KABARBURSA.COM - Indonesia berharap memperkuat kerja sama ekonomi industri dengan Jepang melalui forum internasional dan perjanjian strategis.
Untuk membahas program kerja sama kedua negara, Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita bertemu Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Hayashi Yoshimasa di Tokyo.
“Kami mengharapkan dukungan Kepala Sekretaris Kabinet dalam kerja sama ekonomi industri kedua negara,” kata Agus, dalam siaran pers Kemenperin di Jakarta, Senin 24 Juni 2024.
Hubungan ekonomi Indonesia-Jepang terjalin melalui berbagai forum internasional dan perjanjian strategis, seperti Indo Pacific-Economic Framework for Prosperity (IPEF), Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), dan ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement (AJCEPA).
Pada akhir 2023, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meresmikan pertemuan puncak Peringatan 50 Tahun Kemitraan ASEAN-Jepang di Tokyo, menandai lima dekade kolaborasi yang berhasil menjaga stabilitas, perdamaian, dan pertumbuhan ekonomi di kawasan.
Dalam pertemuan Menperin dengan Yoshimasa, keduanya menyambut baik selesainya perundingan substantif Protokol Perubahan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), yang telah berlangsung sejak 2019 dan mengharapkan implementasinya segera dilakukan.
Menperin juga menyampaikan apresiasi atas kesiapan Jepang mendukung aksesi Indonesia ke dalam Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), yang akan membuka peluang Indonesia untuk belajar dari pengalaman Jepang di sektor industri.
Saat ini, Indonesia sedang dalam proses aksesi dan menyusun nota kesepahaman awal yang menguraikan bagaimana kebijakannya selaras dengan standar OECD. Nota kesepahaman ini tengah disusun melalui proses penilaian mandiri dan diharapkan rampung pada akhir 2024.
Dalam rangka peningkatan kerja sama di kawasan, Agus juga mengundang Jepang untuk berpartisipasi dalam ASEAN Statespersons' Forum di Bali pada 29 Juli mendatang. Kegiatan ini menyediakan kerangka kerja sama melalui tatap muka antara para pemimpin saat ini dan masa depan di kawasan.
Kerja Sama Strategis
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menggandeng Japan International Cooperation Agency (JICA) mendorong pengembangan industri motor listrik di Indonesia.
Kerja sama strategis dalam hal pelaksanaan survei sepeda motor listrik di Indonesia. Hasil survei tersebut bakal dimanfaatkan untuk memahami prakiraan dan masalah permintaan dan pasokan motor listrik di Tanah Air.
“Seminar ini bertujuan untuk membahas temuan-temuan penting dari survei yang merupakan satu kesatuan proyek yang dilaksanakan selama periode Mei 2023 hingga Juli 2024,” ujar Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Kemampuan Industri dalam Negeri, Ignatius Warsito, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 5 Juni 2024.
Pemerintah menargetkan permintaan motor listrik yang beredar di dalam negeri mencapai 4,5 juta unit per tahun. Jumlah tersebut setara dengan total penjualan motor roda dua tahun 2035.
Target tersebut adalah untuk mendorong penggunaan motor listrik dan menjadikan Indonesia pusat penjualan dan produksi komponen batarai di Asia Tenggara.
“Upaya ini diperkuat dengan rencana pembangunan 32.000 stasiun pengisian atau penukaran baterai umum hingga tahun 2030, serta pemberian insentif menarik bagi pemilik e-bike seperti potongan tarif listrik dan keringanan pajak,” tambah Warsito.
Warsisto optimistis pengembangan industri kendaraan listrik bakal memperbesar lapangan kerja dan mengurangi dampak lingkungan akibat kendaraan berbahan bakar ICE.
“Kolaborasi antara Kemenperin dan JICA diharapkan dapat menjadi langkah penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan transformasi teknologi di Indonesia,” terangnya.
Kolaborasi JICA-Indonesia
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah menargetkan kendaraan listrik bakal membanjiri jalanan di Indonesia pada 2030. Hal ini bertujuan untuk mencapai target net zero emisi pada 2060.
“Target 15 juta kendaraan listrik pada tahun 2030 merupakan target yang ambisius namun bisa tercapai jika berbagai faktor mendukungnya,” ujarnya kepada Kabar Bursa, Minggu 26 Mei 2024.
Namun, kenyataannya target tersebut cukup berat dicapai. Kemenperin optimistis mampu menyalurkan motor listrik hingga 50.000 unit hingga 2024. Sementara hingga saat ini baru 30.083 unit kendaraan yang baru tersalur. Pihak Kemenperin menklaim target penyaluran bantuan pembelian motor listrik telah melampaui target tahun 2023.
Tapi jika melihat data dari Sistem Informasi Pembelian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua (SisaPira) pada hari ini Kamis, 6 Juni 2024, jumlah motor listrik yang tersalurkan baru 15.109 unit, jumlah yang terverifikasi 4.604 dan yang sedang dalam proses pendaftaran 12.918 unit.
Dari jumlah tersebut, besaran subsidi motor listrik yang diberikan pemerintah baru mencapai Rp105.735.000 unit. Jumlah ini berasal dari jumlah subsidi yang diberikan Rp7 juta dikalikan jumlah kendaraan yang tersalur.
Agar target pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat industri baterai kendaraan listrik dapat tercapai jika kebutuhan pasarnya tinggi. Di sisi lain, motor listrik di Indonesia belum banyak dikenal dan masih kalah reputasinya dengan motor berbahan bakar fosil.