mereka melihatnya sebagai "jalan tengah yang hilang" antara gedung apartemen besar dan rumah tinggal tunggal.
Fourplex menjadi sorotan tahun ini di Kanada setelah Perdana Menteri Justin Trudeau mengumumkan dana baru sebesar $CAN 6 miliar untuk membantu provinsi mengatasi krisis perumahan nasional. Menteri Perumahan Federal Sean Fraser mensyaratkan izin fourplex untuk pemerintah kota yang ingin mengakses dana ini.
Beberapa provinsi seperti British Columbia (BC) menyambut baik kebijakan ini. BC telah mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan izin fourplex di kota dengan populasi lebih dari 5.000 jiwa. Namun, Ontario dan Alberta menentangnya, khawatir bahwa rumah keluarga tunggal di pinggiran kota akan kehilangan karakter mereka.
Arsitek Toronto Tom Knezic mengatakan, "Empat kompleks seperti yang baru di Toronto ini, tidak harus memiliki desain yang membosankan." Meskipun Toronto kini mengizinkan pembangunan fourplex, sejarah perumahannya menunjukkan bahwa pembangunan baru dilarang dari 1929 hingga 2023. Sebagian besar kawasan pemukiman di Toronto dikhususkan untuk hunian keluarga tunggal.
Di Montreal, fourplex dan gedung apartemen kecil lainnya lebih umum. "Toronto memiliki peraturan khusus untuk mempertahankan lingkungan tinggal satu keluarga," jelas Alex Bozikovic, penulis House Divided: How the Missing Middle Will Solve Toronto's Affordability Crisis.
Bozikovic menambahkan, "Ada klasisisme yang berperan, karena pada tahun 1910-an ada kebijakan yang memisahkan lokasi pembangunan rumah dan apartemen, karena persepsi bahwa apartemen membawa orang-orang yang 'salah' ke lingkungan tersebut."
Pemerintah federal kini mendorong perubahan ini, dengan Menteri Fraser menggunakan dana dan pengaruhnya untuk mendorong pemerintah kota. "Pertanyaannya bagi Kanada adalah, 'apakah ini jawabannya?', atau 'apakah ini hanya langkah pertama menuju reformasi yang lebih besar?'"
Namun, hanya karena pemerintah mendorong pembangunan fourplex tambahan bukan berarti pengembang akan berusaha membangunnya. "Jika Anda seorang pengembang besar, ada insentif kuat untuk melakukan proyek yang lebih besar di lahan yang Anda miliki," kata Brandon Donnelly, direktur pelaksana di Slate Asset Management.
Pembiayaan fourplex juga menjadi tantangan karena bank belum terbiasa dengan pembiayaan jenis ini. "Bank perlu mengembangkan produk pembiayaan baru untuk bentuk pembangunan ini," tulis Frances Bula, kolumnis surat kabar Kanada.
Tom Knezic mengatakan bahwa fourplex akan berguna dalam menciptakan rumah yang lebih terjangkau. Ia menambahkan, arsitek bisa berkreasi dengan tata letak dan desain, membuat unit-unit berbeda ukuran, sesuai kebutuhan.
Meskipun fourplex menarik bagi sebagian orang, namun boomingnya belum terjadi. Bulan lalu, baik di Toronto maupun Vancouver, hanya sekitar 100 permohonan pembangunan yang diterima pihak berwenang.
Polemik Perumahan di Indonesia
Jangankan bicara design atau tata kota, kebijakan perumahan Indonesia masih mendapat tekanan publik terkait dengan beban dan mekanisme kredit perumahan yang penuh kekhawatiran.
Pengamat perumahan mengkritik kebijakan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebagai langkah yang tidak realistis untuk menyediakan hunian terjangkau tanpa adanya intervensi pemerintah terhadap penguasaan tanah, harga tanah, dan pengembangan kawasan baru.
Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2024 mengharuskan pekerja untuk menjadi peserta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dengan konsekuensi pemotongan iuran sebesar 3 persen dari gaji pekerja yang melebihi UMR.
Dosen Kelompok Keahlian Perumahan Permukiman Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SKPPK) ITB, Jehansyah Siregar, menilai kebijakan ini harus dibatalkan. Ia berargumen bahwa tujuan utama dari kebijakan tersebut hanya untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, yang rentan diselewengkan seperti yang terjadi pada program jaminan sosial di Asabri, Jiwasraya, dan Taspen.
Namun, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menyatakan bahwa program iuran Tapera tidak akan ditunda dan akan tetap berjalan pada tahun 2027.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menekankan bahwa Tapera penting untuk diimplementasikan guna mengurangi angka ketimpangan kepemilikan rumah atau backlog, yang dilaporkan mencapai 9,95 juta keluarga.
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.